Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Mengunci bonus demografi dengan Public Service

Mengunci bonus demografi dengan Public Service

Pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami tahapan krusial bernama bonus demografi. Artinya jumlah penduduk usia produktif mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk. Pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan bonus demografi ini dengan baik. Dalam diskursus terakhir, perbincangan bonus demografi diarahkan pada mem-boost keuntungan pada tahun-tahun mendatang terutama keuntungan ekonomi dari banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang produktif.

Pengalaman Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Korea dapat menjadi patokan ketika bonus demografi berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi ketakutan terjadinya bencana akibatnya salah atur demografi menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat, dengan banyaknya SDM yang tersedia, pemerintah akan kalang kabut mengendalikan populasi, terutama memberikan kebutuhan dasar mereka,  lebih-lebih jika SDM yang ada ternyata memiliki kualitas yang rendah sehingga tak dapat diserap oleh pasar kerja, minim kreatifitas sehingga minim usaha. 

Akibatnya kemiskinan semakin tinggi, produktifitas nasional rendah jika ditambah lagi dengan buruknya pelayanan publik serta tata kelola pemerintah yang koruptif dipastikan semakin mendorong Republik ini ke keterpurukan.

Titik tumpu dalam mencegah bencana demografi tentu saja adalah kebijakan pemerintah yang komprehensif, dalam meramu kebijakan yang tepat agar persiapan semakin mendekati kata terbaik maka perlu mengedepankan bagaimana pemerintah mengunci potensi penduduk saat ini agar tak kehilangan momentum sebab hampir-hampir  momentum ini tak akan berulnag dalam waktu yang singkat dan harus dipersiapkan dengan baik.

Hasil riset dari International Longevity Centre-UK (ILC-UK) pada 2012 juga menunjukan bahwa perubahan demografi akan berdampak pada perubahan pelayanan publik yang dberikan oleh pemerintah baik dari segi public spending maupun service deliveri-nya.

Dengan berubahanya demografi, masyarakat pasti membutuhkan pelayanan publik yang tentu saja harus beruabah mengikuti kebutuhan masyarakat, ketika terjadi gap yang lebar antara kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maka kerugian masyarakat akan semakin tinggi jadi sudah jelas bagi birokrasi pelayanan publik jika tidak berubah mengikuti irama masyarakat maka bencana demografi tak dapat terhindarkan. Pelayanan harus sama dengan kebutuhan perubahan demografi itupun sacara standart.

Apabila ingin melebihkan dan melejitkan potensi demografi sehingga berkinerja tinggi tentu pelayanan yang diberikan harus berkualitas pula.  Pelayanan publik yang lebih baik akan berpengaruh pada pengembangan ekonomi seperti sebuah studi dari Ronald C. Fisher (Profesor dalam bidang ekonomi di Michigan University) pada 1997 Of all the public services examined for an influence on economic development, transportation services, and highway facilities especially, show the most substantial evidence of a relationship.

Untuk menjaga agar tujuan bonus demografi dapat tercapai maka sangat urgen bagi pemerintah untuk berpikir secara utuh dalam sebuah material kebijakan yang integratif dalam penyediaaan pelayanan publik, sebab semakin efektif dan efisien pelayanan publik yang diselenggarakan olh pemerintah jelas akan meningkatkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional, akan tetapi sejauh ini reformasi birokrasi yang seharusnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik masih belum dapat mencapati tujuannya dengan optimal.

Hasil survei dari sejumlah lembaga survei internasional dan kalangan organisasi non-pemerintah yang diutarakan oleh Ombudsman pada bulan desember tahun 2013 kemarin menunjukkan Indonesia hanya berada di urutan ke-121 dari 125 negara. Ada Lembaga lain pula yang menempatkan Indonesia di urutan ke-117 dari 120 negara.

Studi lain Melalui laporan Doing business 2014 birokrasi Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga lain lain. Indonesia sendiri menempati urutan 120 dari 189 negara yang disurvei, Filipina pada pertingkat 108, Vietnam 99, Malaysia 6 bahkan Singapura jauh mengungguli kita dengan menyabet peringkat 1. Jika dijabarkan lewat satu elemen pengukuran saja yaitu ease of doing business ditandai dengan kemudahan prosedur dan lama pengurusan sendiri maka birokrasi Republik ini memiliki 10 prosedur dan memakan waktu 48 hari. Coba bandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki 3 prosedur dan memakan waktu cuma 2,5 hari saja.

Kita harus tetap memantau reformasi birokrasi kita yang seharusnya berakhir  pada tahun 2025 yaitu pada masa kita menikmati bonus demografi sehingga jika birokrasi pelayanan publik kondisinya masih tak banyak berubah maka sudah jelas produktifitas masyarakat yang melimpah akan stuck berjalan di tempat karena justru terhambat oleh lambannya birokrasi menyerap kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan birokrasi yang tak responsif. 

