Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Tiga alasan tolak RUU Pilkada

Tiga alasan tolak RUU Pilkada

Oleh HanantoWidodo


Paling tidak ada tiga alasan yang diusung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) agar Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD. Pertama, Pilkada secara langsung itu bertentangan dengan sila IV Pancasila .Kedua, Banyak sekali Kepala Daerah hasil Pilkada secara langsung tersangkut masalah korupsi. Ketiga, pengalaman selama ini menyatakan bahwa Pilkada secara langsung justru memicu konflik horizontal di masyarakat.

Ketiga alasan ini yang sering dinyatakan oleh kubu KMP. Untuk menolak argumentasi dari KMP ini dan menguatkan argumentasi bahwa Pilkada secara langsung itu jauh lebih baik ketimbang Pilkada oleh DPRD, maka paling tidak harus ada 3 argumentasi tandingan yang dapat merontokkan argumentasi kubu KMP.

Tidak betentangan Pancasila

Benarkah Pilkada secara langsung itu bertentangan dengan Sila IV Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.”Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pemilihan umum Presiden/WakilPresiden yang juga dilakukan secara langsung. Apakah juga bertentangan dengan Sila IV Pancasila ?

Pertanyaan itu memang harus diajukan sebab baik pemilihan Presiden secara langsung dan Pilkada secara langsung adalah merupakan hal yang sama. Artinya metode yang digunakan dalam melakukan pilihan terhadap pemimpin adalah sama, yakni dengan cara pemilihan secara langsung. Hanya ruang lingkupnya saja yang berbeda.

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus melihat makna dibalik Sila IV Pancasila. Beberapa orang menganggap bahwa Sila IV Pancasila itu dimaknai sebagai model demokrasi perwakilan. Oleh karena itu model pemilihan secara langsung itu dianggap tidak cocok dengan jiwa kepribadian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Namun demikian, kita harus menelaah secara kritis makna dari Sila IV tersebut. Sebenarnya apa yang disebut dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung ?Apakah metode pemilihan secara langsung itu dapat dimasukkan dalam ranah teori demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung ?

Secara umum konsep demokrasi dapat dibagi menjadi dua konteks, yakni demokrasi dalam konteks pengisian atau pemilihan jabatan dan demokrasi dalam konteks pengambilan sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Sila IV Pancasila itu adalah demokrasi dalam konteks pengambilan sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya dalam konteks pengambilan sebuah kebijakan, rakyat tidak bisa berfungsi sebagai pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan tetap harus berdasarkan permusyawaratan perwakilan melalui lembaga-lembaga politik, seperti DPR dan DPRD.

Sementara itu Pilkada secara langsung oleh rakyat adalah dalam konteks pengisian atau pemilihan jabatan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Sila IV Pancasila. Kalau memang Pilkada secara langsung itu bertentangan dengan Sila IV, maka Pilkades secara langsung yang merupakan warisan turun temurun bangsa ini tentu juga bertentangan dengan Sila IV Pancasila.

Kepala Daerah Korupsi

Alasan lain menolak Pilkada secara langsung oleh kubu KMP karena banyak Kepala Daerah yang tersangkut masalah korupsi. Logiskah alasan ini ? Memang harus diakui bahwa dalam 5 tahun terakhir ini banyak kepala daerah baik itu Gubernur, Walikota dan Bupati yang tersangkut masalah korupsi.Sebab biaya politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu sangat besar sehingga ketika calon kepala daerah itu terpilih sebagai kepala daerah, maka hal yang akan dilakukan adalah mengembalikan biaya politik besar yang telah dia keluarkan selama masa kampanye. Namun apakah dengan demikian Pilkada oleh DPRD itu akan bebas dari korupsi ?

Membandingkan Pilkada oleh DPRD sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 merupakan pemikiran yang tidak tepat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar kepala daerah yang terlibat kasus korupsi itu ditangani oleh KPK. KPK lahir berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi selama kurun waktu 1999 s/d 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum begitu massif, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah, sebab pada waktu itu KPK belum lahir. Sementara itu, dalam kurun waktu 2002 s/d 2004 KPK secara infrastruktur belum sekuat sekarang, sehingga pada kurun waktu 2002 s/d 2004 kepala daerah yang tersangkut korupsi tidak sebanyak sekarang. Di samping itu Pilkad aoleh DPRD justru berpotensi menambah jumlah pelaku tindak pidana korupsi di daerah. Bukan hanya kepala daerah yang tersangkut korupsi tapi anggota DPRD juga rawan terjerat kasus korupsi, sebab budaya politik di tingkat elite masih mengandalkan politik transaksional.

KonflikHorisontal

Apakah Pilkada secara langsung itu dapat memicu konflik horizontal di masyarakat dan apakah Pilkada oleh DPRD itu dapat menghindarkan diri dari konflik horizontal di masyarakat ?Memang ada beberapa daerah yang terjadi konflik horizontal, tetapi itu hanya ada di beberapa daerah.Tidak bisa digeneralisasi di seluruh daerah di Indonesia.

Di samping itu konflik tersebut tidak berdiri sendiri. Artinya pengerahan massa itu ada yang memobilisasi. Jadi memang ada oknum-oknum tertentu yang ingin memancing ikan di air keruh dan kejadian semacam itut idak hanya terjadi di ajang Pilkada tetapi juga bisa terjadi pada momen apasaja. Pilkadaoleh DPRD sendiri juga tidak bisa menjamin kalau tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat. Bisa saja terjadi ketika proses Pilkada oleh DPRD, gedung DPRD akan dikepung oleh massa salah satu atau semua calon kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD. Jika calon yang didukung itu kalah, maka massa tersebut bisa bertindak chaos hingga terjadi konflik horizontal antar massa pendukung calon kepala daerah.

-Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

back to top