Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Kemiskinan struktural dan pelayanan publik

Kemiskinan struktural dan pelayanan publik
Pada dasarnya masalah pemerintahan baru kali ini masih memiliki substansi yang sama dengan pemerintahan sebelumnya sehingga seharusnya ada perubahan kebijakan yang lebih baik berdasarkan pembelajaran dari pemerintahan sebelumnya.

Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti dengan kenaikan harga bensin premium pada level Rp. 8.500/Lt yang kemudian pada hari pertama 2015 kembali diturunkan menjadi 7.600/Lt, meskipun ada perbedaan bahwa kini bahan bakar bensin jenis premium dicabut subsidinya dan otomatis harga akan mengikuti mekanisme pasar.

Naik turunnya nominal subsidi BBM membuktikan bahwa problem pemerintahan baru kabinet kerja tetap memiliki masalah yang sama persis seperti apa yang dialami oleh pemerintahan sebelumnya. Selain itu salah satu hal urgen adalah masalah kemiskinan yang tak kunjung mengalami penurunan yang signifikan.

Ketika harga BBM naik maka dipastikan angka kemiskinan akan naik akan tetapi ketika harga BBM turun apakah angka kemiskinan akan kembali turun ? hal ini menjadi problem ketika kebijakan pemerintah menjadi perangkap struktural bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Isu strategis tentang kemiskinan tetap menjadi masalah menahun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana cara memahami kemiskinan dan juga cara mengatasinya menjadi perdebatan.

Jangan-jangan selama ini pemerintah salah mendefiniskan kemiskinan, atau bahkan kebijakan pemerintah sendiri cenderung semakin membuat masyarakat miskin semakin sengsara. Dalam istilah keren masyarakat kini justru terjebak dalam kemiskinan struktural, setidaknya mereka akan sulit naik kelas karena terhambat oleh struktur kelembagaan yang tidak mendukung di lingkungan mereka.

Dalam rilis BPS 2014 menunjukan angka kemiskinan masih relatif tinggi dengan pengurangan angka kemiskinan yang kurang signifikan dan cenderung gagal mencapai target. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau turun 0,11% dibandingkan Maret 2013. Namun, penurunan ini diikuti dengan kenaikan kesenjangan. Ditambah jika dilihat sejak tahun 2010, maka dapat dilihat penurunan kemiskinan melambat, memang menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun.

Akan tetapi dibandingkan Maret 2013, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta orang. Hal ini menunjukan bahwa target menurut APBN-P 2013 yaitu dengan tingkat kemiskinan 9,5%-10,5% tidak tercapai. Adapun target kemiskinan tahun 2014 adalah 9,0% -10,5% dan 2015 adalah 9,0%-10,0%. 

Selain itu resep pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil semakin tak menunjang ke arah kesejahteraan, bahaya pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkatkan kesenjangan, hanya sedikit golongan bawah yang mendapatkan benefit dari pertumbuhan ekonomi akibatnya arus sumber daya hanya kembali kepada institusi mapan baik organisasi maupun individu bahkan pihak asing pun pasti akan menikmati, secara faktual generasi saat ini tengah menikmati gap pendapatan yang terdalam sepanjang sejarah yaitu mencapai 0.413, parahnya dari hasil studi World Bank pada 2012 saja menunjukkan peningkatan kesenjangan ini juga merupakan yang tertinggi di Asia yaitu mengalami peningkatan hingga 1.5% per tahunnya. 

Kemskinan yang masih menjadi momok bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan buah dari berlarut-larutnya rasionalisasi kebijakan sehingga program pengentasan kemiskinan biasanya akan terlambat untuk turun tangan, selama ini kemiskinan selalu dianggap hasil akhir sehingga belum ada kebijakan pencegahan kemiskinan apalagi untuk menolong kaum yang tergolong kaum rentan. Atas dasar tersebut instrumen kebijakan publik yang memiliki daya paksa dan kuasa pada seluruh struktur masyarakat jelas belum mampu mengatasi masalah.

Pemikir Perancis Maequis De Condorcet berpendapat bahwa kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat bukan disebabkan oleh kejahatan manusia, melainkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang mempersulit hidup manusia. Oleh karena itu kemiskinan seharusnya dapat dibabat habis oleh instrumen kebijakan pemerintah, jangan mengulangi kesalahan masa lalu ketika kebijakan publik hingga program kemiskinan jutru menjadi bagian dari masalah kemiskinan sendiri. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ernesto Pernia ketika mendalami studi tentang kemiskinan di Asia. In effect, governments tend to exacerbate rather than alleviate poverty and add to the other hazard that the urban must face (Pernia,1994). Perlu ditilik kembali apakah memang benar justru berbagai program kemiskinan yang bersifat mikro justru bertentangan dan berkebalikan dengan kebijakan pemerintah pada level makro akibatnya secara struktural tak mungkin masyarakat kecil dan miskin mampu bersaing serta naik kelas akibat terhambat oleh program dan kebijakan pemerintah yang ambigu. 

Kesenjangan Pelayanan Dasar

Salah satu resep mujarab mengentaskan kemiskinan dan melindungi kaum miskin dalam kerangka Welfare State adalah memberikan layanan perlindungan dasar bagi seluruh masyarakat, jika dirunut kebelakang hal inilah yang terlupakan dan kini coba diperbaiki. Pendapat Paul Krugman (1999) menekankan pentingnya barang publik yang disediakan. Global, regional and national public goods are becoming more important in determining collective and individual welfare and reducing inequality. Increasing instability of market economies, the threat of financial crises, ‘the return of depression economics’.

