Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Inilah Cara Kerja Mafia Migas

Inilah Cara Kerja Mafia Migas

Sub Judul

 

T: Mereka ikut membuat regulasi ?

J: Sistemik tadi bermain di berbagai lini, bahkan memang harus dibuktikan juga pada saat penyusunan Undang – Undang Migas No. 22 tahun 2001 itu ada indikasi bahwa itu pesanan dari mafia. Bahkan sampai direview oleh MK karena sangat bertentangan. Itu ada indikasi sejak penyusunan undang – undang tadi itu mereka sudah masuk, apalagi peraturan di bawahnya PP, kementerian  ditambah lagi aparat. Jadi memang cukup kronis.
Saya beberapa kali mengatakan dalam tulisan saya, mafia migas itu sesungguhnya merampok kekayaan alam kita secara legal, karena tidak bisa dituntut. Inilah yang harus diperbaharui pada tatanan tata kelola kemudian didukung oleh UU. Ini yang harus kita kawal.

T: Bagaimana skenario dampaknya atas reformasi ini terhadap kedaulatan negara atas migas dan kesejahteraan rakyat?

J: Tadi di awal saya katakan, semua yang sekarang dan serentetannya sudah dilakukan dan akan dilakukan, tentunya tidak lepas dari top management, saya beberapa kali mengatakan bahwa suatu perubahan apakah itu dalam mafia migas atau dalam pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari top management. Tampaknya di migas itu top management namanya Jokowi sudah punya komitmen kuat dan melalui menterinya, dia sudah melakukan serangkaian tadi.
Ujung – ujungnya jika semua dapat dilakukan dengan baik maka ini akan mengembalikan kedaulatan energi, karena sesungguhnya energi merupakan kekayaan alam yang dikandung oleh bumi Indonesia -yang menurut UUD 45 pasal 33 bahwa segala kekayaan dan isi bumi itu harus dikuasai oleh negara dan yang penting untuk kemakmuran rakyat. Adanya mafia migas ini menggerogoti yang mestinya menjadi hak rakyat tapi dinikmati oleh segelintir orang di situ dalam jumlah yang besar. Kita ingin segala yang dilakukan secara bersama tadi ujungnya adalah mengembalikan kedaulatan negara dan pemanfaatan energi yang merupakan kekayaan alam bisa untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Ujungnya adalah ke sana. Itu tidak akan tercapai kalau di hulu tidak diselesaikan dulu. Maka, kita membutuhkan tim reformasi tadi dalam rangka mengembalikan kedaulatan energi.

T: Saat ini mafia migas lebih banyak dituduhkan pada Petral anak perusahaan pertamina sendiri. Kalau Petral adalah sarangnya, apa tidak lebih baik dibubarkan dan Pertamina yang mengurusi semua soal jual belinya dengan pengawasan Independen?

J: Jadi, kenapa Petral selalu dicurigai? Ini tentunya tidak lepas pada sintom – sintom yang ada di situ. Awal berdirinya Petral ini kan sudah tidak benar juga. Itu kan anak perusahaan Pertamina tapi pemilik saham lainnya ada Tommy Soeharto, Bob Hasan. Saya ingat waktu Pak Ainun Naim menjadi Direktur Keuangan, dia mengatakan bahwa mereka berdua tadi tidak ada share setor uang dalam memegang saham tadi, sesungguhnya saham kosong tapi karena kekuasan tadi. Sejak awal sudah tidak benar. Kemudian dalam langkah selanjutnya dia itu atas nama Pertamina memonopoli apakah ekspornya hasil minyak ( jaman kita kan masih ekspor) sekarang kan sudah tidak ekspor lagi dan juga mengimpor kebutuhan tadi dan itu sebagai monopoli. Sejak dulu ada menteri  Purnomo Yusgiantoro tadi. Kita tidak menyebut dia mafia tetapi dia sangat sakti, siapapun presidennya dia pasti jadi menteri. Terakhir waktu SBY dia menjadi menteri pertahanan, tapi sebelumnya dia lama juga menjadi menteri ESDM dari beberapa presiden. Itu menunjukan kesaktian. Ini menunjukan suatu indikator apakah benar Yus membawa beberapa orang juga, salah satunya adalah Riza Chalid. Riza adalah Trader tapi dia lama sekali bekerjasama atau bermain dengan Petral. Pertanyaannya kenapa perusahaannya Riza saja? Kalau kita kaitkan juga dengan sintom – sintom yang perlu kita analisis dan ada kaitannya dengan yang lain. Riza, misalnya. Kedekatan Riza dengan Hatta Radjasa.
Hatta Radjasa orang yang juga lama di kementerian, kedekatannya dengan bercokolnya dengan Riza cukup lama. Bahkan kampanye kemarin katanya bahwa Riza punya andil untuk membiayai. Rumah yang dipakai Tim Prabowo–Hatta kan sebelumnya juga punya Riza. Apakah ini kebetulan?. Ini kan ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kaitan tadi semakin kentara, misalnya pembangunan kilang tadi tidak disetujui, itu juga diputuskan oleh Kementrian Perekonomian saat itu, padahal kita tahu ada banyak investor yang sudah bersedia masuk untuk membangun kilang baru dan yang diminta tidak terlalu berat juga sesungguhnya. Mereka hanya minta trade-holder yang sesungguhnya permintaan yang wajar.

