Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Parlemen daerah dan oligarki partai politik

Painted by Nurul Hayat"Acil" Aliancah Painted by Nurul Hayat"Acil" Aliancah

Oleh: Mochamad Arif Affandi


Perhelatan diskursif tentang rencana perubahan sistem pilkada di koranopini.com sungguh menyita perhatian publik. Sehingga, mendorong penulis untuk ikut terlibat menyampaikan pendapat dan gagasan tentang topik terkait. Tentu, bukanlah bermaksud memancing di air keruh dalam opini di media massa sebagaimana dikatakan David Efendi dalam tulisannya kemarin di koran ini (paragraf lima, 17/09).

Atau pula, hendak menyusun berbagai kemungkinan daftar konflik sosial dan praktik korupsi kepala daerah hasil dari pilkada langsung (tulisan Hananto, 15/09). Barangkali, penulis ingin memberikan penguatan atas tulisan Bachtiar Dwi Kurniawan (16/09) tentang analisis kebijakannya. Sekaligus sambil mengevaluasi melalui suguhan pertanyaan kritis dibalik proyek pilkada yang sedang hangat diperdebatkan dalam dimensi kemungkinan di masa depan. 

Kini, bangsa ini hampir satu dekade melakukan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) sejak pertama kalinya dilakukan, 1 Juni 2005, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan siklus pemilu lima tahunan, maka dapat dipastikan hampir semua kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia telah melaksanakan pilkadal. Bahkan, lebih dari separuhnya di sejumlah daerah sudah memasuki periode kedua pilkadal. Artinya, sebagai sebuah pembelajaran, pilkada langsung tinggal memasuki tahapan evaluasi sembari membenahi apa saja yang masih kurang. Namun, belakangan muncul wacana untuk menganulir dan mengembalikan proses pilkada tidak langsung (melalui DPRD). Adakah yang salah ?

Bukan sebuah kebetulan, apabila Bupati pertama hasil pilkada langsung terjerat kasus korupsi yang mengharuskannya menjadi tahanan KPK. Dan, tidak dipungkiri bahwa pilkada langsung juga kerap dibumbui konflik horizontal. Bahkan, menggelembungkan pengeluaran uang negara. Apakah persoalan seperti ini lantas dikemas sebagai dasar wacana pengembalian pilkada seperti sedia kala, di saat rezim otoriterian orde baru berkuasa ? Jika ini akar persoalannya, barangkali terlalu sempit kaca mata kita untuk melihatnya.   

Dasar hukum pelaksanaan pilkadal didasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang secara tegas menyatakan bahwa hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi salah satunya tercermin dalam proses memilih pemimpin daerah (pasal 21). Mekanisme pemilihannya diatur dengan cara pemilihan langsung pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pasal 24). Karena sebelumnya tidak masuk dalam Undang-Undang Pemilu, pemilihan kepala daerah langsung akhirnya diakui sebagai bagian dari rezim UU Pemilu dengan disahkannya UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan diakuinya menjadi bagian dari “pemilihan umum”, maka istilah Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kemudian, berubah  lagi ketika terbit UU baru mengenai penyelenggara pemilu, yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dengan istilah Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Walikota (Pilwali).
       
Poin pentingnya bukan pada persoalan rezim pemilu ataupun pemerintah daerah, melainkan  persoalan mengapa kepala daerah itu perlu dipilih secara langsung ? Ada banyak argumentasi yang muncul, mulai dari perwujudan demokrasi di tingkat lokal, menjaga akses publik terhadap kebijakan, hingga melanggar hak konstitusional warga. Semua argumentasi memiliki dasarnya masing-masing.

Namun, yang perlu diingat publik bahwa terbitnya UU 32/2004 adalah sebagai pengganti UU 22/1999 yang dinilai banyak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan UU 22/1999 adalah begitu besarnya kewenangan DPRD sebagai badan legislatif daerah. DPRD berwenang memilih Gubernur, Walikota dan Bupati, berhak meminta pertanggungjawaban dan keterangan kepala daerah, melakukan penyelidikan dan sebagainya. Alih-alih penguatan check and balances, kondisi ini lantas mendorong maraknya konflik kepala daerah versus DPRD. Konflik antara eksekutif dan legislatif dalam derajat paling rendah salah satunya adalah molornya penetapan APBD. Oleh karena, tidak ditemukannya “kepentingan” yang sama, tidak sedikit daerah yang terlambat menetapkan APBD. Bahkan, hingga memasuki triwulan pertama tahun anggaran baru. Akibatnya, selama keterlambatan itu tidak ada implementasi kebijakan riil yang dirasakan oleh masyarakat. 
       
Pada konteks yang paling ekstrem, konflik muncul dalam upaya pemberhentian kepala daerah seperti yang pernah terjadi di Surabaya pada Juli 2002. Walikota Bambang DH dilengserkan DPRD satu bulan setelah dilantik. Padahal, Bambang DH sendiri baru saja menggantikan Cak Narto yang dilengserkan pada Januari 2002. Dengan posisi DPRD yang sangat powerful, dapat dibayangkan betapa hiruk pikuknya situasi politik di tingkat lokal. Di sisi lain, tujuan utama otonomi daerah adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tesis tentang otonomi daerah memunculkan “raja-raja kecil” di daerah, justru semakin menemukan jalannya melalui kultur oligarki yang dibangun parpol di parlemen.

