Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

'Interactive governance' pasca-pilkada

'Interactive governance' pasca-pilkada

Pasca-pilkada merupakan fase rekonsiliasi kelompok-kelompok kepentingan sosial politik. Tujuan utama rekonsiliasi adalah melaksanakan pembangunan sebagai refleksi dari common objective (kebaikan umum). Selama pilkada polarisasi politik berlangsung massif dan tajam. Akibat dari polarisasi itu adalah konflik di antara kelompok kepentingan; antar desa; antar profesi dan lain sebagainya.


Novri Susan, PhD. (Dosen Fisip Universitas Airlangga)


Ideal demokrasi menuntut masyarakat mampu meninggalkan konflik dan melakukan rekonsiliasi setelah pilkada menemukan pemerintahan baru. Pada saat bersamaan, seluruh kelompok sosial politik kabupaten/kota berada dalam ujian konsistensi ideologi selama masa kampanye. Jika ideologi bertujuan pada kepentingan umum, maka rekonsiliasi akan lebih mudah tercapai.

common objective

Ketika kelompok-kelompok kepentingan sebagai aktor politik secara sukarela bertemu, saling memaafkan dan berdialog untuk menyusun langkah-langkah pembangunan, maka rekonsiliasi berada dalam proses yang konstruktif. Hal ini menandakan bahwa aktor-aktor sosial politik telah menjadi masyarakat terbuka (open society). Yaitu masyarakat yang memiliki nalar atau ideologi berorientasi pada common objective.

Kebaikan umum atau common objective merupakan konsep tentang visi misi yang melandaskan pengetahuan dan tindakan sosial politik untuk kepentingan seluruh masyarakat. Akan tetapi pada realitas empiris, proses mencapai common objective selalu menyertakan perbedaan pandangan, konsep dan kepentingan-kepentingan setiap aktor. Setiap aktor memperjuangkan pandangan dan kepentingan masing-masing agar menjadi bagian dari konsep common objective. Tidak sedikit kasus, common objective menjadi sectional objective ketika proses penyusunannya didominasi oleh satu atau beberapa kelompok sata. Sectional objective adalah konsep negasi dari common objective yang bermakna keuntungan pribadi dan beberapa kelompok saja.

Pada konteks kepemerintahan (governance), common objective diformulasikan sebagai kebijakan pembangunan baik sosial dan ekonomi. Seluruh kelompok kepentingan merupakan aktor-aktor kepemerintahan (governance actors), yaitu antara lain pemerintah, kelompok swasta, dan masyarakat sipil baik komunitas serta organisasi massa.

Fenomena umum yang menjadi ujian dari proses menciptakan kebijakan pembangunan antara lain; 1) perbedaan pandangan atau konsep tentang konsep pembangunan; 2) benturan dan persaingan kepentingan aktor-aktor kepemerintahan, dan 3) keterbatasan partisipasi warga.

Ujian menciptakan kebijakan pembangunan common objective paska pilkada, hanya bisa dilewati secara optimal apabila rekonsiliasi berlangsung baik. Rekonsiliasi merupakan prasyarat fundamental agar berbagai aktor mampu dan bersedia melepaskan batasan kepentingan seksional. Rekonsiliasi tidak bermakan kelompok-kelompok kepentingan tidak bersikap kritis terhadap pemerintahan baru, dan sebaliknya. Kritis sebagai proses penyampaian argumentasi terhadap masalah-masalah pembangunan sangat dibutuhkan. Hal ini harus dipahami sebagai mekanisme demokrasi mendorong tercapainya common objective. Sebab kritis tidak sama dengan kebencian membabi buta tanpa melihat dimensi kebenaran dari aktor berbeda.

Pertanyaan selanjutnya setelah proses rekonsiliasi adalah model kelembagaan politik apa yang mampu memproses kebijakan pembangunan sebagai common objective. Pada konteks demokrasi, model kelembagaan interactive governance menjadi desain yang relevan serta transformasional.

interactive governance

Relasi dan komunikasi secara intensif, setara, terbuka dan berorientasi kepentingan publik di antara aktor-aktor kepentingan untuk kebijakan pembangunan merupakan definisi dasar dari interactive governance.

Relasi, komunikasi, intensif, kesetaraan, keterbukaan dan kepentingan public merupakan unsur-unsur interactive governance. Seluruh aktor perlu memiliki relasi dan komunikasi secara terus menerus agar tercipta jejaring kerjasama konstruktif. Sedangkan unsur kesetaraan, keterbukaan, dan kepentingan publik merupakan nilai norma bersama yang secara ideal harus dipegang bersama.

Pemerintah sebagai aktor dengan kewenangan politik dan hukum memiliki peran khusus, yaitu fasilitator interaksi, penegak aturan main, dan pengetok kebijakan (decision maker). Peran fasilitator interaksi dari aktor-aktor governance baik swasta dan masyarakat sipil mengharuskan pemerintah menyediakan kelembagaan dialog negosiasi dan sekaligus keterampilan komunikasi politik dinamis.

Peran sebagai penegak aturan main berarti pemerintah mempersiapkan dan menjalankan mekanisme tentang bagaimana proses negosiasi bisa berlangsung tertib, adil dan transparan. Aturan main termasuk menyediakan mekanisme ketika terjadi konflik akibat pelaksanaan pembangunan yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat dan swasta. Sedangkan pengetok kebijakan, pemerintah memberikan legitimasi legal ketika kesepakatan telah tercapai di antara aktor-aktor governance.

Aktor swasta dan masyarakat sipil, dalam konteks sitem demokrasi, memiliki akses yang sama terhadap proses penciptaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada common objective. Bagaimana dengan partai politik? Aktor partai politik adalah representasi para konstituen atau masyarakat.

Peran partai politik menjadi sangat krusial terutama dalam mendorong pemerintah terpilih agar menjalankan peran-peran governance demokratisnya, dan sekaligus menjadi lembaga menengah (intermediate institution). Lembaga menengah artinya menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan sekaligus rekan kerja pemerintah dalam edukasi politik.

Pasca-pilkada secara garis besar membutuhkan rekonsiliasi dan interactive governance. Basis nilai atau ideologinya adalah common objective. Resep politik kekuasaan ini akan memberi kontribusi signifikan terhadap berjalannya kepemerintahan yang baik.

back to top