Dan yang kedua mereka minta adanya jaminan bahwa kilang nanti akan diberi jaminan bahwa minyak Indonesia nanti akan diambil dari situ. Ya memang harus seperti itu bahwa minyak kita hanya untuk masyarakat kita. Tapi dengan permintaan yang mudah tadi sangat sederhana tadi tapi tidak diberikan, ditunda – tunda terus disitu. Kita kaitkan lagi terhambatnya pembangunan kilang yang tidak disetujui oleh pemerintah selama 10 tahun tadi.

Tadi saya katakan lagi – lagi menguntungkan pengimpor. Artinya yang mengimpor itu akan selalu menikmati keuntungan kalau impornya meningkat terus. Siapa pengimpor? Petral. Ini kan bukan hal yang kebetulan, ada kaitan satu dengan yang lain. Ini tugas kita untuk memperjelas, selama ini kan gelap. Tugas kita adalah yang gelap ini dirubah menjadi terang. Atau Faisal Basri selalu mengatakan jika di Petral itu seperti ikan dalam aquarium yang airnya keruh, sehingga tidak pernah terlihat. Maka tugas kita adalah menguras. Apakah ikannya masih di aquarium atau akan dipindah ke tempat yang lain atau dibuang ke kali (sungai), itu upaya –upaya rekomendasi yang akan kita berikan. Jadi kenapa Petral? Karena ini serangkaian panjang dan tidak pernah bisa diusut.

T: Indikasi Riza Chalid ini sulit sekali sepertinya ya? Goerge Aditjondro dalam bukunya Gurita Cikeas menyebut sindikat ini.

J: Awalnya Riza itu trader kecil kemudian dibawa oleh Purnomo tadi. Saat Purnomo menjadi menteri ESDM, dia punya hak esklusif tadi sebagai trader untuk melakukan apakah impor atau ekspor. Itu sudah lama sekali dan sampai sekarang masih. Kenapa dia bisa bertahan? Tadi saya katakan bahwa kedekatan Riza dengan para pejabat pengambil keputusan termasuk dengan Hatta Radjasa. Ini menimbulkan suatu hipotesis, barangkali itu juga kenapa Hatta Radjasa tidak memberikan ijin pembangunan kilang karena memang ada orderan dari Riza tadi, bisa juga itu terjadi. Ini yang harus kita buktikan. Orang – orang semacam Riza ini mestinya yang jadi sasaran, tapi lagi – lagi tim kami membuat analisa komprehensif seperti yang saya lakukan.

Kalau kita meyakini apa yang dilakukan Riza di balik Petral tadi ya kita laporkan saja ke KPK. Biar KPK yang mengatasi karena kita tidak punya wewenang bahkan menunjuk Riza sebagai mafia migas pun kita tidak punya wewenang.  Orang seperti Riza itu banyak sekali menggrogoti industri migas yang ada dengan modus yang sama. Seperti Rudi Rubiandini misalnya, dengan kewenangan yang begitu besar, termasuk menjual jatah minyak pemerintah tadi, menimbulkan abuse of power, pada saat dia tertangkap tangan dia dituduh menerima suap dari salah satu perusahaan trader juga yang di Singapura.

