Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Prabowo dan Jokowi, apa bedanya? Featured

Prabowo dan Jokowi, apa bedanya?
Jakarta-KoPi - Tensi politik menjelang pilpres 2019 semakin meningkat panas. Dua kubu yang memperebutkan kekuasaan terlihat saling menyerang dan menyudutkan lawan melalui pelbagai cara. Kubu Prabowo dan Jokowi pun saling klaim membawa program berbasis pada ekonomi kerakyatan. Setidaknya ini yang terlihat pada permukaan. Benarkah seperti itu? Atau sebenarnya ada hal lain yang tak terjangkau oleh mata awam.
 
Wawancara ini bermaksud melihat ke dua capres tersebut dari sisi yang lebih esensi-substansial. Di sini, kita juga akan melihat apakah ide "Revolusi Mental" yang dicanangkan Jokowi sudah tepat. Untuk itu KoranOpini.com mewancarai seorang tokoh muda, Wijaya Herlambang. Seorang sejarawan dengan gelar Ph.D lulusan University of Queensland Australia. Disertasinya berbicara tentang kekerasan budaya dan dibukukan dengan judul "Kekerasan Budaya Pasca 1965". Wawancara ini pernah tayang di KoranOpini pada tahun 2014.  Semoga menjadi wacana yang bermanfaat.

Ranang Aji SP (RASP): Ada dua polar dalam peta politik Indonesia saat ini. Jokowi versus Prabowo. Apa yang anda pahami dari dua polar ini secara ideologis?

Wijaya Herlmbang (WH ): Ya. Dalam setiap pertarungan perebutan kekuasaan politik tentu saja harus terjadi polarisasi kekuatan dan orientasi politik. Namun sepanjang yang saya pahami polarisasi itu hanya menyentuh wilayah persaingan untuk meraih kekuasaan saja bukan pada wilayah orientasi. Artinya polarisasi itu terasa sangat artifisial namun tidak esensial.

Dengan kata lain, tidak ada perbedaan ideologis yang jelas di antara keduanya. Memang, Jokowi menawarkan beberapa konsep yang pernah diperkenalkan oleh Presiden Sukarno, seperti konsep Trisakti misalnya, atau “Revolusi Mental”, namun sejauh ini konsep tersebut masih terbatas pada retorika politik saja, jadi, tidak menyentuh wilayah ideologis ajaran Presiden Sukarno. Sementara Prabowo, lebih artifisial lagi: dia hanya berdandan dan bergaya ala Sukarno saja.  

RASP: Apakah anda sepakat bahwa dua kubu ini adalah kesinambungan politik Orde Baru?

WH: Jika kita bicara praktik politik jawabnya: tidak. Tapi jika bicara pada esensi jawabnya: Iya. Maksudnya begini, praktik politik Orde Baru sagat bersifat totalitarian dan otoritarian. Semua dikendalikan secara terpusat oleh oligarki dan kroni Cendana. Sementara, setelah reformasi, praktik politik seperti itu sudah tidak terjadi.

Sebaliknya, kekuasaan dan kekuatan pheriperal kelas borjuis menjadi semakin dominan dan saling bersaing untuk meraih hegemoni walaupun hegemoni itu sendiri belum tercapai. Maka polarisasi itu jangan dipahami hanya dalam batas dua kekuatan yang kini direpresentasikan dalam figur Jokowi vs Prabowo, namun jauh lebih kompleks dari itu. Di belakang kedua figur yang sedang bersaing itu terdapat banyak sekali kepentingan, baik yang sama, berbeda, atau bahkan bertentangan, yang kelak bukan saja menimbulkan friksi namun juga akan mempertontonkan kepada rakyat bahwa mereka terjerumus ke dalam pertarungan di wilayah pragmatis.

Artinya pertarungan kekuatan dan kekuasaan pheriperal (yang seolah-olah terbelah menjadi dua kubu) itu akan terfokus, utamanya, pada agenda-agenda ekonomi-politik jangka pendek dari masing-masing kepentingan yang kini berada di belakang kedua figur capres itu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kerangka ideologis dan orientasi politik yang membedakan secara tegas di antara keduanya, seperti saya katakan tadi.

