Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Mereview isu batas maritim Indonesia di tahun 2015

Peta One Belt One Road (Xinhua, 2014) Peta One Belt One Road (Xinhua, 2014)

Isu mengenai batas maritim sepertinya tidak pernah selesai. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perjanjian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga yang ada. Untuk mengetahui persoalan batas maritim mana yang harus segera diselesaikan tahun depan, penting untuk mereview kembali mana saja wilayah perbatasan yang sudah disepakati Indonesia dengan negara tetangga sampai tahun 2015 ini.

Indonesia sudah memiliki kesepakatan di hampir semua wilayah perbatasan negara tetangga, namun memang ada yang belum tuntas. Seperti misalnya ada yang baru disepakati perjanjian landas kotinennya saja tapi tidak dengan kolom airnya atau ZEEnya, seperti yang terjadi di selat Malaka. Ada juga yang baru merupakan klaim sepihak dari Indonesia saja, seperti di perbatasan Indonesia dengan Palau. Melalui artikel ini akan dibahas beberapa wilayah perbatasan yang sering menjadi isu di bidang batas maritim Indonesia.

Yang pertama tentu saja selat Malaka, siapa yang tidak mengenal selat Malaka. Selat Malaka merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang sepertinya cenderung lebih sering terdengar isu konflik di sana. Lalu bagaimana sebenarnya status batas maritim di Selat Malaka?

Sampai saat ini di Selat Malaka landas kontinennya sudah disepakati namun kolom air diatasnya yakni ZEE belum disepakati. Pemerintah Malaysia menginginkan garis batas ZEEnya sama dengan garis batas landas kontinen, sedangkan Indonesia menginginkan garis batas ZEEnya berbeda dengan landas kontinennya, yakni dengan menggunakn prinsip sama jarak. Maka terjadilah perundingan yang memakan waktu cukup lama untuk menyepakati dan belum selesai sampai saat ini.

Hal yang yang cukup sering menjadi isu juga yakni penangkapan nelayan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Autralia. Yang perlu diketahui di perbatasan tersebut yakni antara ZEE dan landas kontinennya sudah selesai di sepakati.

Namun yang menjadi spesial disana yakni landas kontinen dan ZEEnya berbeda letak kesepakatannya. Sehingga ada wilayah yang dimana kolom airnya adalah milik Indonesia sedangkan dasar lautnya adalah milik Australia. Pengetahuan seperti ini sepertinya perlu lebih dipublikasikan lagi khususnya kepada nelayan di wilayah perbatasan tersebut agar mereka paham bagaimana sebenarnya aspek hukum yang ada di perairan tersebut.

Kemudian mari kita tengok apa yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Palau. Jika pernah melihat peta NKRI yang terbaru tahun 2015, maka di peta tersebut sudah terdapat garis batas maritim Indonesia dengan Palau. Garis tersebut sebenarnya merupakan klaim sepihak dari Indonesia.

Sangat mungkin Palau memiliki peta sendiri yang tentunya memiliki klaim batas maritim sendiri yang berbeda dengan klaim batas Indonesia. Yang paling dirugikan dengan keadaan ini sebenarnya nelayan yang berada di perbatasan tersebut, ketika nelayan Indonesia berada di perairan yang merupakan wilayah tumpang tindih antara klaim Indonesia dan Palau, maka tidak ada yang bisa memastikan nelayan Indonesia tersebut sudah benar atau tidak sebelum garis batas maritim Indonesia dan Palau di sepakati.

Isu menarik lainya yakni isu mengenai laut Cina Selatan. Banyak yang mempertanyakan apakah Indonesia sebenarnya puya urusan di laut Cina Selatan? Yang perlu diketahui terlebih dahulu yakni bagaimana Cina melakukan klaim terhadap laut di perairan Cina Selatan.

Cina menggunakan sembilan garis putus-putus atau yang dikenal dengan nama nine dash line yang mengklaim seluruh wilayah perairan di laut Cina Selatan. Pertanyaannya apakah Indonesia mengakui klaim garis tersebut? Jika Indonesia tidak mengakui klaim garis tersebut maka Indonesia tidak mempunyai urusan dengan Cina di laut Cina Selatan, namun jika keberadaan Sembilan garis putus-putus tersebut diperhitungkan, maka wilayah ZEE Indonesia akan mengalami tumpang tindih dengan klaim yang dibuat Cina. Selanjutnya Indonesia tinggal menentukan sikap terhadap garis tersebut.

Di antara banyaknya isu mengenai batas maritim, terdapat beberapa wilayah perbatasan yang jarang diangkat ke publik. Misalnya perbatasan Indonesia dengan India atau Indonesia dengan Filipina. Indonesia sudah menyepakati batas maritim dengan kedua Negara tersebut. Dan sepertinya jarang yang mengangkat topik wilayah perbatasan tersebut karena sepertinya jarang terjadi konflik disana.

Tugas Indonesia kedepannya masih sangat panjang terkait dengan penetapan batas wilayah Maritim. Indonesia dengan Palau, Timor Leste, Malaysia dan beberapa negara lainnya masih perlu ditinjau dan disepakati. Maka dari itu sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu terlibat dalam proses tersebut, setidaknya tahu apa yang sudah terjadi di wilayah batas maritim tersebut.

back to top