Contoh sederhana apabila Republik ini hampir 90% kegiatan ekonomi rakyat digerakan oleh ekonomi kecil melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memerlukan perizinan usaha untuk mengekspansi bisnis, akan tetapi jika birokrasi perizinan terutama di daerah yang masih berbelit-belit dipastikan akan mematikan potensi UMKM yang ada karena pengusaha kecil pasti akan sangat malas untuk mengurus padahal izin usaha sangat penting sebagai legalits sekaligus dokumen pesyaratan utama dalam mengajukan kredit dari pendanaan pemerintah maupun swasta. Perkembangan masyarakat harus disesuaikan oleh responsifitas birokrasi pelayanan publik termasuk bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara berkualitas dan optimal.

Menghindari Inequality

Pentingnya pelayanan publik berdasarkan riset Asian Development Bank dalam Asian Development Outlook 2013 Update menyatakan strengthening public services is the most visible means of delivering governance benefits to the most people. Melalui pelayanan publik maka masyarakat banyak akan merasa diuntungkan tanpa memperdulikan strata sosial dan ekonomi, semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang warga negara, sehingga pelayanan publik dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang termasuk mencegah kesenjangan. Data Indeks gini Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2013 menunjukan trend yang mengkhawatirkan dan bahkan pada tahun 2013 menunjukkan angka 0,413 yang merupakan angka terbesar sepanjang sejarah.

Oleh karena itu melalui pelayanan publik kesenjangan dapat dihindari. Public service memang sangat penting dalam menjaga bonus demografi akan tetapi juga perlu dipikirkan ulang bahwa pemerataan pelayanan publik harus terjadi di setiap penjuru Republik, sudah jelas kini potret keitmpangan tidak hanya soal ekonomi akan tetapi juga soal pelayanan birokrasi yang shearusnya sebagai struktur yang mampu menghadirkan perlindugan bagi seluruh masyarakat tanpa ada birorkasi yang melayani di seluruh Republik maka potensi masyarakat tak akan pernah menjadi optimal karena tergerus oleh ketidakbecusan birokrasi dalam mendengarkan keluhan masyarakat dan meresponnya.

Kita memang sangat perlu mengurangi ketimpangan dengan kegiatan pembangunan yang tak hanya berfokus pada pulau Jawa akan tetapi juga daerah-daerah pedalaman lainnya, sudah jamak kita membandingakan secara kuantitiaif jumlah dokter spesialis, guru, dosen lebih banyak bertumpuk di pulau Jawa ditambah lagi para pemuda di luar Jawa akan lebih senang menempuh pendidikan di pulau Jawa dan ketika lulus tak kembali ke kampung halamannya. Kita juga melihat pelayanan di perbatasan sangat mengenaskan bahkan uang rupiah disana acap kali terganti dengan mata uang negara tetangga, pelayanan kesehatan apalagi tetap tak bisa diandalkan. Ditambah kegiatan pembangunan infrastruktur yang berpusat di Jawa semua hal yang menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan harus segara disamaratakan demi kualitas masyarakat yang lebih baik.

Subsidi Layanan Publik

Penggerogotan secara mematikan terjadi dalam postur APBN kita yang lebih mengenaskan justru anggaran pendidikan hampir sama dengan anggaran untuk subsidi BBM yang dinikmati oleh semua kalanangan tanpa ada batas penggunannya akibatnya konsumsi dipastikan naik, dan setiap tahun APBN kita dipastikan jebol karena linier dengan meningkatnya subsidi BBM oleh masyarakat yang konsumtif. Akan lebih baik jika biaya pembakaran asap knalpot dialihkan langsung ke masyakarat dengan penyediaan transportasi umum yang lebih baik.

Jjika dikira-kira 20% anggaran unutk subsidi BBM dari APBN memang sangat kontraprduktif membiarkan masyarakat semua kalangan ekonomi untuk bertindak konsumtif  dan membuka peluang penggelapan BBM subsidi ke negara lain karena memiliki harga yang lebih murah. Anggaran subsidi harus dialihkan ke subsidi yang lebih tepat sasaran dan produktif, misalnya dialihkan ke public service obligation (PSO) yang dapat menurunkan tarif transportasi massal sehingga masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta beasiswa bagi pelajar di luar Jawa.  

Pembicaranan ini memang untuk mengingatkan kita semua bahwa bonus demografi akan menguntungkan kita semua, pemerintah perlu untuk menguncinya dengan pelayananan publik yang berkualitas, merata dan inkulisf agar semua masyarakat dalam usia pra produktif maupun produktif dapat menerima hak-haknya, sehingga tetap percaya pada Negara dan mau berpartisipasi secara aktif dalam membangun Indonesia sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.


.

back to top