Nah, praktik politik seperti ini menjelaskan kepada kita bahwa, secara esensial, pertarungan “kedua kekuatan” (yang minus kerangka ideologis yang jelas) itu, membuat kita mengerti bahwa baik kubu Jokowi maupun Prabowo tidak berbeda dari kerangka ideologis yang dibangun dan diwariskan oleh rezim Orde Baru. 

RASP : Saya kesulitan melihat dan memisahkan dua tokoh ini bukan dari perpanjangan sejarah politik Orde Baru. Anda bisa menjelaskan bagaimana ke dua kekuatan politik secara historigarfis?

WH : Ya begitulah. Yang Anda lihat itu sebenarnya adalah tidak adanya ideologi alternatif yang ditawarkan oleh kedua figur itu. Bukan praktik politiknya. Praktik politiknya tetap berorientasi pragmatis jangka pendek. Dan praktik politik itu boleh saja hiruk-pikuk karena opini massa digiring ke sudut tertentu, terutama oleh media massa, untuk melihat perbedaan-perbadaan yang hanya bersifat artifisial.

Dengan kata lain, kita dijejali oleh apa yang disebut oleh kaum posmo sebagai hiper-realitas atau simularka-simularka belaka, atau meminjam istilah Chomsky “necessary illusions”: yaitu ilusi-ilusi tentang gagasan-gagasan besar yang diperlukan untuk melegitimasi dan memelihara sistem ekonomi-politik yang sudah terbangun.

Secara esensial, kita hidup di alam ultra-kapitalistik (sebagian menyebut post-capitalism) yang sangat menindas. Nah hiper-realitas itu atau simularka atau necessary illusions merupakan unsur penting dalam melanggengkan kekuatan dan kekuasaan yang bersifat ultra-kapitalistik itu.

Dalam konteks Indonesia, pasca peristiwa G30S 1965, rezim Orde Baru berhasil gemilang dalam membangun dan memelihara landasan ideologis yang berorientasi pada pembangunan ekonomi-politik kapitalistik yang berbuntut pada penghancuran PKI dan penggulingan Presiden Sukarno dari tampuk kekuasaan. Sejak itu pula konsep kemandirian dan cita-cita Revolusi 45 yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dijungkir-balikkan: dari anti-penghisapan menjadi pro-penghisapan, oleh dan terhadap kekuatan kapital. Apakah warisan ideologis itu sekarang sudah berubah? Belum kan? Apakah figur-figur capres itu menawarkan kerangka ideologis yang berbeda dari warisan ideologis Orde Baru yang kapitalistik itu? Tidak kan? Di sinilah bedanya antara Presiden Sukarno dan kedua capres yang sedang bertarung itu.

Di balik topeng Trisakti Jokowi

RASP: Salah satu pilar penegak Orde Baru adalah eksisnya kelompok Manikebu. Dalam buku Anda “Kekerasan Budaya Pasca 1965” setidaknya bisa dibaca seperti itu. Diantaranya ada Goenawan Mohamad yang saat ini terlihat (tidak langsung) menjadi bagian pendukung Jokowi. Anda melihatnya seperti apa?

WH: Tepat di titik inilah hiper-realitas dan simularka itu dapat dilihat dengan jelas. Media menjejali masyarakat dengan informasi atas realitas politik yang melampaui realitas itu sendiri. Jokowi dengan berbagai atribut program dan pendukungnya (misalnya konsep Trisakti ala Sukarno dan PDIP yang nota bene dipimpin oleh anak kandung Sukarno) dieksploitasi secara besar-besaran oleh media dan gagasan Jokowi sebisa mungkin diasosiasikan dengan visi Sukarno, walaupun secara esensial sebenarnya sangat bertentangan.

