Menu
Narsisme Politik dan Arsitektur Kemerdekaan

Narsisme Politik dan Arsitektur Kem…

Dewasa ini, kita sering d...

Komunitas Kali Bersih Magelang: Merdekakan Sungai Dari Sampah

Komunitas Kali Bersih Magelang: Mer…

Magelang-KoPi| Komunitas ...

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

Prev Next

Divestasi Freeport NO, Pengambilalihan YES!

Divestasi Freeport  NO, Pengambilalihan YES!

Jogjakarta-KoPi | PT Freeport Indonesia (PT FI) akhirnya menawarkan saham divestasi sebesar 10,64% kepada Pemerintah dengan harga US$ 1,7 milliar. Penawaran itu dilakukan pada hari terakhir batas penawaran, Kamis 14 Januari 2016.

Di tengah terpuruknya harga saham Freeport MacMoren hinggga mecapai US$ 4.31 per lembar, penawaran harga saham PT FI sebesar US$ 1.7 milliar nyata-nyata kemahalan (over value).

Di samping kemahalan, pembelian saham PT FI oleh Pemerintah, Pusat maupun Daerah, sungguh sangat memberatkan untuk menyediakan dana sekitar Rp 23,8 triliun, untuk membiayai divestasi saham PT FI, yang berpotensi menguras APBN dan/atau APBD

Penambahan saham 10,64% hingga jumlah saham Pemerintah mencapai 20% tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dalam proses pengambilan keputusan di PT FI. Pasalanya, Freeport MacMoran masih menguasai mayoritas saham PT FI sebesar 80%, sedangkan Pemerintah tetap sebagai pemegang saham minoritas sebesar 20%.

Pembelian saham PT FI oleh Pemerintah akan menjadi justifikasi bagi PT FI untuk perpanjangan Kontrak Karya Freeport sampai dengan 2041, sehingga Pemerintah tidak punya opsi untuk mengambil alih Tambang Freeport pada 2021, pada saat KK berakhir.

Berdasarkan petimbangan di atas, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, untuk tidak membeli saham PT FI berapa pun harga yang ditawarkan. Pemerintah harus memilih opsi pengambilalihan Tambang Freeport pada 2021. Divestasi NO, Pengambilalihan YES.

Dalam proses pengambilalihan Freeport, Pemerintahan Jokowi harus mengirimkan isyarat "STOP Perpanjangan KK Freeport 2021". Isyarat itu dituangkan dalam Revisi UU Minerba, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tidak ada perpanjangan bagi Perusahaan Tambang Minerba yang sudah beroperasi selama lebih 50 tahun.

Dua tahun sebelum KK Freeport berakhir pada 2019, siapa pun presidennya harus memutuskan pengambilalihan Freeport pada 2021. Selanjutnya pengelolaan Freeport diserahkan sepenuhnya kepada BUMN, yang 100% sahamnya dikuasai oleh Negara.

Tanpa pengambilalihan Freeport pada 2021, skandal persekongkolan yang merugikan negara dan pengrusakan lingkungan, serta pelanggaran UU dan HAM berat terhadap rakyat Papua akan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Ironisnya, rakyat Papua akan tetap saja hidup di bawah garis kemiskinan di tengah "Perampokan Legal" Emas dan Perak dari Bumi Papua.

Dr. Fahmy Radhi, MBA, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Penulis dapat dihubungi melalui Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

back to top