Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Jokowi atau Prabowo, pemimpin responsif?

Jokowi atau Prabowo, pemimpin responsif?

Oleh: Novri Susan*

Indikator demokrasi formal seperti pemilu secara langsung, prinsip multi partai, dan kebebasan sosial politik dalam masyarakat sering dijadikan sebagai klaim bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun demikian dari indakator-indikator tersebut ada unsur fundamental yang belum terpenuhi, yaitu hadirnya kepemimpinan responsif (responsive leadership).

Sebaliknya kepemimpinan dalam struktur kekuasaan negara masih saja berkarakter pragmatis, transaksional, berpihak pada kuasa modal, dan abai pada keluhan rakyat kecil. Sehingga demokrasi Indonesia sampai detik ini masih disarati oleh konflik kekerasan, kemiskinan, marjinalisasi identitas dan ketidakadilan terhadap buruh tani kecil. Pada kontestasi politik pilpres 2014, rakyat Indonesia menghadapi proses evaluasi penentuan antara Jokowi atau Prabowo. Siapakah yang menjadi perwujudan dari pemimpin responsif?

Defisit Akut

Mengutip Donald Kagan filosof klasik Yunani dalam buku Perichles of Athens and the Births of Democracy, bahwa demokrasi hanya mampu menciptakan negara yang berkeadilan ketika memiliki desain kelembagaan politik yang mapan, masyarakat yang mempraktikkan kebebasan demokrasi, dan kepemimpinan responsif.

Dari ketiga senyawa demokrasi tersebut, kepemimpinan responsif masih sangat langka ditemukan dalam praktik para pemimpin politik di demokrasi Indonesia. Realitas ini diperlihatkan oleh berbagai catatan kasus pengabaian, pelanggaran, dan bahkan marjinalisasi terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warganegara.

Idealnya kepemimpinan responsif bekerja menciptakan pemecahan masalah riil rakyat yang bersinergi dengan arus pembangunan nasional melalui prinsip demokrasi seperti pengabdian, keterbukaan, akuntabilitas, dan pengelolaan konflik kepentingan secara damai. Sayangnya ketidakhadiran kepemimpinan responsif merupakan ciri mendasar dari praktik demokrasi Indonesia.

Para pemimpin dalam struktur kekuasaan negara, dari pusat sampai daerah, masih dalam habit (kebiasaan) berpolitik demi kepentingan sendiri dan kelompok. Kekuasaan dan seperangkat wewenang masih di wilayah makna demi mengisi pundi-pundi kekayaan semata. Oleh sebab itu dalam laporan Kemendagri, sejak 2004-2012 ada 174 kepala daerah melakukan praktik korupsi, dan berbagai praktik korupsi di pemerintahan pusat. Sementara KPK menyatakan bahwa sampai akhir tahun 2011 ada 56.000 pengaduan kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini belum bisa ditangani.

Sedangkan para pemimpin pusat pun, yang menjadi figur keteladanan nasional, tidak mengonstruksi praktik kepemimpinan responsif. Presiden sering dipandang lamban, peragu, dan tidak berani memperjuangkan rakyatnya sendiri. Alih-alih memiliki pemimpinan nasional yang responsif, rakyat malah lebih sering disuguhi keluhan dan polemik murahan.

Sebagian pemimpin nasional memilih bicara tentang rok mini dan sebagian lain mengeluh atas keselamatan pribadi. Akan tetapi mereka abai dalam merespon kasus konflik tanah, masalah BBM, keadilan beribadah, korban Lapindo, sampai distribusi kesejahteraan sosial. Segala praktik politik para pemimpin tersebut mengindikasikan bahwa republik ini sedang difisit akut kepemimpinan responsif.

Menjaring Harapan

Perbedaan usia tidak memberi jaminan terhadap tercipta atau terhalangnya praktik kepemimpinan responsif. Namun kepemimpinan responsif lebih banyak dikonstruksi oleh variabel komitmen politik, konsep ideologis, dan jejaring kerja yang demokratis. Ketiga variabel ini bisa dijadikan sebagai formulasi untuk menjaring ditemukannya kepemimpinan responsif.

Pertama, dalam demokrasi komitmen politik diartikan sebagai kemauan dan konsistensi tindakan pemimpin untuk merealisasikan cita-cita konstitusi. Pada konteks demokrasi Indonesia, cita-cita konstitusi direfleksikan secara filosofis dalam Pancasila dan alinea keempat UUD ’45. Cita-cita tersebut diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Para pemimpin yang memiliki komitmen politik demokratis secara eksplisit akan berjuang merealisasikan cita-cita konsitusi. Akan tetapi realitas pahitnya, kepemimpinan nasional saat ini dari presiden, legislatif sampai kepala-kepala daerah terlihat lemah konsistensinya dalam memperjuangkan cita-cita konstitusi.

Kedua, konsep ideologis bisa dimengerti sebagai keyakinan fundamental terhadap pengetahuan yang menyediakan cara-cara menghadapi masalah kebangsaan. Keyakinan ideologis secara praktis direfleksikan oleh bahasa keseharian dan perilaku dalam menghadapi setiap masalah kebangsaan. Jika pemimpin suka mengeluh dalam bahasa politiknya daripada membangun optimisme, lebih rajin pidato daripada terjun langsung ke lapangan, dan sering menutup telinga nurani daripada mendengar suara rakyat, maka konsep ideologis yang diyakininya cenderung miskin nilai demokrasi.

Ketiga, jejaring kerja merupakan hubungan-hubungan kerjasama dalam praktik-praktik politik tertentu. Apakah kerjasama memperjuangkan aspirasi rakyat atau kerjasama mengorupsi dana negara? Pada konteks kekuasaan negara, partai politik bisa dijadikan sebagai representasi jejaring kerja para pemimpin. Rakyat perlu menimbang partai yang menolak investigasi skandal-skandal korupsi, setuju dengan pemangkasan wewenang KPK, atau menciptakan produk perundangan yang berpotensi memarjinalisasi rakyat sebagai partai yang tidak mungkin menciptakan kepemimpinan responsif.

Menjaring kepemimpinan responsif merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi terbentuknya negara bangsa Indonesia yang kuat, adil dan makmur. Jangan sampai pada pilpres tahun ini terjadi mekanisme memilih kucing dalam karung. Tentu merugikan sekali jika lahir pemimpin politik nasional yang lagi-lagi korupsi dan enggan berpihak pada rakyatnya sendiri. Upaya menjaring figur-figur pemimpin nasional untuk bursa pilpres 2014, jika tidak terbukti memiliki potensi kepemimpinan responsif, sebaiknya ditinggalkan saja.

 

*Kepala Sociology Center Universitas Airlangga

 

back to top