Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Inilah Cara Kerja Mafia Migas

Inilah Cara Kerja Mafia Migas

Sub Judul

KoPi| Tim Reformasi Tata Kelola Migas bentukan Menteri ESDM  Sudirman Said, (16/11) yang diketuai Faisal Basri tengah dalam proses untuk memberikan rekomendasi dalam upaya memberantas mafia migas yang sudah puluhan tahun mencengkeram. Tim ini hanya memiliki waktu enam bulan ke depan. Dalam waktu sesempit itu, tim ini diharapkan mampu memberikan jalan bagi berdaulatnya negara dalam mengelola sektor migas.

Suci Wulandari, reporter KoranOpini.com mewawancarai salah satu anggota Tim Reformasi dari kalangan akademisi, Dr. Fahmy Radhi, MBA (UGM). Wawancara ini membahas pembentukan dan efektifitas peran tim yang biasa disebut sebagai tim pemberantas mafia migas. Tentu masyarakat menunggu hasil yang maksimal dan berbeda dari masa lalu, mengingat mafia migas di dalam Petral disebut-sebut sudah sangat mengakar dan berjejaring kuat. Kali ini, rakyat berharap banyak terhadap Jokowi. Apakah Jokowi serius atau hanya retorika politik semata, kita akan melihat hasil rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.

T: Riwayat seperti apa yang mendasari tim reformasi migas dibentuk ?

J: Ya saya kira ini tidak lepas dari komitmen Jokowi sebagai presiden untuk mencapai kedaulatan energi, ini satu hal. Nah, ternyata dalam mencapai kedaulatan energi itu banyak sekali hambatan – hambatan yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya termasuk adanya mafia migas tadi. Oleh karena itu sejak Jokowi dilantik menjadi presiden khusus untuk bidang migas ini saya melihat ada komitmen yang cukup kuat dari Jokowi. Oleh karena itu yang pertama dilakukan adalah mengangkat Sudirman Said menjadi menteri ESDM, meskipun saya juga termasuk meragukan pengangkatan si Sudirman Said ini awalnya.

Karena kita tahu juga bahwa sebelumnya Sudirman Said itu pernah di Pertamina dan yang membawa adalah Ali Sumarno. Kita juga tahu bagaimana Ali Sumarno itu. Cuma dalam perkembangannya setelah dia diangkat Sudirman Said tadi langkah pertama yang dilakukan adalah memecat Dirjen Edi Hermantoro di migas. Alasan pemecatan tadi selain karena memang kinerjanya kurang baik (itu dari laporan UKP4), kemudian juga ada indikasi bahwa ada proses ada hambatan – hambatan dan itu tidak lepas dari peran Dirjen tadi. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah memecat Dirjen tadi.

Kemudian yang kedua menteri ESDM juga mengangkat Amin Sunaryadi untuk Ketua SKK Migas. Kita tahu Amin merupakan bekas komisioner di KPK. Dia mempunyai reputasi  dan integritas yang cukup kuat. Tujuan untuk mengangkat Amin itu memang untuk membersihkan mafia migas di sarangnya karena salah satu sarang mafia migas itu di SKK Migas. Misalnya, penangkapan Rudi Rubiandini itu mengindikasikan bahwa di situlah letaknya.

Kemudian yang ketiga Sudirman Said itu menunjuk Faisal Basri untuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang pers menyebutnya sebagai Tim Anti Mafia Migas dan Faisal diberi kebebasan untuk merekrut anggotanya tadi. Kemudian Faisal merekrut (kebetulan saya pertama kali yang dihubungi). Hari minggu (Faisal Basri) dilantik, Senin pagi (Faisal Basri) menghubungi dan mengajak saya. Saya mengatakan kalau memang ini amanah negara maka wajib hukumnya menjalani. Kemudian Faisal juga merekrut Teten Masduki (kita tahu reputasi Teten Masduki), Chandra Hamzah, dan juga Darmawan Prasojo. Meskipun dia (Darmawan Prasojo) di PDIP namun komitmennya cukup kuat, dan dari perguruan tinggi ada dari UI itu Rofiqoh dan dari UGM saya.

Tim tersebut solid ya untuk nanti memberantas mafia migas. Yang terakhir Sudirman Said (tentunya dengan persetujuan Jokowi) mengangkat Direktur Pertamina, Pak Dwi yang sebelumnya dia di Semen Indonesia. Pak Dwi ini dari kinerja bisnis itu cukup berhasil dengan beberapa indikator, kemudian pengangkatan Pak Dwi yang dari luar ini juga sangat tepat, karena kalau diambil dari dalam (dari Pertamina sendiri) maka paling tidak pernah ada ketersinggungan – ketersinggungan tadi, ada hubungan – hubungan dengan mafia migas maka kita akan lebih mudah untuk memberantas mafia Migas yang berada di Pertamina maupun di Petral.