Hal ini, tentu disadari sepenuhnya oleh para pemikir di belakang Jokowi. Namun, jangan lupa, seperti sudah saya katakan tadi, kepentingan di belakang Jokowi yang terdiri dari berbagai kekuatan pheriperal borjuis, memiliki tujuan-tujuan ekonomi-politik praktis-pragmatis yang kelak akan ditagih yaitu: “business as usual”. 


Jika Jokowi tidak mengakomodasi kepentingan ekonomi-politik kelas bisnis yang berada di belakangnya; atau hendak mengadopsi sepenuhnya inti ajaran Trisakti Bung Karno, maka Jokowi akan ditinggalkan oleh kekuatan yang berada di belakangnya karena secara otomatis tujuan-tujuan ekonomi-politik yang praktis-pragmatis itu tidak akan tercapai. Sebab, Trisakti yang diajarkan Presiden Sukarno adalah kemandirian di bidang politik, ekonomi dan budaya.

Intervensi kekuatan asing, terutama Amerika, sudah terlampau jauh masuk ke Indonesia yang sudah mereka upayakan sejak akhir tahun 1940an dengan berbagai cara: pemberontakan PRRI/Permesta, percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, infiltrasi di bidang pendidikan ekonomi (mafia Berkeley), infiltrasi di militer melalui Seskoad (Civic Action) dan infiltrasi kebudayaan melalui Congess for Cultral Freedom (humanisme universal).

Keberhasilan itu baru mereka raih pada saat meletusnya peristiwa G30S, ketika Jendral Suharto mengambil alih kekuasaan politik. Pada saat itulah Suharto membuka seluas-luasnya pintu investasi asing dan sejak itu Indonesia dicengkeram oleh Amerika melalui berbagai macam program bantuan, hutang dan investasi perusahaan mereka.

Apakah Jokowi sungguh-sunguh akan menerapkan ajaran Trisakti Sukarno yang mewajibkannya untuk memenggal cengkeraman modal asing itu, sementara orang-orang di belakang Jokowi memiliki kepentingan yang sebaliknya? Jika iya, maka Jokowi akan terlempar dari kancah politik sebelum terpilih sebagai presiden. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh Jokowi bukan?

Saya beri satu contoh: Apakah Jokowi pernah komentar tentang perpanjangan kontrak penambangan Freeport hingga 2041 yang akan (atau sudah) ditandatangani oleh Presiden SBY sebelum lengser? Apa komentar Jokowi tentang rencana pembangunan pabrik semen di Rembang (yang terkait program mega-proyek MP3EI) dimana aparat negara justru mengintimidasi penduduk setempat yang menolak rencana tersebut? Apakah Jokowi bicara tentang nasionalisasi perusahaan asing atau penghapusan hutang luar negeri? Tidak kan?

Nah. Apalagi Prabowo! Tidak perlulah bicara tentang visi Prabowo. Karena, secara genealogis Prabowo berasal dari keluarga yang pernah terlibat pemberontakan PRRI-Permesta (1956-1958) karena ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, merupakan salah satu tokoh PRRI yang berusaha menggulingkan Presiden Sukarno dan arsitek yang merancang model pembangunan ekonomi Amerika (kapitalis-liberal) melalui murid-muridnya (mafia Berkeley) di dalam tubuh rezim Orde Baru.

Belum lagi latar belakangnya yang mantan orang Cendana, seorang mantan menantu pendiri Orde Baru, yang pernah terlibat dalam berbagai ekspansi bisnis keluarga itu di berbagai wilayah di Indonesia. Orang-orang di belakang Prabowo juga sama saja beringasnya untuk urusan ekonomi hampir semuanya adalah orang-orang bekas kroni Suharto, bahkan mantan istrinya Titiek (anak Suharto) sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo termasuk Golkar dan faksi-faksi sayap kanan keagamaan. Belum lagi isu pelanggaran HAM yang melibatkan mantan Komandan Kostrad itu.

Sementara, Goenawan Mohamad yang kelihatannya berseberangan dengan Prabowo, menampilkan diri sebagai kekuatan simbolik (mungkin juga material) di belakang Jokowi. Kenapa dia menjadi salah satu figur yang berada di belakang Jokowi walaupun dia, dulu di tahun 1960an, mati-matian menentang Sukarno dan kaum kiri melalui Manikebunya?