Mempertanyakan parlemen daerah

Kalaupun opsi pemilihan kepala daerah tidak langsung akhirnya diputuskan, apakah parlemen daerah sanggup melaksanakan tugasnya ? Atau, setidaknya dapat mengambil pelajaran pada kasus UU 22/1999 untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ? Untuk menjawabnya perlu kiranya kita kaji beberapa aspek berikut.

Pertama, desain sistem pemilihan legislatif yang belum maksimal. Jika pada akhirnya pilkada langsung dihapuskan, maka pemilihan umum hanyalah menyisakan pemilihan presiden, legislatif, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tingkat lokal, masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk memilih anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini tentu sangat mengkhawatirkan manakala format ideal sistem pemilihan caleg itu masih belum ditemukan sesegera mungkin. Pippa Norris (2004) menyatakan bahwa sistem pemilihan merupakan electoral engineering yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap sistem politik secara keseluruhan. Permasalahan mendasar dari sistem pemilu legislatif kita adalah ketidakmampuan membangun mekanisme pertanggungjawaban caleg terpilih terhadap konstituennya.

Mekanisme pencalegan masih menjadi domain partai politik, meskipun, dengan sistem proporsional terbuka dan suara terbanyak. Rakyat hanya diberi opsi dari nama-nama yang disodorkan oleh partai politik, untuk kemudian diminta memilih caleg yang sesuai dengan kriterianya. Siapa dia, darimana dan bagaimana track record-nya tidak dikomunikasikan secara resmi oleh parpol. Para caleg bekerja sendiri-sendiri, merebut simpati masyarakat, membentuk relawan non partai, memberi bantuan masyarakat, plus “vitamin”. Ketika terpilih tidak ada instrumen apapun yang dimiliki masyarakat untuk mengontrol dan mengevaluasi wakilnya di DPRD. Lantas, jika memang DPRD harus memilih kepala daerah, tentu diperlukan adanya terobosan aturan bahwa caleg terpilih dapat di recall oleh konstituen di Daerah pemilihannya masing-masing.

Permasalahan lain yang sangat mungkin muncul di parlemen daerah adalah ketidakmampuan merepresentasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Lembaga perwakilan yang baik adalah yang mampu menaungi berbagai ideologi, kepentingan, dan bila perlu perwakilan kewilayahan dalam satu institusi. Karena hakikat parlemen sebenarnya adalah bentuk pelembagaan konflik yang ada di masyarakat, sehingga, harus memiliki legitimasi dan landasan moral yang kuat untuk mengemban “tugas suci” memilih kepala daerah. Untuk dapat menjadi parlemen yang ideal, perlu ada perubahan postur dewan dan alat-alat kelengkapannya. Bila perlu dibuka opsi untuk menciptakan “kamar-kamar” baru bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, seperti: Fraksi Utusan PKL, Fraksi UMKM, Fraksi Petani dan sebagainya.

Bayang-Bayang oligarki partai politik

Kedua, imajinasi sentralisasi kekuasaan melalui bayang-bayang oligarki partai politik. Mempertanyakan kemampuan parlemen daerah dalam mengemban tugas memilih kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat lokal, akan jauh api dari panggang jika tidak disertai dengan perubahan sistem kepartaian di tingkat nasional. Sistem kepartaian sentralistik secara tidak langsung akan mendorong dinamika politik lokal mengikuti arah dan perkembangan politik di tingkat nasional.

Keharusan mendapat restu DPP (Dewan Pengurus Pusat) untuk mengambil keputusan politik akan mengerdilkan aktor-aktor lokal yang ada di parlemen daerah. Akibatnya, isu-isu lokal akan mudah tergerus oleh isu-isu nasional. Elit-elit lokal yang potensial dapat dengan mudah dibajak dan diganti oleh elit nasional yang tidak mengakar ke bawah. Jika ini yang terjadi, bukan hanya rakyat dirugikan tetapi juga, menjadi malapetaka demokrasi di Indonesia. Jika memang skenario pemilihan kepala daerah oleh DPRD benar-benar dilaksanakan, perlu diwacanakan kembali pembentukan partai politik lokal. Undang-Undang pemilu dan partai politik perlu didesain untuk memberikan ruang bagi terbentuknya kekuatan politik berbasis kearifan lokal.

Terkait dari itu semua, pertanyaan yang paling sulit dibayangkan menjadi aturan perundang-undangan adalah: apakah para anggota dewan terhormat mau dan mampu membuat aturan untuk mengawasi dirinya dan bahkan memberhentikan keanggotaannya dalam parlemen, sedangkan sudah sangat banyak biaya politik (dalam proses pilkadal) yang dikeluarkannya ?

Apakah para anggota dewan terhormat bersedia berbagi “kamar” di gedung parlemen bersama dengan kelompok masyarakat yang selama ini sering “diperdayakan” ? Maukah anggota dewan yang terhormat juga bersedia memberikan kesempatan munculnya partai-partai politik baru untuk bersaing dengan dirinya dalam pemilu yang akan datang ? Wallahu a’lam bishowab.

-Dosen Sosiologi Politik di FIS-Unesa, pengurus HIPIIS Jatim, dan peneliti di Pusdeham (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

back to top