Menu
Teroris mencoba mengebom Masjidil Haram

Teroris mencoba mengebom Masjidil H…

Makkah-KoPi| Aksi teroris...

Segera daftarkan kompetisi usaha kreatif  SOPREMA sebelum tutup 9 Juli 2017

Segera daftarkan kompetisi usaha kr…

Jogja–KoPi| Ratusan peser...

Mosul segera akan dibebaskan dari cengkeraman ISIS

Mosul segera akan dibebaskan dari c…

Baghdad-KoPi| Pembebasan ...

Instagram desainer muslimah Jogja kena hack

Instagram desainer muslimah Jogja k…

Yogyakarta-KoPi | Akun me...

Basarnas minta masayarakat cepat hubungi lewat Call Center 115 bila ada masalah

Basarnas minta masayarakat cepat hu…

Bantul-KoPi|Plt Kepala Ba...

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI MILITER

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI M…

Akmil – Kepala Staf Angka...

Basarnas siagakan anggotanya mengawal liburan Idul Fitri1438

Basarnas siagakan anggotanya mengaw…

Bantul-KoPi|Badan SAR Nas...

PLN janjikan tak ada pemadaman listrik selama lebaran di Jateng dan DIY

PLN janjikan tak ada pemadaman list…

Jogja-KoPI|PLN Jawa Tenga...

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsid…

Jogja-KoPi| Audi Damal, M...

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 UMY

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 …

Bantul-KoPi| Wakil Rektor...

Prev Next

Kepribadian ganda birokrasi kampus

Kepribadian ganda birokrasi kampus

Birokrasi memang sejak dulu sering menjadi biang kerok macetnya eksistensi para dosen di perguruan tinggi. Saat eksistensi intelektualitas mereka tersumbat, maka jangan berharap banyak bertebaran karya-karya bermutu yang dihasilkannya. Karena, karya akademik mereka dihadapkan pada urusan administrasi yang ribet sehingga mengabaikan substansi keilmuwan yang sedang diperjuangkan.

Fatthorahman Ghufron, salah satu dosen di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta menyebut kerja birokrasi kampus yang berkaca mata kuda dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi sebagai birokrasi rente (Jawapos, 25 Mei 2016).

Tentu saja, para penguasa dan pejabat kampus adalah barisan terdepan yang akan meluncurkan wacana tandingannya. Karena, dari status sosialnya mereka banyak mendapatkan hak istimewa, termasuk dari sistem birokrasi yang dikendalikannya.

Dengan kata lain, kemapanan yang dimilikinya merasa terusik dengan suara kritis koleganya. Sehingga, suara kritis ini harus dilawan balik. Karena, suara kritis itu bagaikan membuka aib sendiri. Menurut Erich Fromm (2002) kondisi kampus seperti ini menunjukkan adanya penyakit kepribadian ganda di kalangan elit kampusnya.

Di satu sisi, mereka memang berusaha keras menghidupkan tradisi akademik di kampusnya. Di sisi lainnya, para dosen yang di luar dari kelompok kepentingannya akan dihambat, lalu ditindas, dengan dalih menjungjung tinggi paraturan birokrasi.

Dalih administratif ini pun biasanya diikuti pula dengan kekerasan psikososial. Seperti, kenaikan pangkatnya dicekal dan tak dilibatkan dalam urusan hibah penelitian dan pengabdian. Lebih sadisnya lagi, terkadang tunjangan dan honor mengajarnya dibekukan, hingga urusan perijinan studi lanjutnya pun dibuat mengambang.

Padahal, kesejahteraan, tunjangan profesi, penelitian, hingga studi lanjut para dosen harus menjadi perhatian serius dalam tata kelola perguruan tinggi negeri. Apalagi, dana yang dikelolanya untuk kemajuan kampusnya bukanlah berasal dari kantong pribadi, melainkan kucuran dana negara.

Itu sebabnya, pencekalan dan penghambatan kerja akademik para dosen berarti mencoreng nama baik pendidikan nasional kita. Kalau demikian adanya, buat apa pendidikan tinggi itu didirikan ? Lalu, buat apa tiap kampus mempromosikan keunggulannya untuk membujuk para calon mahasiswa studi di sana ?

Meskipun tulisan Ghufron begitu tajam, nyatanya ada dua persoalan yang belum tuntas dia jabarkan. Pertama, mengapa birokrasi begitu menguat dalam kerja otonomi pendidikan tinggi ?. Dalam konteks historis, birokrasi pendidikan mulai dikenalkan sejak era kolonial.

Sartono Kartodirjo (2014) mencatat bahwa sistem pendidikan modern yang dikenalkan di Indonesia mulanya ditujukan untuk keluarga bangsawan. Mereka yang dianggap patuh dan tunduk pada rezim kolonial akan mendapat peluang besar menikmati bangku pendidikan. Lulusannya pun akan menempati pos-pos administrasi. Termasuk, menjadi guru di lembaga pendidikan modern di berbagai ibu kota kabupaten.

Di era orde baru, sistem birokrasi pendidikan itu dimodifikasi melalui teknik percampuran. Yakni, antara sistem kerajaan dan sistem birokrasi formal. Hasil riset Ben Anderson (1992) menyebut bahwa kekuasaan di era orde baru seperti makrokosmos di antara mikrokosmos.

Birokrasi dijalankan bukan atas nama membangun sumber daya manusia di dunia ketiga, melainkan atas nama kontrol politik. Program normalisasi kampus adalah kontrol politik orde baru di tingkat pendidikan tingginya.

Sisa-sisa rezim otoriterian tersebut hingga kini masih ada di berbagai kampus. Dan, sebagian besar menduduki jabatan strategis dalam hirarki birokrasi kampus. Bahkan, di sejumlah kampus eks. IKIP justru proses pemilihan pucuk pimpinannya harus mendapat restu dari partai politik orba.

Kedua, bagaimanakah upaya membebaskan kampus dari sistem birokrasi kompleks tersebut ? Tentu, peran aktif pemerintah pusat amat diperlukan. Melalui website resmi sekretaris kabinetnya, Presiden Jokowi menyatakan akan mempercepat reformasi birokrasi. Supaya, menjadi birokrasi yang bermental melayani dan responsif (04/12/2015).

Para intelektual kampus, baik dosen dan mahasiswa, juga harus terlibat dalam upaya itu. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap menjaga kesadaran kritisnya melalui kerja-kerja organisatoris. Agar, sensitif terhadap berbagai bentuk kezaliman sistem birokrasi kampusnya. Di era teknologi informasi ini, kesewenang-wenangan birokrasi kampus perlu dikuak. Baik melalui tulisan di media sosial atau artikel di media massa.

Tak hanya itu, mereka pun perlu belajar dari manifesto Cordoba di Amerika Latin 1918 yang berhasil melawan sistem feodalisme birokrasi kampusnya. Atau, mengikuti jejak gerakan mahasiswa Perancis 1968 yang menyerukan “pembebasan moral” dari bentuk konservatisme akut dalam sistem pendidikannya. Mungkinkah terwujud ? Tanyalah kepada hatimu, kawan.

back to top