Menu
Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi jangan jauhi pelakunya

Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi …

Jogja-KoPi|Menteri Agam...

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

Gus Ipul akan perkuat pendidikan ag…

Nganjuk-KoPi| Wakil Gub...

Menhub meminta PT KAI mengantisipasi bahaya longsor

Menhub meminta PT KAI mengantisipas…

Jogja-KoPi|Memasuki mus...

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Prev Next

Quo Vadis Revisi UU Migas

inilah.com inilah.com

Komitmen DPR RI untuk menuntaskan revisi UU Migas pada Desember 2016 kembali tidak tercapai. Hingga pertengahan Februari belum ada tanda-tanda DPR akan mengesyahkan revisi UU Migas, padahal sudah lebih tiga tahun revisi UU Migas No. 22/2001 “ngendon” di DPR. Molornya pengesayahan revisi UU Migas semakin mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Mafia Migas,  berupaya secara sitemik untuk menghentikan revisi UU itu. Tujuannya adalah untuk mempertahankan status quo UU Migas 22/2001 agar kepentingan mereka tidak terusik oleh perubahan UU Migas.

Padahal pengesyahan revisi UU Migas sangat urgent, salah satunya untuk memberikan kepastian dalam investasi di sektor Migas. Selain itu, UU Migas No. 22/2001yang dinilai sangat liberal dan melanggar konstitusi. Keputusan Yudisial Review Mahkamah Konstitusi (MK) hingga tiga kali membuktikan bahwa UU Migas bernuasa liberal dan tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, revisi UU Migas merupakan suatu keniscayaan yang harus segera disyahkan oleh DPR.

Subtansi revisi UU Migas No. 22/2001 paling tidak merubah beberapa pasal yang dinilai melanggar UUD 1945. Revisi itu harus menempatkan peran Pertamina, sebagai representasi Negara, dalam penguasaan dan pengelolaan lahan Migas. Sebagai representasi Negara, Pertamina harus diberikan privilege, di antaranya diberikan hak utama dalam penawaran lahan Migas yang baru (New Block Offered), hak utama untuk mengakuisisi partisipasi interest (Existing Contract), dan hak utama mengelola lahan yang kontraknya sudah berakhir (expiring contract).

Selain itu, revisi UU Migas juga harus menghapus kelembagaan SKK Migas karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Fungsi SKK Migas, sebagai regulator dan pengawasan di sektor hulu Migas, diserahkan kepada Pertamina. Dengan menyerahkan fungsi tersebut akan memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk menjalankan fungsinya sebagai representative negara dalam pemanfaatan sumber daya migas bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan Pertamina dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengawaasan sekaligus operator di industri Migas, perlu ada pemisahan dalam mejalankan ketiga fungsi tersebut. Regulator dan pengawasan dilaksanakan oleh Pertamina sebagai Holding Migas, sedangkan fungsi operator dijalankan oleh anak perusahaan di bawah Holding Pertamina.

Holding Migas merupakan keniscayaan utk menjadikan efisien sehingga BUMN MIgas bisa menjadi pemain global dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Hanya pembentukan holding migas harus jelas tujuannya dan prosesnya transparan. Prosesnya diawali dg merger dan integrasi BUMN migas sejenis. Merger antara Pertagas dan PGN serta integrasi SKK Migas ke dalam sruktur Pertamina. Setelah merger dan integrasi rampung, barulah ditetapkan Pertamina, yang 100% saham dikuasai negara, sebagai induk holding.

Opsi holding ditempatkan di bawah Presiden memang lebih tepat ketimbang di bawah kementerian BUMN. Namun konsekwensinya, intervensi DPR terhadap holding akan menjadi semakin dominan, baik dalam penetapan direktur utama holding, maupun dalam memutuskan corporate action. Tidak menutup kemungkinan intervensi tersebut akan menjadikan holding sebagai “sapi perahan” dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk kepentingan Partai Politik. Untuk itu, perlu aturan tata kelola yang dapat memagari intervensi berlebihan terhadap induk holding

Mengingat proses revisi UU Migas berlangsung sudah terlalu lama, tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda lebih lama lagi penyelesaian revisi UU Migas 22/2001. DPR sudah seharusnya melakukan percepatan untuk menyelesaikan revis UU Migas dalam waktu dekat ini. Jangan biarkan quo vadis revisi UU Migas berlangsung lebih lama lagi. Kalau ternyata DPR kembali menunda revisi UU Migas 22/2001, maka Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan Perpu Migas yang selaras dengan UUD 1945.

[Disampaikan pada Diskusi UU MIgas di Gedung Dewan Press, Kebon Sirih Jakarta, pada Minggu 19 Februari 2017]

back to top