Saya sudah menjelaskan hal ini panjang lebar di dalam buku saya sebenarnya, namun saya ulangi lagi, Goenawan sejak dulu adalah seorang penentang Sukarno yang berkolaborasi dengan agen-agen kebudayaan asing untuk menyingkirkan kaum kiri dan Presiden Sukarno sekaligus ideologi mereka.

Dia sadar betul bahwa dirinya “dianggap” sebagai figur kebudayaan Indonesia yang “demokratis” dan “dihormati”. Jadi, jika kontribusi materialnya tidak tampak di permukaan maka kontribusi simbolik-nyalah yang diperlukan sebagai pernyataan tak-langsung bahwa orientasi politik dan ekonomi nasional masih berjalan “normal” sesuai cita-cita liberalisme Barat, khususnya Amerika, yang telah dan selalu diperjuangkannya sejak 1960an hingga sekarang.

Persis seperti ketika dia mendukung Boediono (melalui pernyataan di Bandung dan di Catatan Pinggirnya) menjadi wakil Presiden di pemilu 2009 dan tentu saja, contoh yang paling nyata, dia bersama kawan-kawan Manikebunya, turut membangun rezim Orde Baru seperti diakuinya sendiri kepada Janet Steele.

Dukungan simbolik ini diperlukan sebagai “necessary illusions” atau “simularka” untuk menggiring pemahaman masyarakat bahwa seorang tokoh “demokratis dan dihormati” yaitu Goenawan Mohamad, telah memberikan dukungannya kepada Jokowi. Implikasinya, masyarakat akan berpikir, sedikit atau banyak, bahwa Jokowi kelak akan menjadi pemimpin yang lebih demokratis dibanding Prabowo. Pada titik ini menjadi jelas bahwa kita sedang dijejali oleh hiper-realitas dinamika politik Indonesia.

Revolusi Ala Jokowi

RASP: Ada yang menarik dari gagasan Jokowi tentang “Revolusi Mental”. Bisakah anda perbandingkan dengan Revolusi Kebudayaan Tiongkok (China) di tahun 1960-an?

WH: Pertama, istilah Revolusi Mental ala Jokowi tidak ada hubungannya dengan arti revolusi itu sendiri. Kenapa? Karena setiap revolusi adalah sebuah perubahan drastis dari satu sistem ke sistem lain. Artinya, revolusi selalu dan melulu berhubungan langsung dengan reformasi kondisi sosial dalam waktu yang singkat.

Mao menggagas Revolusi Kebudayaannya untuk tujuan praktis. Revolusi Kebudayaan Mao adalah sebuah gerakan sosial bukan gerakan mental. Mao menjadikan kaum tani sebagai agen utama revolusi untuk menjadikan pertanian sebagai sumber kemandirian Tiongkok. Seluruh lapisan masyarakat dikirim ke lahan-lahan pertanian untuk memperkuat sistem pertanian mereka.

Namun, tentu saja, dengan kekuasaan Mao yang hampir tanpa batas itu, terjadi banyak sekali penyimpangan yang mengatasnamakan Mao. Sebut saja Pengawal Merah, yang dibentuk Mao untuk mengawal program pembangunan pertanian mereka, telah menyalahgunakan kekuasaan itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan secara langsung dengan program pertanian itu.

Pengawal Merah seringkali berlaku sangat represif terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai borjuis, termasuk para tokoh agama. Belakangan baru ketahuan bahwa pemegang kendali sebenarnya dari Pengawal Merah itu adalah istri Mao, Jiang Qing.

Yang jelas, Revolusi Kebudayaan Mao adalah sebuah gerakan sosial yang ditujukan untuk mengubah realitas dan kontradiksi-kontradiksi sosial di Tiongkok. Sementara, Jokowi justru mengimplikasikan hal yang sebaliknya, yaitu, perubahan cepat dalam entitas kognitif manusia: perubahan seketika dalam benak manusia (Jokowi menyebutnya mindset).