Dari komitmen Jokowi tadi kemudian diimplementasikan oleh Sudirman Said dengan tim yang sangat solid tadi sehingga kami optimis upaya pemberantasan migas ini akan berhasil. Jadi seperti itu pembentukan tadi. Dan begitu dibentuk kita sudah mulai bergerak melakukan berbagai hal. Yang dilakukan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas, pertama kita merumuskan dulu siapa yang dimaksud dengan mafia migas di situ, karena banyak pemahaman tentang mafia migas. Kita mendefinisikan yang dimaksud dengan Mafia Migas bisa dengan individu, bisa juga segerombolan orang yang memburu rente, pemburuan rente itu dengan memanfaatkan kelemahan tata kelola yang selama ini ada. Memanfaatkan kelemahan proses bisnis dalam industri migas dan juga yang penting adalah memanfaatkan kedekatan dengan penguasa. Misalnya yang baru saja ditangkap KPK dalam kasus penyaluran Gas di Madura, itu tidak lepas dari para pemburu rente yang ditangkap di antaranya adalah Ketua DPRD, ada Bupatinya dan juga ada (pihak) swasta.

Kolaborasi inilah yang kami maksud dengan mafia migas tadi. Tugas utama dari tim, kita tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap atau menunjuk tetapi yang kita lakukan adalah menata ulang, kita akan evaluasi dulu tata kelola yang sekarang ini ada, dimana dari bolong – bolong tata kelola yang bisa menjadi pintu masuk bagi mafia migas tadi.

Hasil evaluasi tadi kemudian akan kita rumuskan ulang tata kelola migas tadi kami mulai dari hulu kemudian hilir, kemudian untuk minyak dan juga gas. Itu kita akan kita rumuskan ulang, kemudian nanti hasilnya akan kita berikan kepada menteri ESDM, kemudian Menteri ESDM yang akan menangani. Itu tadi yang akan kita lakukan dalam sistemik, kemudian yang kedua ada prioritas – prioritas yang akan dilakukan yang itu menjadi tuntutan masyarakat, misalnya yang pertama adalah Petral.

Petral itu adalah anak perusahaan Pertamina yang itu ada indikasi bahwa permainan pemburuan rente itu juga terjadi di Petral tadi, sehingga itu menjadi prioritas. Yang kedua yang menjadi tuntutan masyarakat juga adalah penetapan harga pokok penjualan untuk BBM bersubsidi, selama ini berapa sih biaya dari BBM bersubsidi tidak pernah jelas, kita meyakini ada tangan – tangan mafia yang bermain juga untuk memperoleh keuntungan.

Yang ketiga adalah pembangunan kilang. Kenapa sampai sekarang pembangunan kilang tidak pernah dilakukan disitu, ada indikasi bahwa tidak dibangunnya kilang tadi, maka akan menyebabkan kebutuhan BBM impor akan meningkat. Jadi kenapa impor kita meningkat di samping produksi kita memang tidak memenuhi, tetapi ada kilang minyak yang tidak dibangun, sehingga kebutuhan impor tadi selalu meningkat. Siapa yang diuntungkan dengan impor ini, kita melihat yang mengimpor kan Petral. Apakah benar disitu ada Petral.

Jadi ada tiga fokus yang menjadi prioritas. Kemarin hari Rabu (3/11) misalnya, kita sudah mengundang dari Direksi Pertamina, tapi karena Pertamina masih ada acara sendiri untuk mengisi outlook  mereka mengirim salah satu vice-president-nya yang tahu tentang penentuan harga. Kita bahas bersama juga. Dari pembahasan tadi ada bolong – bolong juga. Ada indikasi dalam penetapan harga jual tadi. Yang pertama kesan kami penetapan itu sangat rumit sekali, ada formula yang dibuat untuk penetapan harga jual tadi tetapi ada beberapa formula yang dibuat dari penetapan berdasarkan asumsi – asumsi tertentu, asumsi terkesan subyektif  yang ini akan menjadi pintu bagi mafia migas untuk memainkan harga jual tadi.

Kita sudah mengkaji, nanti kita juga akan mencoba menyederhanakan yang itu untuk menjadi rekomendasi dan minggu depan kita akan memanggil direksi dari Petral. Jadi Petral di publik mengatakan di Petral tidak ada mafia migas karena sangat transparan, tapi kita ingin diskusi untuk mencari apakah benar Petral ini yang menjadi titik masuk kita atau banyak keanehan. Jadi sangat sulit untuk mengetahui atau tidak mafia migas di situ karena hal tersebut sangat sistemik dan sudah lama berada di industri migas tadi. Bahkan KPK kalau tidak tangkap tangan pun tidak bisa mengetahui siapa mafia migas tadi.

