Menu
Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Muhammadiyah menyatakan sikap terkait bencana lingkungan

Muhammadiyah menyatakan sikap terka…

Bantul-KoPi| Majelis Li...

Mendikbud meresmikan Museum dan Galeri Tino Sidin

Mendikbud meresmikan Museum dan Gal…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Para orangtua harus pahami kebutuhan anak difabel

Para orangtua harus pahami kebutuha…

Bantul-KoPi|Pola asuh ana...

Konektivitas Virtual Global: Peringkat Indonesia dan Jokowi Meningkat

Konektivitas Virtual Global: Pering…

Yogyakarta-KoPi | Kemud...

Gus Ipul Apresiasi Program Kepemilikan Rumah Bagi Driver Gojek

Gus Ipul Apresiasi Program Kepemili…

Surabaya-KoPi| Wakil Gu...

Akbar Tanjung: Munaslub cara utama selamatkan Golkar

Akbar Tanjung: Munaslub cara utama …

Sleman-KoPi| Wakil Dewa...

Prev Next

Pendidikan dan kekuasaan di Madura

dilukis oleh Moh Basori (karya RWD), berjudul dialognyamasihsama..arcylic on canvas, dilukis oleh Moh Basori (karya RWD), berjudul dialognyamasihsama..arcylic on canvas,

Madura telah sajak lama dianggap sebagai daerah tertinggal, baik berskala nasional maupun regional (tingkat provinsi). Melalui pembacaan indeksikalitas pendidikannya, tanda ketertinggalan itu begitu mencolok. Apalagi dibandingkan ketiga daerah (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) yang secara geografis berdekatan dengan bagian ujung barat pulaunya, tentu saja kondisi pendidikan di Madura semakin tampak memprihatinkan.

Berdasarkan data BPS provinsi Jawa Timur (Jatim) 2013/2014 menunjukkan bahwa sekolah menengah umum negeri dan swasta di Madura berjumlah 45 di Bangkalan, 28 di Sampang, 46 di Pamekasan, dan 45 di Sumenep. Jumlah muridnya adalah 10.940 di Bangkalan, 7115 di Sampang, 10.568 di Pamekasan dan 14.726 di Sumenep. Total gurunya secara berturut-turut di masing-masing daerah Madura adalah 880 orang (Bangkalan), 714 orang (Sampang), 1134 orang (Pamekasan), dan 1302 orang (Sumenep).

Sementara itu, merujuk pada sumber data yang sama bahwa sekolah menengah umum dan swasta di Surabaya berjumlah 168 sekolah, 48 sekolah di Gresik, dan 58 sekolah di Sidoarjo. Jumlah muridnya adalah 52.864 di Surabaya, 17.038 di Gresik, dan 27.853 di Sidoarjo. Sedangkan, totol guru di Surabaya sebanyak 3054, 1658 di Gresik, dan 1889 di Sidoarjo.

Data jumlah perguruan tingginya di ketiga daerah ini juga mengungguli Madura. Jika di Surabaya terdapat 77 perguruan tinggi, di Gresik sebanyak 8, dan di Sidoarjo berjumlah 13 perguruan tinggi, sebaliknya di pulau Madura hanya ada 5 di Bangkalan, 3 di Sampang, 2 di Pamekasan, dan 2 perguruan tinggi di Sumenep.

Padahal, luas wilayah pulau Madura apabila digabungkan secara keseluruhan justru melebihi luas area ketiga daerah tetangganya tersebut. Area kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tergolong luas wilayahnya kurang 750 Km². Sedangkan, Gresik, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan termasuk daerah yang memiliki luas area 750-1500 Km².

Hanya di kabupaten Sumenep yang terkategori luas areanya di atas 2599 Km². Dengan luas wilayah yang demikian sejatinya komposisi kuantitas edukasi di Madura sangat mungkin bisa melampui ketiga daerah tersebut.

Namun, struktur ekologis tegalan di Madura turut berefek pada dunia pendidikannya. Sistem pengolahan ekologi tegalan membutuhkan banyak tenaga kerja dan sistem pengairan yang intensif dibandingkan ekologi persawahan di Jawa (Kuntowijoyo, 2002). Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar orang Madura mentoleransi para siswa dan gurunya yang bolos karena harus terlibat dalam sistem pertanian tembakau keluarganya.

Praktik kolonialisme sangat mungkin memberi corak historis tersendiri bagi krisis pendidikan di Madura. Sekolah guru pertama saja berada di Surakarta, sedangkan sekolah guru pertama dengan pengantar bahasa Madura berada di Probolinggo.

