Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Bisnis farmasi terancam merugi dengan adanya BPJS

Bisnis farmasi terancam merugi dengan adanya BPJS

Jogjakarta-KoPi| Dosen Farmasi UGM, Dr. Sampurno mengeluhkan dampak BPJS pada kefarmasian Indonesia membuat permintaan obat farmasi menurun. Hal itu disampaikan dalam seminar nasional tentang "Prospek Industri Farmasi Indonesia" di Gedung UC UGM (16/01).

Dr. Samporno juga mengatakan penurunan permintaan obat farmasi akibat meningkatnya permintaan obat generik yang dipasok oleh BPJS. Ditambah lagi pengadaan obat yang berfokus pada OGB dalam jumlah besar melalui e-catalog.

Menurutnya, dampak BPJS kesehatan pada kefarmasian Indonesia terjadi karena adanya perpindahan dari layanan privat ke layanan publik. Sehingga industri farmasi, usaha apotik dan pedagang besar farmasi (PBF) mengalami penurunan obset yang cukup besar mencapai 60%.

Pada tahun selanjutnya, tambahnya, dampak yang terjadi adalah kini apotik dan PBF telah menjadi sunset Business. Apotik secara perlahan akan kehilangan konsumen, serta resep obat generik (OGB) akan mengalami peningkatan dengan harga murah.

Begitu juga Pedagang Besar Farmasi dan Industri Farmasi, secara perlahan akan kehilangan pasar baik ditingkat kab/kota, serta susahnya memasok e-catalog lagi karena adanya persaingan e-catalog yang sangat ketat.
“Karena e-catalog membawa perubahan besar pada pasar farmasi Indonesia," tegasnya.

Dampak BPJS kesehatan juga berpengaruh secara langsung pada kinerja apotik khususnya pada farmasi komunitas. Setiap bulan customer apotik telah "hijrah" besar-besaran ke BPJS karena biaya yang sangat murah, terutama customer apotik yang ekonomi kelasnya menengah kebawah.

Keluhan Dr. Samporno ini bertentangan dengan niat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui program BPJS. Sebagaimana yang dijelaskan Pada pasal 28 H ayat 3 UUD 45 yang menyatakan "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat."

Selain itu, dalam pasal 34 ayat 2 UUD 45 pemerintah juga menegaskan dengan pernyataan ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. |Cucuk Armanto|Winda Efanur FS|

back to top