Tujuannya apa? Kan tidak mungkin memberi uang cuma-cuma, tujuannya agar dimenangkan dalam tender. Nah itu juga abuse of power tadi. Kenapa itu terjadi? Karena kewenangannya terlalu besar di situ. Yang terjadi kemarin di Madura itu juga modusnya sama. Jadi ada kolaborasi antara pengusaha, penguasa dan juga anggota yang lain. Kasus di Madura itu mestinya dia memperoleh gas jatah yang dibutuhkan oleh PLN di Jawa Timur. Dalam penyaluran gas bumi itu ada dua mekanisme yang dilakukan. Yang pertama adalah, menggunakan tender yang bisa diakses oleh semua orang, nah itu juga biasanya orang yang dekat dengan penguasa maka dia yang akan menang. Yang kedua adalah dengan menunjuk, tapi yang ditunjuk adalah BUMD, jadi Pemda Madura memiliki BUMD yang dia ditunjuk dan memilik hak untuk menyalurkan gas tadi.
Cuma penyaluran gas berbeda dengan penyaluran BBM. BBM bisa diangkut mengggunakan tangki sedangkan gas harus menggunakan pipa yang menghubungkan dari hulu sampai ke konsumen. Konsumennya seperti PLN atau pabrik pupuk dsb. BUMD mempunyai hak menyalurkan tetapi tidak punya pipa – pipa tadi. Mereka tidak memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyalurkan gas, tapi dia punya hak 10%. Inilah jadi peluang bagi trader PT. Apa yang kemarin teetangkap itu, itu dia masuk. Siapa yang berhak memutuskan tadi, ya pemerintah daerah atas persetujuan DPRD. Kita lihat yang ditangkap kemarin kan Ketua DPRD dan yang menjadi Bupati adalah anaknya. Kemarin tertangkap itu mungkin sudah yang keberapa kalinya. Inilah kolaborasi semacam persekutuan antara pengusaha, penguasa bahkan partai. Ini terjadi dan inilah mafia  migas yang harus diberantas.

T: Erwin Usman, Direktur Eksekutif IMES menyebut kerugian negara dari praktik sindikasi mafia migas di Indonesia per tahun minimal Rp. 37 triliun. Artinya, kerugian negara akibat operasi mafia dalam 10 tahun terakhir sudah mencapai Rp. 370 triliun. Apakah ada jaminan bahwa ketika rekomendasi Tim Reformasi Migas dijalankan, akan memulihkan kerugian negara dalam 5 tahun ke depan?

J: Kerugian negara lebih, karena ini sudah puluhan tahun terjadi mafia migas tadi mungkin ratusan atau ribuan triliun, hasilnya yang sudah dinikmati oleh mafia tadi. Sementara yang menjadi hak rakyat dirampas secara legal. Caranya tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan dalam memberantas mafia migas, bahkan perlawanan pasti akan ada, karena mereka tidak mau kehilangan keuntungan besar.

Apakah rekomendasi tadi bisa mengembalikan, saya kira ini perlu waktu dan ada kerjasama dari segenap pihak. Dari tim, KPK atau BPK dan juga lembaga – lembaga yang lain di situ dan yang penting didukung rakyat. Jadi salah satu keberhasilan KPK itu kan didukung rakyat, oleh karena itu kita juga melalui media, kita berharap sekali rakyat mendukung upaya kami.  Sebab tanpa itu tidak mungkin, bahkan bisa jadi bumerang.
Si Faisal sudah mewanti – wanti juga, dia selalu mengatakan bahwa anggota kami itu harus berani mati, misalnya seperti itu. Saya katakan, kalau saya berani hidup, kalau mati itu mudah. Tanpa ada kerjasama dari berbagai pihak, tanpa ada dukungan terutama dari presiden dan juga dukungan dari masyarakat atau juga ormas disitu maka jangan berharap ini berhasil.
Kalau dengan dukungan tadi, komitmen tetap terjaga maka kami optimis bahwa kita akan meletakkan dasar tata kelola sehingga minimal bisa mengurangi kerugian negara. Jadi mereka tidak bisa mendekat , seiring dengan itu setelah tertata dengan baik maka secara perlahan kerugian negara bisa dikembalikan dengan memanfaatkan kekayaan alam tanpa direcoki oleh mafia migas. Jadi ini merupakan kerja panjang, tidak cukup hanya 6 bulan di situ.

back to top