Dalam arti ini, istilah “Revolusi Mental” berkonotasi mistik Hegelian. Kata “mental” mengacu pada hal-hal yang tidak bersifat material (atau sosial) namun mengacu pada ide, metafisik, pikiran dan sebagainya. Dalam konteks ini, “ide” (atau mindset) harus berubah seketika dalam melihat suatu permasalahan, khususnya masalah sosial.

Ini sama artinya dengan ajakan untuk berdamai dengan status quo realitas sosial dan kontradiksi-kontradiksi sosial. Karena realitas tidak akan berubah hanya dengan cara mengubah mental (mindset). Dengan demikian, bagi Jokowi, ide atau pikiran atau mindset, mendahului problem material atau sosial. Di sinilah kekeliruan logika Jokowi.

Mindset atau pikiran atau ide, tidak dapat diubah tanpa syarat-syarat material atau sosial. Bayangkan misalnya Anda lapar: apakah dengan cara mengubah mindset kita, lantas kita menjadi kenyang? Tidak kan? Anda harus berjuang dan bekerja untuk mendapatkan makanan agar tidak kelaparan.

Nah syarat material inilah yang seharusnya mendahului, bukan mindset. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat material selalu menentukan arah pikiran. Implikasinya adalah, sebuah revolusi harus bersifat material yang berarti bahwa struktur sosial dan kontradiksi-kontradiksi sosial itulah yang harus dirombak sehingga istilah revolusi menemukan makna sejatinya.

Resiko dari gagasan revolusi mental ini adalah masyarakat tidak diajak untuk peka terhadap problem sosio-politik dan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Bahkan sangat mungkin konsep ini akan menjerumuskan masyarakat semakin dalam ke alam robotik-teknokratik yang memang hendak dipertahankan oleh sistem ultra-kapitalistik saat ini.

Masyarakat dapat dibutakan dari kesadaran kritisnya atas posisi subordinat yang selama ini mereka perankan. Salah satunya dengan cara menjadi kelas pekerja yang profesional tanpa harus mempertanyakan hal-hal yang berada di luarnya. Dengan kata lain kelas pekerja diposisikan untuk semakin meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang-bidang yang teknis pula agar dapat bersaing menjadi “tenaga industrialis”.

Sikap profesionalisme ini tentu sesuai dengan tuntutan-tuntutan para pemilik industri dan kepentingan modal raksasa yang membutuhkan tenaga “siap pakai”. Inilah salah satu potensi bahaya yang terkandung dalam gagasan Jokowi.

Dengan demikian, istilah Revolusi Mental tidak equivalen ide-ide pembebasan masyarakat kelas pekerja untuk menjadi lebih makmur. Dengan kata lain konsep itu tidak mengandung nilai ideologis tertentu yang dapat dijadikan pegangan untuk mencapai cita-cita kebangsaan demi menjadi bangsa yang mandiri seperti yang diinginkan oleh Presiden Sukarno.

RASP: Anda bisa jelaskan bagaimana sebuah revolusi bekerja secara historis-sosiologis?

WH: Secara hitoris semua perubahan sistem masyarakat diawali dengan keinginan mengubah status quo untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perang, baik yang berdarah maupun tidak, adalah wujud paling khas untuk memahami bagaimana sebuah revolusi sedang dilaksanakan: di satu pihak pemegang kekuasaan berusaha untuk mempertahankan status quo, sementara di pihak lain, yang dikuasai ingin mengganti kekuasaan itu dengan yang lebih baik (bagi yang dikuasai).

Jadi, yang menjadi subjek revolusi bukan mindset, melainkan kondisi riil masyarakat. Revolusi selalu dimulai dengan melakukan perubahan pada kondisi-kondisi material atau dengan kata lain perombakan struktur sosial. Nah di sinilah ideologi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah perubahan sosial itu.