Memang beberapa tahun terakhir ada beberapa kebijakan stratgeis yang mendukung pelayanan publik terutama pelayanan dasar serta fokus pada perlindungan sosial akan tetapi secara substansial dan sistemik jenis pelayanan publik yang disediakan di Indonesia kurang merata.

Beberapa kritik mengemuka ketika pemerintah dengan segala kekurangan persiapannya menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyeluruh, memang ide dan semangat yang dituangkan sangat pro dengan rakyat yakni memberikan akses kesehatan dengan sistem asuransi sehingga dapat dijangkau oleh golongan bawah akan tetapi secara substansial aspek ketersediaan layanan hingga ke pelosok belum memiliki level yang sama. Akibatnya jurang kesenjangan pelayanan kesehatan terjadi, tentu berbeda masyarkat miskin yang hidup di kota besar dengan masyarakat miskin yang tinggal di pelosok, responsifitas layanan, petugas hingga dokter hingga fasilitas jelas berbeda.

Jika hanya perubahan sistem pembayaran saja maka peningkatan pelayanan kesehatan tidak akan pernah terjadi, masyarakat miskin sakit di pelosok tentu lebih buruk kondisinya. Dalam hal lain ketika pemerintahan baru berusaha menggenjot arus investasi dengan menekan birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat berbahaya jika substansi perizinan yang seharusnya menghasilkan perjanjian multistakholder agar tidak saling merugikan dengan kajian yang mendalam justru akan banyak dibuang peluang untuk observasi dan investigasi.

 Alangkah edannya jika perizinan penebangan hutan, eksplorasi migas dan pertambangan, serta perikanan dan kelautan dapat diselesaikan secara singkat tanpa adanya interaksi dengan masyarakat lokal yang pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Di Daerah juga akan lebih berbahaya jika tak ada filter birokrasi perizinan yang pro terhadap ekonomi lokal, fenomena manjamurnya waralaba supermarket dan bergai jenisnya sudah menghancurkan kemampuan penetrasi pasar tradisonal. Secara sistem struktural pelayanan publik dan birokrasi penyelenggaranya belum mampu untuk diajak bersaing secara global dan kita tidak perlu mengikuti mereka.

Abainya perhatian pemerintah dalam memberikan substansi pelayanan yang seharusnya merata menyebabkan substansi pelayanan publik berupa keadilan dan kesamaan hak menjadi ongkos yang mahal yang pada akhirnya sudah jelas tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membayar pelayanan publik yang seharusnya cuma-cuma.

Pelayanan publik tidak terintegrasi untuk ke rumah sakit, jumlah mobil ambulan masih terbatas, jalan belum semua diaspal bahkan untuk menuju rumah sakit terdekat harus berjalan belasan kilo meter karena sulitnya akses, dokter tidak tersedia 24 jam bahkan tidak ada dokter spesialis.

Hasil studi dari World Bank pada Desember 2014 menunjukan jarak rata-rata menuju fasilitas kesehatan di Indonesia memang hanya 5 km pada tahun 2011, akan tetapi di provinsi seperti Papua Barat, Papua, dan Maluku jarak rata-rata lebih dari 30 km. Lebih dari 40 persen masyarakat di Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Barat membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai rumah sakit umum, dibandingkan dengan 18 persen secara nasional. Hanya 2 persen dari populasi membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai Puskesmas, tetapi jumlah tersebut jauh lebih tinggi di Papua (28 persen), Nusa Tenggara Timur (11persen), dan Kalimantan Barat (11 persen).

Parahnya di tingkat layanan yang seharusnya paling dekat menjangkau masyarakat tidak ada satupun Puskesmas di Indonesia yang dilaporkan memiliki keseluruh 38 indikator tracer (standar tindakan) untuk kesiapan pelayanan umum. Untuk pelayanan kesehatan yang menentukan hidup dan mati masih belum didukung oleh pelayanan yang lain, apa yang kita lihat sekarang pelayanan publik belum berupa sistem yang komprehensif, seringkali masyarakat sulit ketika bahkan belum berangkat untuk berobat karena sulitnya akses bukan karena substansi teknis ketika dilayani, ketika sudah dilayanipun belum tentu akan mendapatkan pelayanan yang optimal. Belum ada kepastian pelayanan publik.

Kemauan memberikan pelayanan yang merata dalam setiap jengkal tanah NKRI harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan jika tidak masyarakat miskin akan semakin terbebani oleh ongkos mahalnya pelayanan publik, bukan hanya soal biaya berupa uang akan tetapi sumber daya lain serta modal sosial.

Perlu untuk diingatkan pelayanan publik tidak hanya masalah biaya yang selama ini selalu diributkan oleh para pembuat kebijakan akan tetapi substansi pelayanan publiklah yang lebih penting. Ingat jika masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan tentu dapat dibayangkan NKRI akan sangat dekat dengan kesejahteraan.

Mengungkit kembali pencabutan subisdi BBM maka pemeritahan duet Jokowi-JK harus mampu menggunakan dana hasil pencabutan subsidi BBM untuk meningkatkan pelayanan publik, tak hanya soal pembangunan infrastruktur fisik akan tetapi juga penyediaan sistem pelayanan publik yang integratif dan merata sehingga di masa mendatang tidak akan ada lagi kebijakan dan pelayanan publik yang justru menghambat masyarakat.

back to top