Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Reformasi Mahkamah Agung ala Hatta Ali

Reformasi Mahkamah Agung ala Hatta Ali
SURABAYA – KoPi | Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali, secara resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Airlangga, Sabtu (31/1). Pemberian gelar tersebut dilakukan oleh Rektor UNAIR, Prof. Fasich, yang disetujui oleh Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat UNAIR.
 

Pemberian gelar guru besar kepada Hatta merupakan pengalaman pertama UNAIR memberikan gelar kepada seorang praktisi. Mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi.

Sejak memimpin Mahkamah Agung RI tahun 2012, Hatta Ali dinilai mendukung reformasi di badan peradilan. Reformasi tersebut sudah dicanangkan melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035.

Ada tiga poin penting reformasi badan peradilan yang disampaikan Hatta melalui orasi ilmiah berjudul “Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung melalui Reformasi Sistemik dan Berkelanjutan". Pertama, Hatta berencana memperluas akses publik terhadap layanan pengadilan. Kedua, perlunya mengatasi lambatnya waktu penyelesaian perkara melalui pembenahan manajemen perkara dan implementasi sistem kamar untuk mendorong konsistensi putusan. Ketiga, badan peradilan perlu meningkatkan integritasnya.

Alumni FH UNAIR tahun 1977 itu mengatakan bahwa keterbukaan akses informasi hukum harus terus digulirkan. Hatta mencontohkan, laman resmi MA RI saat ini telah mempublikasikan 1.200.000 putusan untuk mendukung hal itu. 

Namun, ia mengakui kondisi geografis Indonesia dan keadaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Untuk itu, Hatta mulai menerapkan instrumen mediasi. Sejak tahun 2011 MA mulai mengadakan sidang keliling guna menjangkau pencari keadilan di lokasi yang lebih luas.

“Selain itu pengadilan bekerja sama dengan pihak eksekutif menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu atau satu atap dalam rangka pencatatan perkawinan,” tutur Ketua Muda Pengawasan MA RI tahun 2009 itu.

Reformasi bidang hukum lain yang dilakukannya sejak menjabat sebagai Ketua MA adalah mendukung implementasi sistem kamar untuk mendorong konsistensi putusan. Melalui sistem kamar, hakim dikelompokkan berdasarkan spesialisasi pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan jenis perkaranya sehingga mempermudah upaya pemantauan konsistensi putusan di antara majelis hakim.

“Sejak sistem ini diberlakukan, hanya hakim pada kamar yang relevanlah yang berwenang menangani perkara tertentu. Dengan demikian kualitas putusan diharapkan dapat ditingkatkan karena perkara hanya diperiksa oleh hakim yang memiliki latar belakang pengetahuan yang sesuai,” tutur mantan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tahun 1996 ini.

Pengajuan Hatta sebagai guru besar sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2012 ketika jabatan Mendikbud RI masih dipegang oleh M. Nuh. Seharusnya pula, Hatta dilantik menjadi guru besar pada bulan Oktober tahun 2014. Namun, karena ada beberapa kendala, akhirnya Hatta baru dikukuhkan pada tanggal 31 Januari 2015.

Rektor UNAIR, Fasich dan Senat Akademik menilai Hatta memiliki karya atau prestasi tacit knowledge yang memiliki potensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi, terutama UNAIR.

“Karya atau prestasi luar biasa beliau salah satunya adalah mereformasi peradilan di lingkungan MA. Hasil nyatanya dapat dilihat dari turunnya secara drastis tumpukan perkara yang ada di MA, dari sebelumnya di atas 20.000 perkara menjadi hanya empat ribu perkara pada akhir tahun 2014,” tutur Fasich.| Defrina S.S.

back to top