Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

KPK Polri dan regimentasi penegakan hukum

KPK Polri  dan regimentasi penegakan hukum
Sengkarut soal penersangkaan calon Kapolri usulan Jokowi oleh KPK menjadi awal olengnya  dua kapal institusi penegak hukum kita, yakni Polri dan KPK. Entah berkait atau tidak, namun publik seperti berada dalam satu perspektif yang sama bahwa aksi sekuensial Hasto Kristianto yang terus mencecar Abraham Samad dan aksi penangkapan BW oleh kepolisian adalah bagian dari dialog konfliktual antara Polri dan KPK paska penersangkaan Budi Gunawan (BG).

Situasi terlihat berada pada titik kulminatif paska penangkapan BW oleh tim Bareskrim Polri tanggal 23 Januari lalu. Barisan demi barisan massa berdatangan ke gedung KPK untuk memberikan dukungan penuh dibawah motto “Save KPK”.  Istilah “kriminalisasi dan politisasi” kepemimpinan KPK kembali muncul, mengingatkan kita pada peristiwa “ cicak versus buaya” beberapa tahun lalu.

Kisah lama ini bermula dari penersangkaan (akhirnya terdakwa) Antasari Azhar atas kasus pembunuhan terencana, kemudian berlanjut dengan penangkapan dua deputy KPK waktu itu, yakni Chandra M Hamzah  dan Bibit Samat Rianto atas testimoni Ari Muladi yang mengindikasikan kedua deputy KPK tersebut menerima sejumlah uang untuk menghentikan pemeriksaan kasus korupsi system komunikasi radio terpadu PT. Masaro Radiokom milik Anggoro Widjojo.

Peristiwa bersejarah ini berlangsung sekitar setahun setelah  krisis global mendera dan harga minyak sedang menanjak tinggi. Ekonomi  Amerika dihantam krisis keuangan akut yang bermula dengan macetnya kredit perumahan dan segala bentuk turunannya (dikenal dengan istilah supreme mortage),  kemudian merembet ke system perbankan yang merontokan beberapa lembaga keuangan kelas kakap seperti  Lehman Brother (Bank Investasi nomor dua di Amerika waktu itu) karena minus likuiditas. Imbas domestik bagi Indonesia waktu itu, salah satu yang paling massif, adalah tumbangnya Bank Century (sekarang jadi Bank Mutiara). Dolar yang kian meraja menjatuhkan Credit Adequate Ratio Bank ini ke titik minus dan akhirnya sampai pada posisi gagal kliring.

Geger financial nasional ini memaksa pemerintah untuk memilih dua opsi yang tersisa, sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa waktu itu,  yaitu Bail Out atau (diprediksi) akan terjadi  rush dalam system perbankan nasional. Pilihan pertama ternyata menjadi preferensi pemerintah, selain negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, ketakutan pada bayang-bayang krisis moneter 1998 lalu men-drive pemerintah untuk mengambil opsi ini. Maka akhirnya tak kurang dari 6,7 triliun dikucurkan untuk menyelamatkan bank gurem ini, meski banyak aksi cacat perbankan yang sudah diperbuat oleh bank yang satu ini, seperti ikut menjual produk investasi bodong besutan PT. Arta Boga dan selalu tak memenuhi standard kecukupan minimal yang telah ditetapkan oleh  otoritas moneter, baik nasional maupun internasional.

Ditengah jalan, penyuntikan likuiditas ini ditengarai mengandung banyak masalah, baik secara hukum maupun secara politik. Banyak terdapat kejanggalan dan boleh jadi juga kebobrokan moral dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengucuran dana talangan ini. KPK yang waktu itu masih dibawah kepemimpinan Antasari Azhar terindikasi juga sedang mencium bau tak sedap dari penalangan Bank Century yang banyak mengundang tanya tersebut. Ada pola perampokan uang negara yang terorganisasi dan sistematis mirip skandal BLBI di tahun 1998 lalu. Sebelumnya Antasari sempat membentuk tim untuk menangani skandal BLBI dan terhenti begitu saja semenjak beliau dijebloskan ke penjara atas kasus yang jauh berbeda.  Indikasi Antasasi memahami secara mendalam perihal century ini jelas terlihat  belakangan saat  Antasari selalu nimbrung dalam ruang publik  jika persoalan Bank Century menghangat, meskipun beliau muncul dengan berbagai cara dari balik jeruji besi  (terakhir dengan rekaman pengakuan).

Beberapa perspektif konspiratif berteori bahwa kriminalisasi terhadap Antasari, Bibit, dan Chandra Hamzah tak lepas dari kejanggalan suntikan likuiditas pemerintah kepada Bank  Century  mengingat dana talangan yang 6,7 triliun ini telah menjadi aibpolitik bagi  penguasa ketika itu yang jika dijamah terlalu jauh akan menumbangkan rezim itu sendiri. Selain itu, ada juga perspektif konspiratif lainya  yang menghubungkan kriminalisasi pemimpin KPK dengan temuan-temuan indikatif Antasari cs terhadap penggelembungan suara Partai Demokrat yang sangat luar biasa pada pemilu 2009. Dua perspektif konspiratif ini, selain berkaitan langsung dengan dosa rezim yang tertanam di kantor KPK, juga  tak banyak mendapat tempat di ruang publik karena masifnya cara pandang mainstream yang dikampanyekan penguasa bahwa Antasari telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana lengkap dengan segala alat buktinya. Begitupun teori  mainstream tentang  penangkapan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang diseret oleh polisi atas testimony Adi Mulyadi tadi.