Dari kajian kami banyak keanehan – keanehan yang terjadi, yang disitu mengindikasikan adanya mafia migas, misalnya tadi mengapa kilang minyak tidak dibangun, makanya yang diuntungkan adalah si Petral. Kemudian juga mengapa Petral harus di Singapura, misalnya. Di samping karena terdaftar di Singapura maka BPK, KPK itu tidak punya kewenangan untuk bisa masuk mengaudit disana. Kemudian juga kalau perusahaan di sana maka dia membayar pajak pada Singapura. Ini akan kita kaji dan juga akan kita berikan rekomendasi pada pemerintah, tidak serta merta dibubarkan, tetapi berdasarkan kajian tadi  kita akan berikan rekomendasi alternatif.

Bisa juga alternatifnya adalah dibubarkan karena memang sudah parah misalnya. Kemudian yang kedua alternatif yang kita tawarkan misalnya Petral tetap dipertahankan tetapi dipindahkan di Indonesia, supaya auditor BPK, BPKP, KPK bisa masuk di situ. Yang ketiga bisa juga, barangkali tidak berubah, masih tetap di Singapura tapi harus ada tranparasi di situ.  Ketiga hal tersebut merupakan pilihan – pilihan yang nanti akan kita rekomendasikan kepada pemerintah. Setelah Rabu besok kita akan bertemu dan kemudian kita akan analisa, kemudian mungkin bulan depan kita akan berikan rekomendasi untuk dianalisa. Jadi meskipun kita dibentuk dan bertugas 6 bulan tapi dalam tiap bulan kita akan memberikan rekomendasi.

T: Reformasi tata kelola, apakah ini juga berbasis prinsip – prinsip good governance seperti rule of the law, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi?

J: Semua variabel tadi sangat dibutuhkan dan akan dilakukan dalam reformasi tata kelola migas tadi. Jadi tadi saya katakan bahwa munculnya mafia migas karena dua hal, yang pertama adalah adanya bolong – bolong proses bisnis atau tata kelola dan yang kedua adalah adanya oknum di kelembagaan yang tadi. Upaya yang akan kita lakukan tadi apakah penataan ulang, apakah penataan kelembagaan tadi itu targetnya good governance tadi itu satu.
Jadi tata kelola tadi akan menciptakan good governance, dan mestinya tata kelola tersebut akan menjadi efisien. Tata kelola tersebut harusnya ada dasar hukumnya, nanti ini termasuk tugas kita. Apa yang sudah kita tata tadi kemudian ini kita rumuskan. Ini akan menjadi masukan dalam perubahan undang – undang migas. Jadi selama ini UU No. 22 tahun 2001 itu akan direvisi karena banyak sekali permasalahan yang muncul di situ.

DPR sudah punya draft, tim akan memberikan masukan baik pada kementrian atau pada DPR tadi dari hasil tata kelola tadi maupun juga dalam pembenaran dalam kelembagaan. Jika tata kelola sudah disusun dengan baik kemudian ada dasar hukumnya, UU nya juga sudah mendukung maka ini yang kami maksudkan dengan pemberantasan mafia secara sistemik tadi. Karena mafia juga bermain secara sistemik, kita pun juga. Dalam menganalisis, basis kita adalah data, fakta bukan berdasarkan desas – desus atau tuduhan di Petral. Akan kita analisis, akan kita kaji yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi tadi, jadi muaranya nanti pada perbaikan undang – undang.

Diharapkan nanti UU tadi peraturan di bawah undang – undang, apakah PP, atau Permen, atau Keputusan Menteri itu harus mengacu pada UU tadi. Jadi, undang – undang dulu yang harus kita perbaiki, diharapkan nanti terciptanya good governance, transparasi. Misalnya nanti pada saatnya masyarakat tahu berapa harga pokok BBM. Jika mereka tahu, misalnya harus dinaikan harga BBM tadi, barangkali mereka akan bisa menerima. Kalau sekarang kan gelap. Benar atau tidak kita dapat subsidi, misalnya seperti itu. Itu menjadi prioritas.

Targetnya nanti juga transparasi didasarkan pada hukum UU dan perundang – undangan. Kami mengibaratkan tata kelola yang sudah disusun dengan baik ini akan memagari masuknya dari mafia migas itu. Saya mengilustrasikan kalau misalnya itu sudah jadi, maka mafia itu mendekat akan kesetrum secara otomatis. Ini sistem, kalau sistem ini sudah terbentuk maka siapapun yang berkuasa tidak jadi masalah di situ. Jadi, targetnya adalah itu sampai perubahan tata kelola tadi akan menjadi masukan dalam pembuatan UU Migas.

