Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Menakar kesenjangan tanpa ekonomi

Menakar kesenjangan tanpa ekonomi

Perlambatan ekonomi dunia menjadi perbincangan panas terutama sangkut paut dengan ekonomi makro-kebijakan negara untuk dapat survive menghindari depresi dan resesi ekonomi. Selain itu krisis Eropa akibat gagal bayar Yunani membuka mata dunia bahwa interdependesi antar negara semakin tinggi bahkan impossible bagi suatu negara untuk membuat policy tanpa memperhatikan determinan di luar negara dan negara lain. 

Indonesia sendiri sebagai negara yang terdampak pada perlambatan ekonomi dunia yang sedikit dapat terlihat dari semakin merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, pemerintah bersikap dengan menurunkan target pertumbuhan ekonomi yang artinya produktivitas ekonomi rakyat Indonesia dipastikan menurun. Kuartal II 2015 ini saja hanya mencapai 4,67% yang lebih rendah dari periode sebelumnya di 4,71%(Kompas, 9/10/15).

Kini masalah kebijakan pemerintah masih terlampau panjang dan pelik sebab selain tak optimalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga masih diperparah dengan tingginya angka kesenjangan ekonomi yang menurut prediksi akan mencapai 0,44 pada tahun ini. Hal tersebut tentu memicu ketakutan bahwa kue ekonomi yang sudah terlampau kecil ternyata juga tidak terdistribusikan secara merata.

Proyeksi ekonomi tersebut dipastikan selalu diperhatikan oleh pemerintah akan tetapi seharusnya tidak cukup bertumpu pada hal-hal ekonomi semata, fenomena rendahnya pertumbuhan dan tingginya kesenjangan kini harus dianggap sebagai fenomena multidimensional, bervariasi dan tak hanya berbicara persoalan ekonomi semata alias non-ekonomi.

Memang dalam skala internasional seperti analisis dari Piketty (The Capital 21 Century, 2014) menunjukkan trend kesenjangan ekonomi di dunia yang semakin tajam dari tahun ke tahun. Urusan kesenjangan ekonomi inilah yang sudah sering kali diperdebatkan akan tetapi sejauh ini aspek kesenjangan non-ekonomi masih belum mendapatkan tempat utama, cenderung mainstream kesenjangan ekonomilah yang terlalu panjang diperdebatkan dan berusaha dikurangi dengan berbagai usaha akan tetapi nilai kesenjangan belum dapat diturunkan.

Kekeliruan memahami kesenjangan ekonomi dengan hal yang bersifat ekonomi hanya akan membuat kebijakan kian tak efektif sebab ketika kesenjangan tengah dialami masyarakat yang kompleks jelas sifat-sifat ekonomi hanya akan menjadi bagian parsial untuk itu perlu memahami aspek lain berupa kesenjangan non-ekonomi. 

Kesenjangan non-ekonomi tak melulu membahas soal distribusi pendapatan serta turunannya, hal yang lebih substansial untuk mendorong masyarakat lepas dari kesenjangan yang bersifat struktural harus menjadi perhatian utama. Misalnya jika terjadi masyarakat yang rentan konflik gara-gara hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi semata maka konflik tidak akan mampu diatasi secara damai.

Nilai prediksi kerugian non-ekonomi konflik sosial tidak akan mampu diukur secara matematis akan tetapi jelas kerugian yang diderita akan terlampau dalam untuk diobati. Masyarakat rentan konflik bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti social cleavages yang membagi masyarakat pada berbagai kelompok identitas. (Susan, 2012). Analisis lain juga menunjukkan kesenjangan sosial dan ekonomi adalah gambaran nyata dari sistem kapitalisme-neoliberal yang dominan dan hegemonik saat ini. (Pontoh, 2014)

Tahun lalu Bappenas merilis tentang kesenjangan non-ekonomi yang dinilai cukup berbahaya apabila tidak ada langkah serius yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Misalnya kesenjangan pendidikan penduduk miskin atau kelompok 40% ekonomi terbawah, kesenjangan akses pendidikan pada usia 13-15 dan usia lebih tua, kesenjangan akses pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir serta kesenjangan terhadap akses infrastruktur penerangan, air bersih dan sanitasi.

Selain itu hasil studi dari World Bank pada Desember 2014 juga menemukan fakta kesejangan di sektor kesehatan seperti jarak rata-rata menuju fasilitas kesehatan di Indonesia memang hanya 5 km pada tahun 2011, akan tetapi di provinsi seperti Papua Barat, Papua, dan Maluku jarak rata-rata lebih dari 30 km.

Lebih dari 40 persen masyarakat di Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Barat membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai rumah sakit umum, dibandingkan dengan 18 persen secara nasional. Hanya 2 persen dari populasi membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai Puskesmas, tetapi jumlah tersebut jauh lebih tinggi di Papua (28 persen), Nusa Tenggara Timur (11 persen), dan Kalimantan Barat (11 persen).

Parahnya di tingkat layanan yang seharusnya paling dekat menjangkau masyarakat tidak ada satupun Puskesmas di Indonesia yang dilaporkan memiliki keseluruh 38 indikator tracer (standar tindakan) untuk kesiapan pelayanan umum. Layanan kesehatan mengalami kesenjangan dan sama sekali tidak terkait dengan sistem layanan lain seperti infrastruktur yang dapat menunjang hidup mati individu. 

Meluruskan Agenda Pemerataan

Pemerintah rezim saat ini tengah mengejar ketertinggalan seperti menggalakan program pembangunan infrastruktur utama di seluruh daerah yang langsung mendapatkan supervisi blusukan ala presiden Jokowi. 
Hal ini penting karena pada dasarnya pengawasan pembangunan di Republik ini masih lemah untuk itu kepemimpinan perlu untuk langsung turun ke bawah. Sekali lagi Jokowi harus memperhitungkan tidak hanya nilai ekonomi untuk meredakan kesenjangan akan tetapi bagaimana memberikan kebijakan struktural yang tepat guna meredakan kesenjangan non-ekonomi lainnya.

Penekatan developmentalism tentu sangat tidak tepat dijadikan satu-satunya senjata. Memeratakan pembangunan penting akan tetapi bukan satu-satunya jalan, perlu kebijakan yang lebih membumikan nilai-nilai sosial lain untuk memeratakan kesejahteraan dan keadilan.

Di Nawacita Jokowi-JK sudah tertulis jelas keinginan untuk memeratakan pembangunan akan tetapi jangan salah cara dengan justru memaksakan kebijakan yang hendak memeratakan akan tetapi justru menggali jurang kesenjangan yang lain, kebijakan yang akan dilakukan dilarang keras untuk merusak kondisi yang sudah ada. 

Pemerintah harus menghindari paradoks pemerataan seperti asuransi kesehatan semesta BPJS jangan sampai murah dalam pembiayaan akan tetapi timpang dalam kualitas, dana desa yang mengkayakan desa akan tetapi memiskinkan orang ataupun kaya di laut tapi miskin di darat. Pelurusan arah kebijakan secara struktual perlu dilakukan pemerintah, jangan sampai elemen kebijakan lagi-lagi menjadi kejahatan merusak.

back to top