Artinya, jika kedua perspektif ini benar adanya dan jika kepemimpinan KPK waktu itu dipertahankan, maka dipastikan akan menjadi duri bagi keberlanjutan penguasa  sehingga harus diregenerasi (diregimentasi) dengan aktor-aktor baru yang  lebih toleran dan “aturable” (bisa diatur).  Meskipun aktor-aktor  baru terkesan menggasak penguasa (Abraham Samad dan BW cs), seperti pada kasus skandal Hambalang yang menggoyang Demokrat dan salah satu menteri atau pada kasus Jero Wacik, namun kasus-kasus seperti ini diperlukan oleh penguasa untuk menjaga citra antikorupsi rezim, selama tidak merontokan lingkaran dalam (inner circle) kekuasaan yang sedang bertahta. Pendeknya, segarang apapun KPK waktu itu, “pasword”nya masih milik SBY.

Lepas dari itu semua, toh terbukti KPK kembali stabil setelah Antasari, Bibit Samad Rianto, dan Chandra M Hamzah mendapat shock therapy dan hengkang dari institusi KPK. Hal ini nampaknya juga akan menjadi pola yang akan dialami  BW, beliau sudah  bersiap-siap untuk  non aktif karena  status tersangka  yang dia terima.  Meskipun kemudian beliau berkemungkinan akan mendapat SP3 layaknya Chandra dan Bibit, namun dipastikan kiprah BW terhadap rencana-rencana kasus yang akan diungkap bersama KPK akan tenggelam begitu saja. Sebut saja misalnya rencana pengungkapan skandal century dan BLBI. Kedua kasus ini, terutama BLBI, akan merusak interaksi politik transkasional antara rezim lama dan baru. Century akan mencongkel dosa rezim SBY dan BLBI berkemungkinan akan menersangkakan  Megawati serta menggoyang Partai Berkepala Banteng yang memback-up Jokowi sedari semula. Kemudian jika lah Adnan Pandu Praja juga pada akhirnya berhasil ditersangkakan oleh PT. Daisy Timber, Zulkarnaen dan dan Abraham Samad juga demikian, maka akan bertambah jumlah wakil ketua KPK yang akan non aktif, ditambah lagi dengan Busyro Muqodas yang sudah lebih dulu pensiun.

Bagi saya, rentetan peristiwa KPK yang di-cicak-kan dan Polri yang di-buaya-kan ini hanya bagian dari skenario regenerasi aparatur-aparatur penegak hukum yang  kurang  mulus akibat kebiasaan regimentasi institusi penegak hukum yang diterapkan secara kasar oleh penguasa baru. Maka tak heran jika SBY merasa ada indikasi pembersihan orang-orangnya di setiap institusi pemerintah, terutama di institusi penegak hukum. Toh akhirnya akan seperti yang sudah-sudah, semua penegak hukum harus seirama dengan penguasa-penguasa baru yang muncul. Artinya, aktor-aktor penegak hukum yang "paswordnya" masih dipegang SBY mau tidak mau akan dibuat minggir agar digantikan dengan aktor yang seirama.  Seiring bergantinya generasi Antasari misalnya, toh terbukti skandal bail out Century tak pernah benar-benar terang, senasib dengan BLBI yang kian hari kian gelap gulita, padahal skandal ini sejatinya adalah aib rezim Megawati, dan penguasa waktu itu selalu punya jurus selamat nan jitu  untuk terhindar dari jeratan korupsi-korupsi  yang mendera aktor-aktor disekitarnya.

Lain kejaksaan lain pula KPK dan Kapolri, regimentasi kejaksaan jauh lebih mulus dan stabil mengingat lembaga ini dicurigai dari semula telah banyak dihinggapi orang-orang yang pro penguasa. Indikasinya jelas terlihat saat kampanye pilpres lalu. Disisi lain, KPK dan Polri  belum menampakan ketundukan yang berarti terhadap  keberlangsungan kekuasaan baru, apalagi belakangan KPK mulai vocal mengeluarkan jurus yang dianggap bisa merugikan rezim sejak beberapa warna tinta dari KPK tidak mendapat porsi pertimbangan yang cukup dalam penetapan  anggota kabinet beberapa waktu lalu dan niat KPK untuk meneruskan kasus skandal Bank Century dan BLBI.  Dan puncaknya terjadi ketika calon Kapolri yang diajukan penguasa dijegal dengan status tersangka oleh KPK.

Bagi saya, secara politik, saat penjegalan ini terjadi, maka itulah pertanda bagi penguasa untuk melakukan penyesuasian aktor (actor adjustment), mengganti dengan yang lebih toleran dan tidak menjadi ancaman bagi kekuasaan yang sedang bertahta.  Nah persoalannya,  mengganti aktor KPK tidak semudah menjatuhkan Sutarman karena masa aktif kepemimpinan yang sekarang masih tersisa satu tahun lagi, ditambah pula dengan tingginya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini. Disinilah design konflik (conflict design) itu dibutuhkan, agar regenerasi dan regimentasi di kedua institusi ini segera bisa diwujudkan,  dari yang semula  mulai nakal dan menantang dengan yang adem dan seirama. Jadi cicak dan buaya itu cuma kendaraaan bagi kadal yang ingin lewat.

back to top