Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Pengkhiatan Pendidikan

Pengkhiatan Pendidikan

Pendidikan kita masih saja tersandera oleh beragam pengkhianatan. Pendidikan yang sejatinya digerakkan oleh nilai kemanusiaan kian berjalan tersengal-sengal. Kini, pendidikan tak ubahnya miniatur politik senayan. Tampak menjanjikan di awal. Setelah itu, praktiknya mengecewakan. Bahkan, memuakkan.

Beberapa kasus terkini menunjukkan tanda-tandanya. Di Kupang, NTT, seorang guru honorer dipecat. Gara-gara mempertanyakan honor yang belum terbayar via sms kepada kepala sekolahnya. Kasus terbaru, seorang guru tidak tetap dimejahijaukan oleh seorang menteri. Karena, guru itu mempertanyakan nasibnya melalui pesan singkat yang dikirimnya. Berbagai alasan pemecatan dan tuntutan hukum dikarang-karang ke permukaan.

Apapun alasannya tindakan laknat demikian adalah bentuk arogansi kekuasaan. Bahkan, praktik seperti itu termasuk penyalahgunaan wewenang (power abuse). Karena, prinsip kepemimpinan dalam pendidikan sudah jelas terpampang. Hal itu tampil dalam semboyan Tutwuri handayani. Yakni, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dibelakang memberi dorongan.

Sejak memasuki dunia persekolahan, semboyan itu seringkali diajarkan. Bahkan, diperkuat dengan pembuatan logo Tutwuri handayani. Mulai dari seragam hingga topi sekolah. Dengan kata lain, siapapun yang pernah duduk di bangku sekolah harusnya tak lupa prinsip pendidikan ini.

Tapi, tak semua orang menghayati ajaran Ki Hadjar Dewantoro ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, politik praktis. Politik tidak selamanya buruk. Asalkan dilandasi oleh spirit emansipatoris dan nilai kerakyatan. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politicon (mahluk berpolitik). Karena terkait dengan manusia, maka politik bertali-temali dengan keadilan.

Analoginya, seperti sejumlah orang yang tersesat di hutan belantara. Sementara, persediaan bekal perjalanan hanya tersisa satu kue untuk dimakan. Maka, politik mengatur tentang pembagian kue ini kepada setiap orang. Di sanalah sosok pemimpin yang adil diperlukan. Supaya, mereka yang dipimpinnya mendapatkan kehidupan yang layak. Maka, sebagai mahluk politik ini tiap pemimpin harus berani menunda kepentingan dirinya.

Masalahnya, budaya politik belakangan ini dibangun atas prinsip transaksi. Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian besar partai politik (parpol). Sering terdengar desas-desus adanya mahar politik. Terutama bagi mereka yang ingin maju pilkadal menggunakan parpol pengusungnya.

Akibatnya, mereka yang telah berhasil meraih tampuk kekuasaan berpikir proyek. Agar, modal politik yang dikeluarkan bisa dikembalikan. Bila perlu menguntungkan diri dan kelompoknya. Mereka tak peduli bahwa proyek yang digerogotinya juga proyek pendidikan.

Kedua, budaya teater sesembahan. Di masa kerajaan, teater sesembahan adalah tradisi yang tak bisa dilanggar. Agar, garis batas antara raja dan rakyat jelata semakin tegas. Di masa kolonial, pra kemerdekaan, teater sesembahan ini digunakan untuk menaklukkan pihak terjajahnya. Di kala pasca kemerdekaan, budaya kolonial ini masih tersimpan kuat di alam bawah sadar terjajahnya. Ini tampak dalam sistem birokrasi yang dijalankan dalam sistem pendidikan.

Ketiga, psikologi ketakutan. Psikologi semacam ini pernah diterapkan saat rezim orba (orde baru). Bahkan, media massa yang kritis dibredel habis-habisan. Bukan sekedar bentuk hukuman, tapi menciptakan sinyal ancaman kepada pihak yang berseberangan. Tak heran, masih ada sebagian sisa-sisa didikan orba yang menjalankan lembaga pendidikan. Merekalah, dalam istilah Foucault, disebut pengidap kegilaan.

Dari beragam persoalan pelik di atas, maka diperlukan revolusi pendidikan. Mulai dari mentalitas pengelola pendidikan hingga pemecatan pemimpin yang sewenang-wenang. Ini penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Agar, bangsa ini bisa melangkah cepat. Guna, mengejar ketertinggalannya dari pendidikan negara tetangga. Mari lawan pengkhiatan pendidikan. Mungkinkah ? Tanyalah kepada hatimu kawan.

back to top