Menu
Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

First Travel Jakarta yang bermasalah belum ditemukan di Yogyakarta

First Travel Jakarta yang bermasala…

Jogja-KoPi|Kementrian Aga...

674 Warga binaan Lapas DIY mendapat remisi Umum HUT RI 2017

674 Warga binaan Lapas DIY mendapat…

Jogja-KoPi|Kementrian Huk...

Prev Next

Energi Baru Terbarukan: Revolusi dan Evolusi

Energi Baru Terbarukan: Revolusi dan Evolusi

Indonesia kini baru mencapai hampir 97% rasio elektrifikasi desa, di mana lebih dari 2.500 desa belum terkoneksi listrik pada tahun 2014. Rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mencakup 504 desa hingga tahun 2019 (BPS, 2015), sehingga tak ayal lebih dari 2.000 desa masih belum akan teraliri listrik pada tahun 2019. Hal ini menjadi sebuah problem sekaligus menciptakan prospek ke depan.

Dewasa ini mulai menjamur berbagai upaya pengembangan energi baru terbarukan. Para pengembang menciptakan solusi mikrogrid yang tak terkoneksi dengan jaringan PLN. Berdasarkan statistik terakhir yang diterbitkan oleh International Renewable Energy Agency (IRENA) berjudul "Rethinking Energy 2017", pembangkit listrik dengan EBT di Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar 33.750 GWh. Angka ini kecil apabila dibandingkan dengan bangkitan EBT di Cina sebesar 1.253.230 GWh, India sebesar 185.569 GWh, dan Indonesia pun baru mencapai sekitar separuh dari bangkitan EBT di Vietnam sebesar 66.489 GWh.

Sementara itu Renewable Capacity Statistics IRENA tahun 2017 menunjukkan bahwa penyebaran perangkat tenaga surya kecil telah berkembang sangat pesat sejak tahun 2014. Diperkirakan saat ini pada skala global; sebanyak 60 juta rumah tangga, atau sekitar 300 juta orang di daerah terpencil telah dilayani oleh listrik dari EBT secara off-grid. Perlu dicatat bahwa sekitar 25 persen dari 1,2 miliar orang diperkirakan masih belum memiliki koneksi listrik on-grid.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 38/2016 dirancang untuk membantu memperlancar pembangunan kelistrikan di desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Tak lama setelahnya, Permen ESDM No. 12/2017 tentang Energi Terbarukan dan Terbarukan ditetapkan untuk menetapkan patokan harga maksimum untuk tarif listrik dari EBT.

Pembatasan tarif listrik dari EBT antara lain berdampak pada profitabilitas dan keberlanjutan dari bisnis penyediaan EBT. Beberapa pihak pemerintah berpendapat bahwa insentif tidak perlu disediakan dan selanjutnya menyarankan agar Indonesia mengurangi tingginya biaya di sektor EBT untuk mendorong pengembangan lebih lanjut terutama di daerah-daerah terpencil.

Namun terlepas dari pendapat ini, kenyataannya Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pulau-pulau terpencil yang tidak mudah diakses. Tantangan penetrasi EBT di desa-desa terpencil antara lain terkait tingginya biaya peralatan dan mobilisasi personil ke lokasi terpencil tersebut, biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi, biaya personil, penggantian baterai (untuk teknologi tenaga surya), dan major overhauls tiap sekitar 5 tahun sekali. Sehingga tak ayal rencana bisnis yang tepat dan layak perlu disusun terlebih dahulu untuk memastikan keberlanjutan binis EBT off-grid tersebut.

Cukup banyak proyek EBT berbasis masyarakat sebelumnya yang gagal karena dana yang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pembangkit listrik tersebut. Untuk itu masyarakat selayaknya perlu dikondisikan untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap fasilitas pembangkit listrik tersebut melalui kepemilikan saham atau bentuk kontribusi lainnya. Terlepas dari niat mulia proyek EBT berbasis masyarakat, bisnis adalah bisnis dan harus menguntungkan - terutama bila sektor swasta dilibatkan.

Pembatasan tarif listrik berbasis EBT yang diatur oleh Permen ESDM No. 12/2017 adalah tindakan top-down yang sepertinya kurang memperhatikan perspektif upaya bottom-up; diantaranya pertimbangan terkait kemauan (dan kemampuan) masyarakat untuk membayar tagihan listrik, rencana bisnis yang memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan, serta proyeksi pendapatan. Pemanfaatan listrik selayaknya tidak hanya untuk konsumsi saja, melainkan juga untuk memproduksi barang dan jasa yang sekiranya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di perdesaan.

Terkait wacana untuk mengelektrifikasi lebih dari 2.000 desa yang belum terkoneksi listrik PLN, pemerintah dapat berperan dengan penyediaan investasi sebagai berikut.

Pemerintah pusat dan provinsi seyogianya mendukung proyek yang memudahkan akses untuk memobilisasi peralatan dan personil untuk pengembangan EBT. Dalam hal ini, penyediaan infrastruktur jalan / laut / udara sangat berperan penting. Pemerintah perlu membentuk tim koordinasi antar-kementerian untuk memperbaiki komunikasi antar instansi serta membuat daftar urutan prioritas desa-desa yang akan dialiri listrik dari EBT terlebih dulu, beserta pembangunan investasi pelabuhan, jalan, dan jembatan terkait.

Hal ini juga selaras dengan rekomendasi pada laporan IRENA dimana makin tinggi teknologi dan risiko pembiayaan EBT berarti makin banyaknya dukungan publik yang diperlukan terhadap pembangunannya. Kondisi ini absah terutama di negara-negara berkembang, yang biasanya melaksanakan pembangunan pembangkit EBT dengan memanfaatkan pinjaman kolektif yang melibatkan banyak bank pembangunan (development banks).

Selain poin-poin di atas, insentif yang tepat juga kiranya perlu disiapkan untuk meningkatkan gairah investor di sektor EBT. Jika hal tersebut tidak terlaksana, bisnis dari penyediaan EBT kemungkinan tidak akan dapat bertahan karena besarnya nilai modal yang harus dikeluarkan untuk membangun, memobilisasi, dan menopang keberlanjutan pembangkit listrik tersebut.

Selaras dengan pernyataan Ralph Nader bahwa pergeseran dari pemanfaatan energi fosil ke EBT masih belum cukup, dikarenakan sektor industri yang bukan pemilik utama dari matahari, angin, maupun sungai. Peralihan dari energi fosil ke EBT merupakan suatu hal yang bisa kita capai di masa depan, asalkan semua pemangku kepentingan memiliki tingkat kesamaan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Karena revolusi EBT sudah mulai terjadi, maka kini kita harus melangkah maju menuju evolusi untuk pengembangan lebih lanjut dan penerapan yang lebih luas.

back to top