Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Mampukah Jokowi membangun kabinet strategis (?)

Mampukah Jokowi membangun kabinet strategis (?)

Sub Judul

Oleh: Benni Setiawan*

Birokrasi Strategis: suatu pengantar

Kondisi masyarakat modern yang akhirnya membentuk negara modern ditandai dengan adanya pengutamaan tindakan rasionalitas instrumental yang mewujud dalam sistem kerja birokrasi. Tetapi, birokrasi sering menjadi biang kerok proses kemajuan pemerintahan karena wataknya yang kaku dan formalitas kompleks. Birokrasi lantas berubah menjadi rasionalitas teknologis yang menghilangkan pluralitas kesadaran manusia. Herbert Marcuse mengecam cara kerja birokrasi yang demikian karena menciptakan totalitarian dimensi kesadaran manusia dan menekan gelombang suara aspiratif masyarakat. 

Ketika buah pencerahan itu menyebar ke berbagai dunia, terlebih ke dunia bekas jajahan seperti Indonesia, maka pembangunan bangsa sering menjumpai jalan buntu. Yang terjadi berikutnya adalah sistem pemerintahan bekerja dalam kerangka sistem politik yang deadlock. Sehingga, pemerintahan yang merupakan bentukan dari sistem birokrasi itu mengalami stagnasi. Pemerintahan berjalan di tempat. Pembangunan bangsa tak kunjung bergerak cepat. 

Maka, generasi kedua dari mazhab Frankfurt memberikan tawaran yang meyakinkan untuk menyiasatinya. Jurgen Habermas sebagai tokoh utamanya memberi solusi dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang macet itu dengan menyodorkan tindakan komunikatif. Birokrasi dan pemerintahan tidak lagi dianggap sebagai sistem formalitas institusional yang tertutup dan kaku, melainkan harus berubah sebagai bagian dari ruang publik yang sifatnya terbuka, bertanggungjawab, dan akomodatif. Tetapi, tindakan komunikatif ini juga mengalami kendala berupa kemampuan dan kemauan dari para pengelola, pemimpinnya, dan pelaksananya yang kurang memiliki modal simbolik dan budaya seperti bahasa pelayanan dan pengetahuan humaniora. 

Dari situlah, Michael De Certeu, seorang ahli kajian budaya dan filsafat sosial kontemporer dari Perancis, memiliki tesis yang patut disimak sebagai pelengkap tindakan birokrasi dan sistem pemerintahan yang komunikatif. Menurutnya, kerja birokrasi harus dijalankan dengan tindakan yang strategis dan taktis. Strategis artinya para pengelolanya adalah mereka yang memiliki kemampuan akademik yang mumpuni di bidangnya dan memiliki pengetahuan yang bersifat tacit (pengetahuan yang didapatkan secara kolaboratif antara teori dan pengalaman sehari-hari). Taktis berarti tim yang dibawahinya harus punya loyalitas, integritas, sensitif dengan keluhan masyarakat, dan mampu bergerak cepat menyelesaikan masalah di lapangan. 

Di Singapura, kerja birokrasi strategis ini memberikan efek kepuasan yang tinggi dari sisi pelayanan terhadap masyarakatnya. Jika pada malam hari seorang warga melihat ada jalan yang bolong dan dirinya melaporkannya kepada pemerintah setempat, maka besok harinya jalan yang bolong itu akan menjadi mulus kembali. Dengan demikian, kekuatan kinerja sistem birokrasi dan pemerintahan yang kuat bukan sekedar tentang kalkulasi politik melainkan juga pada tindakan strategis, taktis, dan komunikatif dari para pemimpin dan tim yang dibawahinya. 

Karena itu, tulisan antitesis KoPi (koranopini.com) kali ini yang disajikan oleh Benni Setiawan sangat menarik untuk didengarkan. Provokasi yang hendak dibangunnya adalah diperlukannya kabinet Jokowi yang tidak hanya bersih, tetapi juga yang mampu membebaskan masyarakat dari berbagai kendala birokrasi yang telah sekian lama melenyapkan pesona dunia manusia modern yang penuh pengharapan dan jaminan hidup yang membahagiakan. Selamat membaca antitesisis KoPi kali ini sobat. 

 

back to top