T: Jika ini mengacu pada bentuk reformasi, artinya tidak ada perubahan yang revolusioner di dalam sistemnya ?

J: Mestinya diharapkan ada satu perubahan revolusioner. Cuma memang tidak mudah misalnya untuk membuat perubahan drastis. Harus ada beberapa kompromi. Salah satu contoh seperti ini, misalnya permasalahan yang muncul adalah dalam penetapan cost of recovery. Cost of recovery itu biaya yang ditanggung oleh negara melalui APBN untuk membayar dana untuk eksplorasi. Misalnya begini, ada kontraktor kemudian dia membiayai dulu, kalau misalnya dia memperoleh minyak, maka biaya yang dipakai akan diganti oleh pemerintah dari hasil tadi, tetapi jika tidak memperoleh minyak maka biaya tersebut ditanggung oleh kontraktor. Itu disebut cost recovery. Selama ini juga menjadi manipulasi di-mark up, tidak bisa diaudit sehingga itu jadi sumber dari mafia migas tadi, bahkan BPK sudah beberapa kali memperoleh indikasi bahwa di cost of recovery itu menjadi permasalahan tetapi sampai sekarang tidak bisa diusut. Peraturan cost of recovery ini sudah ditetapkan, kalau tadi perubahan secara revolusioner kita tidak bisa menghapuskan disitu, karena ini sudah menyangkut kontraktor – kontraktor sebelumnya. Jadi agak berat bagi kita untuk melakukan perubahan yang sikapnya revolusioner, tetapi dengan perubahan yang evolusioner tadi maka akan tercipta tata kelola yang baik, terciptalah peraturan undang – undang, dan tercipta juga lembaga atau pejabat yang mengambil keputusan yang dia juga mempunya komitmen untuk memerangi mafia migas tadi. Jadi, yang jelas kita akan  melakukan perubahan secara sistemik tadi.

T: Menurut Anda, apa yang paling mendesak dan krusial dalam pembenahan sistem dalam tata kelola migas ini?

J: Tadi di depan sudah saya katakan tim sudah membagi menjadi dua, ada tim yang urgent kemudian ada tim yang sifatnya kajian – kajian yang sistemik. Yang urgent yang harus segera ditindaklanjuti adalah masalah Petral, masalah harga penjualan BBM, kemudian juga masalah kilang. Tiga hal ini menjadi prioritas utama. Sementara karena ini butuh waktu juga untuk menyusun ulang tata kelola, kita butuh waktu.
Kita juga tidak bisa kerja sendirian, maka pada saatnya kita akan bekerjasama dengan KPK, karena KPK juga punya konsen yang sama. Kita akan kerjasama, bisa saling tukar informasi atau bisa juga misalnya hasil kajian kita itu di Petral misalnya menemukan ada oknum si A , si B yang memang dia bermain di situ. Kita tinggal melaporkan saja pada KPK. Jadi, kita bekerjasama juga dengan BPK, karena BPK juga sudah melakukan audit, ini memang harus.

Bahkan misalnya, penyelundupan. Penyelundupan jelas merugikan negara disitu. BBM Subsidi selain pemilik kendaraan bermotor, juga dinikmati juga oleh penyelundup. Kenapa penyelundup BBM bersubsidi itu bisa dilakukan, yang pertama karena disparitas harga, dengan diberikan subsidi maka harga BBM di dalam negeri jauh lebih murah dibanding dengan Singapura. Ini mendorong para penyelundup untuk melakukan penyelundupan. Jika penyelundupan ini tidak tersentuh oleh aparat, penyelundupan tersebut bisa berjalan karena ada kerjasama. Apakah itu mafia kartel, pasti orang dalam Pertamina dan pasti ada back up-nya, dari aparat misalnya. Kemarin kerusuhan antar aparat, antara Brimob dan TNI, juga salah satunya untuk menjadi back up penyelundup. Ini berarti riil ada dan mengerikan sekali; ada pengusaha, ada orang Pertamina, ada aparat di situ. Ini yang harus dihadapi. Ini juga tidak mudah. Kita juga akan bekerjasama juga dengan Polri atau Angkatan Laut untuk saling bahu membahu. Jadi, sesungguhnya tidak bisa bekerja sendirian, Tim Reformasi ini diharapkan sebagai pendorong, kemudian juga perekat bagi aparat yang lain atau lembaga yang lain untuk bekerja sama. Sebab jika bekerja sendirian pasti mafia tersebut akan menyerang balik.

back to top