Menu
Teroris mencoba mengebom Masjidil Haram

Teroris mencoba mengebom Masjidil H…

Makkah-KoPi| Aksi teroris...

Segera daftarkan kompetisi usaha kreatif  SOPREMA sebelum tutup 9 Juli 2017

Segera daftarkan kompetisi usaha kr…

Jogja–KoPi| Ratusan peser...

Mosul segera akan dibebaskan dari cengkeraman ISIS

Mosul segera akan dibebaskan dari c…

Baghdad-KoPi| Pembebasan ...

Instagram desainer muslimah Jogja kena hack

Instagram desainer muslimah Jogja k…

Yogyakarta-KoPi | Akun me...

Basarnas minta masayarakat cepat hubungi lewat Call Center 115 bila ada masalah

Basarnas minta masayarakat cepat hu…

Bantul-KoPi|Plt Kepala Ba...

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI MILITER

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI M…

Akmil – Kepala Staf Angka...

Basarnas siagakan anggotanya mengawal liburan Idul Fitri1438

Basarnas siagakan anggotanya mengaw…

Bantul-KoPi|Badan SAR Nas...

PLN janjikan tak ada pemadaman listrik selama lebaran di Jateng dan DIY

PLN janjikan tak ada pemadaman list…

Jogja-KoPI|PLN Jawa Tenga...

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsid…

Jogja-KoPi| Audi Damal, M...

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 UMY

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 …

Bantul-KoPi| Wakil Rektor...

Prev Next

Divestasi Freeport NO, Pengambilalihan YES!

Divestasi Freeport  NO, Pengambilalihan YES!

Jogjakarta-KoPi | PT Freeport Indonesia (PT FI) akhirnya menawarkan saham divestasi sebesar 10,64% kepada Pemerintah dengan harga US$ 1,7 milliar. Penawaran itu dilakukan pada hari terakhir batas penawaran, Kamis 14 Januari 2016.

Di tengah terpuruknya harga saham Freeport MacMoren hinggga mecapai US$ 4.31 per lembar, penawaran harga saham PT FI sebesar US$ 1.7 milliar nyata-nyata kemahalan (over value).

Di samping kemahalan, pembelian saham PT FI oleh Pemerintah, Pusat maupun Daerah, sungguh sangat memberatkan untuk menyediakan dana sekitar Rp 23,8 triliun, untuk membiayai divestasi saham PT FI, yang berpotensi menguras APBN dan/atau APBD

Penambahan saham 10,64% hingga jumlah saham Pemerintah mencapai 20% tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dalam proses pengambilan keputusan di PT FI. Pasalanya, Freeport MacMoran masih menguasai mayoritas saham PT FI sebesar 80%, sedangkan Pemerintah tetap sebagai pemegang saham minoritas sebesar 20%.

Pembelian saham PT FI oleh Pemerintah akan menjadi justifikasi bagi PT FI untuk perpanjangan Kontrak Karya Freeport sampai dengan 2041, sehingga Pemerintah tidak punya opsi untuk mengambil alih Tambang Freeport pada 2021, pada saat KK berakhir.

Berdasarkan petimbangan di atas, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, untuk tidak membeli saham PT FI berapa pun harga yang ditawarkan. Pemerintah harus memilih opsi pengambilalihan Tambang Freeport pada 2021. Divestasi NO, Pengambilalihan YES.

Dalam proses pengambilalihan Freeport, Pemerintahan Jokowi harus mengirimkan isyarat "STOP Perpanjangan KK Freeport 2021". Isyarat itu dituangkan dalam Revisi UU Minerba, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tidak ada perpanjangan bagi Perusahaan Tambang Minerba yang sudah beroperasi selama lebih 50 tahun.

Dua tahun sebelum KK Freeport berakhir pada 2019, siapa pun presidennya harus memutuskan pengambilalihan Freeport pada 2021. Selanjutnya pengelolaan Freeport diserahkan sepenuhnya kepada BUMN, yang 100% sahamnya dikuasai oleh Negara.

Tanpa pengambilalihan Freeport pada 2021, skandal persekongkolan yang merugikan negara dan pengrusakan lingkungan, serta pelanggaran UU dan HAM berat terhadap rakyat Papua akan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Ironisnya, rakyat Papua akan tetap saja hidup di bawah garis kemiskinan di tengah "Perampokan Legal" Emas dan Perak dari Bumi Papua.

Dr. Fahmy Radhi, MBA, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Penulis dapat dihubungi melalui Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

back to top