Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next

Prahara Skandal Freeport

Prahara Skandal Freeport

Oleh: Dr. Fahmy Radhi, MBA


Kontrak Karya (KK) Freeport pertama kali ditandangani pada awal Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967. Perjanjian itu ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), anak perusahaan Freeport McMoran, yang berkedudukan Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan Perjanjian KK pada 1967, PTFI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih dari 1.000 hektar. Lalu, pada 1991, KK Freeport di perpanjang lagi hingga berakhir pada tahun 2021, dengan penambahan area eksploitasi menjadi 2,6 juta hektar.

Saat perpanjangan KK pada 1991, kedua belah pihak menyepakati bahwa sebanyak 90,64 persen saham PTFI dikuasai oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc, sedangkan Pemerintah Indonesia ironisnya dapat bagian saham hanya sebesar 9,36 persen dan royalti sebesar 1%-3,5%.

Pemerintah sebagai Kuasa Pemilik Tambang tidak mempunyai hak sama sekali dalam pengelolaan Freeport, semua urusan eksplorasi dan eksploitasi sepenuhnya dikendalikan oleh Freeport McMoRan. Bahkan Pemerintah tidak bisa mengontrol berapa hasil tambang dan mineral yang sudah dikeduk dan dibawa keluar dari Bumi Papua.

Terkuaknya skandal “makelaran” perpanjangan KK Freeport - dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, yang melibatkan Eksekutif PT. FFI, Ketua DPR dan seorang Pengusaha - sesungguhnya mengkonfirmasi dugaan “makelaran” serupa yang terjadi pada saat diputuskannya perpanjangan KK pada 1991 di bawah rezim Orde Baru.

Konon, pada saat diputuskan perpanjangan itu, pejabat setingkat Menteri dan Penguasaha beserta kroni-kroninya mendapat bagian sejumlah saham dari PT FFI. Namun, tidak berapa lama kemudian, saham tersebut dijual kembali kepada PT FFI.

Indikasi adanya makelaran yang cenderung merugikan negara tersebut tampak dengan adanya keanehan pada keputusan Pemerintah Orde Baru pada saat memutuskan KK pada 1991 yang diperpanjang selama 20 tahun lagi.

Pemerintah bersedia menerima begitu saja pembagian saham dengan komposisi 90,64% untuk PTFFI dan Pemerintah menerima hanya 9,36%, tanpa ada kewajiban disinvetasi, dan bersedia menerima royalti hanya 1% saja. Barangkali, kalau makelaran perpanjangan KK Freeport baru-baru ini tidak terkuak, KK Freport akan diperpanjang hingga 2041 dengan komposisi kepemilikan saham yang tidak jauh berbeda dengan keputusan perpanjangan pada 1991.

seminar ugm

Menyikapi perkembangan situasi di atas, penanganan skandal Freeport yang telah dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, UGM menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR secara terbuka, transparan dan adil serta mengusut secara tuntas peran semua pihak yang terlibat dalam persekutuan skandal Freeport, terutama pihak-pihak yang disebut dalam rekaman pembicaraan.

2. Mendesak agar Presiden dan Wakil Presiden mengambil tindakan hukum, dengan melaporkan indikasi pencatutan nama dalam skandal saham Freeport kepada penegak hukum. Dalam waktu bersamaan, Pemerintah juga harus melaporakan pihak PT FFI atas dugaan percobaan penyuapan kepada otoritas penegak hukum AS berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang melarang perusahaan-perusahaan asal AS itu melakukan suap.

3. Mendesak kepada Presiden untuk menggunakan momentum terkuaknya skandal Freeport dalam memanfaatkan hasil tambang Freeport sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan bagi kemakmuran perusahaan asing, bukan pula bagi para makelar pemburu rente. Presiden harus segera memutuskan “STOP PERPANJANGAN KK FREEPORT” Pada saat berakhirnya KK Freport pada tahun 2021, pengelolaan Freeport diserahkan kepada BUMN, yang 100% sahamnya dikuasai oleh Negara.

Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak memperpanjang KK Freeport tidak hanya akan mengakhiri “perampokan legal” Tambang Emas Bumi Papua, tetapi juga sekaligus mengakhiri pertarungan berbagai kubu makelar pemburu rente dalam memperebutkan saham Freeport sebagai imbalan jasanya memfasilitasi upaya perpanjangan KK Freeport

-Dr. Fahmy Radhi, MBA, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Penulis dapat dihubungi melalui Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

back to top