Dalam Trisaktinya, Presiden Sukarno jelas memusuhi segala kekuatan yang ingin menguasai Indonesia baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Sukarno sadar sepenuhnya bahwa ancaman kekuatan modal asing (dan para kolaborator lokal mereka) sangat berbahaya bagi cita-cita untuk menjadi bangsa yang madiri. Karena kekuatan modal itulah yang menciptakan kontradiksi-kontradiksi sosial, terutama antara kelas penguasa dan kelas yang dikuasai; antara manusia-manusia super kaya dan rakyat jelata yang miskin di Indonesia.

Hanya dengan cara merombak relasi sosial semacam itulah maka cita-cita untuk menjadi bangsa yang mandiri dapat terwujud. Pada titik ini kita dapat melihat letak perbedaan antara konsep Trisakti Presiden Sukarno dengan konsep Revolusi Mental Jokowi yang secara retoris ingin “mengadopsi” ajaran Sukarno itu.

Saya kuatir Revolusi Mental Jokowi menjadi gagasan yang jauh lebih utopis dibandingkan dengan upaya perombakan struktur sosial yang, tentu saja, mengancam kelompok-kelompok super-kaya itu.

RASP: Menurut Anda bagaimana gagasan itu bisa dilakukan tanpa konsekuensi revolutif yang suram?

WH: Ya gak usah pake istilah Revolusi. Jalankan saja sesuai dengan apa yang selama ini sudah berjalan. Bukankah ide perombakan radikal dalam struktur sosial sangat riskan dipakai dalam kampanye pilpres 2014? Hanya pemimpin-peminpin independen yang didukung oleh partai yang memiliki tujuan pembebasan yang jelas serta massa besar dan militan saja yang mampu melakukan itu. Adakah faktor-faktor itu di dalam kedua figur capres sekarang? Saya kira tidak. Jadi, pada dasarnya tawaran Revolusi dalam artinya yang otentik tidak pernah menjadi bagian dari agenda kedua capres.

Isu militer di dua kaki aktifis

RASP: Kekuatiran sebagian kawan-kawan kiri terhadap Prabowo, bisa dibilang soal trauma terhadap fasisme militer masa lalu. Tetapi, Jokowi juga memiliki barisan militer yang besar juga. Ini menjadi sesuatu yang timpang dan absurd ketika melihat ada banyak kawan kiri berpihak. Sebenarnya bagaimana melihat ini?

WH: Tidak semua aktivis kiri merasa trauma terhadap fasisme. Bukankah sebagian dari mereka justru bergabung dalam barisan Prabowo? Mereka yang tidak diculik mungkin merasa kuatir, tetapi yang pernah diculik justru merasa senang karena menjadi dekat dengan Prabowo.
Ya silahkan saja, itu hak dan pilihan politik mereka, walaupun secara moral dan integritas, mereka sudah hancur lebur. Memang pilihan yang sulit tapi itu jalan keluar paling masuk akal dan paling mungkin diakses agar mereka dapat bertahan hidup dan mencari nafkah bagi anak dan istri mereka.

Sementara, aktivis kiri yang Anda kira trauma terhadap fasisme, saya kira juga tidak setraumatis itu. Mereka pasti sadar sepenuhnya bahwa para jendral di belakang Jokowi juga potensial memiliki masalah pelanggaran HAM di masa lalu.

Namun isu ini kan selalu dihindari? Jadi aktivis kiri yang berada di kubu Jokowi belum tentu tidak sadar tentang masalah itu, mereka hanya menghindari agar isu itu tidak diekspos media karena akan merugikan bagi kampanye pilpres mereka.

Jadi sebenarnya aktivis kiri yang berada di barisan Jokowi tidak jauh berbeda dengan yang berada di kubu Prabowo, namun, mereka beruntung karena masih bisa mengartikulasikan gagasan-gagasan “kiri” mereka secara populis dalam kubu Jokowi, yang memang membangun citra dirinya sebagai figur yang inklusif dan populis.

Seni sebagai panglima

RASP: Ini sedikit berbeda. Bisa anda ceritakan bagimana kekerasan budaya pasca 1965 bekerja? Apakah jackson Pollock yang absurd itu bagian dari kekerasan budaya tersebut? Bagaimana anda menghubungkan dengan dua polar politik saat ini?

