Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Reinkarnasi politik Orde Baru

Pic: anonim Pic: anonim

Orde Baru adalah tatanan politik baru di masa kekuasaan Soeharto setelah kekuasaan Orde Lama, Soekarno. Di masa kekuasaan itu, 1968-1998, Soeharto adalah Raja dalam sebuah republik. Kekuasaannya absolut, mutlak dan mencengkeram selama 30-an tahun. Semua unsur negara dalam Republik Indonesia, seperti parlemen dan yudikatif hanya menjadi semacam boneka. Semua kepala daerah ditunjuk dan atas restu Soeharto. Tanpa restu itu, semua hal bisa berarti bencana.

Soeharto dan Orde Baru, bagi kita menunjukkan dua sisi mata uang. Tampak berbeda, namun bernilai sama. Pertama, tentang kepala daerah yang dipilih oleh DPR dengan restu Soeharto sebagai presiden, dan kedua adalah stabilitas nasional dari dampak kekuasaan absolutnya –yang sebagian masyarakat menilai lebih baik kondisinya ketimbang zaman reformasi saat ini.

Dalam faktanya, kita melihat, pemilu di masa itu adalah formalisme politik semata yang dikemas sebagai demokrasi orde baru. Rakyat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, sementara DPR dan MPR adalah perpanjangan tangan Soeharto sebagai penguasa tunggal. Soeharto, disini, memiliki kuasa untuk menjadikan seseorang mendapatkan kekuasaan atau tidak, menjadi bupati atau gubenur.

Meskipun Soeharto tumbuh dan dibesarkan oleh kekuatan asing di Indonesia, banyak hal ia mampu membangun kekuatan dan kewibawaan bangsa di tingkat Asia. Itu juga fakta. Termasuk bagaimana ia sempat membangun kemandirian pangan.

Kecemasan bangsa asing terutama dimungkinkan karena menjamurnya korupsi yang mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Dan pada periode-periode selanjutnya, justru semakin mencemaskan kepentingan asing di Indonesia ketika isu-isu pelanggran HAM terus bergulir akibat tingkat represi yang berat.

Kekuasaan absolut Soeharto yang berbungkus demokrasi Pancasila, pada akhirnya memicu gelombang perlawanan rakyat. Puncaknya adalah Mei 1998 –dimana kekuatan rakyat, melalui gerakan mahasiswa memaksa Soeharto menyerahkan kekuasaannya. Pada titik itu, sebuah orde reformasi menata ulang tatanan politik di Indonesia. Dengan harapan lebih baik. Pemilu, baik legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat pada akhirnya.

Demokrasi yang ditandai oleh mekanisme pemilu langsung menjadi komitmen bersama. Kita belajar menjalankan proses politik untuk sebuah proses transformasi kebangsaan yang jauh lebih baik. Dari demokrasi, kita mengimani bahwa ia memberikan konsekuensi positif bagi kebebasan individu, stabilitas dalam negara dan perdamaian internasional.

Tetapi setelah hampir 15 tahun reformasi, dimana demokrasi adalah alat yang terbaik dari segala alat politik yang kita kenal dalam sejarah politik Indonesia, kita justru melakukan langkah mundur dengan mereduksi demokrasi, seperti RUU Pilkada saat ini. Sebuah perubahan adalah ciri kebudayaan, namun mengubah sistem politik bukanlah perkara biasa. Ia memiliki dampak konsekuensinya dan seringkali menyakitkan.

Samuel Hutington, dalam bukunya Gelombang Demokratisasi Ketiga menyitir sebuah adagium lama yang tak lekang oleh waktu, “Biasanya pergantian lebih keras ketimbang transformasi.”

Wacana baru mengubah undang-undang pemilihan pemimpin daerah (Pilkada) yang langsung kembali melalui representasi parlemen, menjadi sesuatu yang membingungkan dan mencemaskan. Tidak saja kita tengah dalam sebuah proses perbaikan sebagai bangsa, tetapi pergantian sistem secara tiba-tiba adalah menyakitkan dan menyudutkan sebagian yang lain.

Demokrasi yang telah kita pilih sejak reformasi sebagai komitmen, adalah sebuah kesadaran kesalahan masa lalu –dan kita tengan di dalam waktu yang terus mengajarkan agar kita sampai pada tujuan berbangsa dan bernegara. Membawa masyarakat Indonesia pada kesejahteraan dan perdamaian. Perubahan atas nama kekuatan politik adalah penghianatan terhadap komitmen dalam berbangsa.

Boleh saja, ada alasan yang cukup rasional ketika menimbang dua pilihan tentang pilkada. Tetapi, apakah pilihan itu lahir dari niat baik berpolitik, ataukah hanya sekedar membangun hasrat dendam politik semata? Itu pertanyaan mendasar kita. Kita harus jujur pada hal ini dan itulah masalahnya. Kalau tidak, artinya kita tengah mengalami reinkarnasi politik Orde Baru. Sebuah pola yang sama dalam wujud berbeda.

Saat ini, bukankan pemerintah dan anggota DPR lah yang menghasilkan segala macam produk regulasi dan undang-undang, yang –bahkan Amien Rais sendiri pernah mengatakan bahwa Undang-Undang kita hanya menguntungkan asing (http://www.suara-islam.com/read/index/10462/Amien-Rais---Ambil-Secara-Acak-UU--Pasti-Merugikan-Bangsa-Sendiri-dan-Menguntungkan-Asing). Pertanyaan kita kemudian, siapa yang membuat undang-undang yang menguntung asing itu selama masa reformasi ini?  Saat ini, kita tunggu juga, apakah mereka berani mengubah semua undang-undang yang menguntungkan asing itu?

back to top