Sekolah ini bertujuan mempersiapkan para guru terbaiknya untuk dikirim ke pusat ibu kota daerahnya masing-masing. Murid-murid di sekolah guru ini juga berasal dari kalangan elite kerajaan yang tidak berpotensi melawan kekuasaan rezim kolonial (Kartodirjo, 2014). Di Pamekasan dan Bangkalan, sekolah kelas dua yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga rakyat, mulai dilaksanakan pada akhir abad kesembilan belas.

Namun, diskriminasi pendidikannya begitu jelas terlihat. Setidaknya, bahasa pengantar yang digunakannya meniadakan bahasa belanda dalam kurikulumnya. Sekalipun demikian, para muridnya di sekolah ini memang dididik menjadi kaum aristokrat baru.

Kentalnya pelajaran budi pekerti dan tatakrama dalam instrumen kurikulumnya bertujuan mengontrol dan mendomestifikasi rakyat lokal setempat secara kultural. Sebagian besar lulusannya akan menempati posisi pegawai administrasi di kantor-kantor pemerintah yang tersebar luas di seluruh Madura (Kuntowijoyo, 1989; Arifin, 1992).

Merujuk data sejarah di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dikaji basis kesadaran orang Madura yang berkembang hingga sekarang. Pertama, pekerjaan yang dianggap terhormat dan sangat diminati oleh sebagian orang Madura adalah pegawai negeri sipil.

Karena, tidak semua orang dapat mengakses pendidikan secara merata. Apalagi, umumnya syarat pendidikan terakhir pelamar profesi ini adalah setingkat sarjana. Bahkan, syarat kenaikan pangkat hingga ke tingkat pejabat teras minimal berijasah master (S2).

Itulah sebabnya, banyak dari mereka yang berlomba-lomba memiliki ijasah tersebut meskipun dengan cara tidak beradab. Misalnya, membeli ijasah di kampus tertentu (umumnya kampus swasta) tanpa perlu bersusah payah mengikuti proses ideal akademiknya.

Kedua, konsekuensi dari rendahnya penghargaan terhadap proses ideal pendidikan tersebut adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang tradisi penelitian ilmiah. Terkait hal ini, saya perlu mengungkapkan pengalaman buruk yang menimpa sejumlah kolega yang pernah terlibat riset kerja sama dengan lembaga pemerintah setempat. Seperti, pemotongan dana penelitian yang tidak jelas dasarnya.

Semula dana ratusan juta yang telah disepakati di awal ternyata saat pelaksanaannya hanya menjadi 20 hingga 30 persen saja. Sementara, pihak penyandang dananya menuntut laporan akhir risetnya berkualitas.

Itupun dana penggalian data di lapangan harus ditalangi terlebih dulu oleh tim penelitinya. Wacana yang berkembang bahwa ada tim siluman yang memang sengaja memotong dana anggaran tersebut untuk kepentingan ekonomi politik elit tertentu.

Apabila ditelusuri sepintas bahwa alasan pemotongan dana tersebut orientasinya menambah modal ekonomi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Baik kekuasaan di level legislatif, eksekutif, partai politik, pertaruhan posisi kepala dinas dan pejabat teras di tingkat lokalnya. Dalam beberapa kasus yang lain, riset kerja sama tersebut sekedar bagi-bagi jatah proyek saja.

Jika semua informasi ini benar, maka sebenarnya tidak satupun hasil riset akademik tersebut yang dapat dijadikan bahan rujukan bermutu bagi proses pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan di daerah bersangkutan.

Karena standar baku penelitian ilmiah bukan menjadi prioritas utama dalam riset kerja sama demi memajukan Madura. Padahal, sebagai daerah tertinggal, Madura memerlukan banyak dukungan hasil penelitian yang mendalam. Karena selain memetakan berbagai persoalan di Madura, riset tersebut bermanfaat bagi upaya pengembangan kajian-kajian Madura di berbagai kampus.

Harus diakui bahwa kita seringkali lalai dan abai terhadap objek kajian yang kaya jumlahnya di negeri kita sendiri. Sehingga, berbagai kajian kehidupan masyarakat lokal lebih menarik perhatian para intelektual dari luar negeri.

Ironisnya, para peneliti dalam negeri justru merasa bangga apabila mengutip, mempelajari, dan mendiskusikan hasil penelitian dari peneliti asing tersebut yang bisa jadi sarat dengan cara pandang orientalisme. Jangan-jangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan di Madura tak banyak berkembang pesat karena mentalitas elit lokalnya gemar menyaksikan rakyatnya yang tenggelam dalam kubangan kebodohan dan tergilas mesin hasrat kekuasaan. Tanyalah kepada hatimu, kawan.

back to top