WH: Pertanyaan ini sebenarnya agak keluar dari konteks, tetapi mungkin penting juga untuk disinggung. Cara kerja kekerasan budaya adalah dengan membuat legitimasi atas praktek kekerasan negara melalui produk kebudayaan.

Jika aparatus negara melakukan tindakan intimidatif dan agresif termasuk penculikan aktivis, penyiksaan, teror bahkan pembunuhan massal maka negara akan memberikan legitimasi ideologisnya melalui berbagai produk kebudayaan. Contoh yang paling nyata adalah kasus pembantaian massal 1965 terhadap orang-orang komunis.

Melalui versi resmi Orde Baru yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, negara menjustifikasi pembantaian itu dengan cara menuduh PKI-lah yang bertindak sebagai dalang di belakang peristiwa G30S. Orang-orang komunis itu juga dihujat sebagai manusia-manusia kejam tak bermoral yang melakukan pemberontakan terhadap negara. Pada gilirannya, pembantaian terhadap mereka –yang dilakukan tanpa proses pengadilan— menjadi absah: sebuah hal yang normal saja.

Nah ketika kita menganggap sebuah tindak kekerasan adalah hal yang normal, maka kita sedang melakukan tindak kekerasan budaya. Tulisan Nugorho itulah yang menjadi produk budaya pertama yang digunakan oleh negara untuk menjustifikasi kekerasan terhadap orang-orang komunis, sebelum akhirnya diderivasi ke dalam berbagai macam peroduk kebudayaan lainnya, termasuk buku sejarah, film dan karya sastra.

Ketika Anda menyebut karya-karya absurd (atau abstrak-ekspresionis) Jackson Pollock, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nugroho. Hanya saja caranya lebih halus karena memanfaatkan dimensi estetika sebagai medianya.
Praktik dan produk kesenian semacam inilah yang dulu dikampanyekan oleh para pendukung Manikebu. Berakar pada ide-ide eksistensialisme (sebut saja Albert Camus, Miguel de Unamuno, atau karya para seniman seperti Eugene Ionesco termasuk Pollock) para seniman Manikebu berusaha menyingkirkan ide-ide progresif kiri dari peradaban Indonesia modern.

Dan mereka berhasil tumbuh berkembang bersama-sama berdirinya rezim militer Orde Baru. Ide dasar seni absurd dan turunannya, di satu sisi, dimaksudkan untuk mengaburkan realitas sosial dari pandangan kaum seniman, dan di sisi lain, untuk mengekspresikan kebebasan individual dalam berkarya.

Hal ini sama artinya dengan membiarkan kontradisksi-kontradiksi di dalam realitas sosial menjadi status quo. Gampangnya, “orang melarat ya biarkan saja melarat, orang kaya ya silahkan menikmati kekayaannya, yang penting aku bebas berekspresi”.

Inilah inti ajaran para penggagas seni absurd cum individualis dan gagasan inilah yang dulu didukung sepenuhnya oleh Amerika melalui CIA dengan cara mendirikan lembaga kebudayaan Congress for Cultural Freedom (CCF) di mana para pendukung Manikebu, termasuk Goenawan Mohamad, juga terlibat dalam aktivitas lembaga ini.

Bahkan pameran karya-karya Pollock pun disponsori oleh CCF yang akhirnya menuai kritik keras dari seorang sarjana sayap kiri, Eva Cockcroft, dengan mengatakan bahwa Pollock telah menjadi salah satu senjata Amerika dalam memerangi komunisme.

Jadi tidak mengherankan jika Goenawan Mohamad sangat memusuhi konsep kesenian kiri terutama “realisme sosialis” untuk mengimplikasikan kepada kaum seniman dan intelektual bahwa gagasan “Revolusi” sudah tamat. Tujuannya jelas: untuk mendemoralisasi dan mendekadensikan para seniman, penulis dan intelektual yang menginginkan perubahan dalam peradaban Indonesia modern.




 

back to top