Logo
Print this page

Deregulasi, MEA dan Sektor Informal

www.ekon.go.id www.ekon.go.id

Pemerintah pusat hingga desember 2015 telah menerbitkan VIII paket kebijakan guna mengantisipasi perlambatan ekonomi dunia. Fokus kebijakan merupakan kombinasi untuk menghasilkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum target group kebijakan adalah ekonomi dalam skala makro yang dianggap memiliki kontribusi maksimal dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Mulai dari kemudahan perizinan melalui deregulasi hingga insentif pajak seperti sunset policy menjadi jagoan baru untuk menarik kapital dari berbagai sumber bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan pelayanan perizinan yang selesai dalam waktu 3 jam saja. Di tengah ekonomi dunia yang tengah tidak pasti tentu aliran modal sangat dibutuhkan negara untuk menggerakan sektor-sektor ekonomi penting.

Pertanyaan muncul ketika berbicara ideologi kerakyataan yang sering disiarkan para elit Republik, tentang bagaimanakah upaya negara dalam mendorong sektor kerakyataan, sektor informal ataupun UMKM yang pada 2016 ini akan face to face dengan kelompok usaha dari negara-negara lain dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sektor informal ini terbukti menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sektor formal, menjadi mata pencaharian utama mayoritas rakyat Indonesia akan tetapi kinerja mereka cukup memprihatikan seperti ekspor yang minim dengan daya saing yang rendah. Jika dibiarkan otomatis dengan adanya deregulasi dan MEA 2016 ini angka kemiskinan akan naik tajam.

Berbicara regulasi maka studi dari Ash Center-Harvard Kennedy School (2011) menunjukkan regulasi di Indonesia tergolong “license kerajaan” dan “over-regulation” yang melindungi perusahaan besar dan menghukum usaha kecil termasuk start-ups. Lalu apakah deregulasi saat ini mampu membalik itu ? jawabannya adalah tidak negara masih berpihak pada sektor-sektor besar.

Dalam logika kebijakan publik tentu sebuah kebijakan tidak mampu untuk memuaskan seluruh kelompok yang terdampak, akan tetapi upaya pemerintah untuk berinteraksi dengan kelompok yang ter-inklusfikan dari paket kebijakan tersebut tentu menjadi jalan penting agar sektor mikro tidak semakin menderita. Kebijakan yang muncul untuk ekonomi mikro alias sektor informal selama ini setidaknya terdiri dari dua hal yaitu perizinan dan permodalan, akan tetapi dua hal tersebut bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri dan kebanyakan tidak menyelesaikan permasalahan sektor informal yang cenderung sangat “liat” untuk diatasi.

Jika kebijakan hanya mengarah pada dua hal tersebut maka dapat diprediksi sektor informal akan menderita. Alasannya jelas sudah terbukti dari sebuah studi dari Rothenberg dkk (2015) yang bertajuk "Rethinking Indonesia’a Informal Sector" salah satunya menemukan bahwa program pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) tidak memiliki dampak pada angka informalitas usaha dan tidak mengurangi kemungkinan pekerja dipekerjakan secara informal. Jika soal permodalan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka tengah bermasalah pula penyerapannya, seperti kata Mendagri Tjahjo Kumolo bulan Desember tahun lalu bahwa KUR baru terserap 7 trilliun dari total anggaran 30 trilliun.

Masalah lain juga timbul dalam implementasi MEA. Potret masyarakat UMKM di DIY melalui riset pusat studi asia tenggara UGM 2014 lalu menunjukkan rendahnya kesadaran tentang MEA. Padahal mereka sendirilah yang seharusnya menjadi pemain dalam panggung regional. Perlu kebijakan inovatif dalam kerangka nasional untuk mendorong sektor informal di Indonesia yang selama ini hanya didorong untuk menjadi sektor formal dengan mengurus izin usaha dan didorong untuk melakukan kredit modal untuk mengekspansi usahanya yang faktanya adalah gagal untuk menciptakan kesejahteraan.

Pemerintah juga harus memahami diversitas karakter sektor informal seperti desertasi dari Purwanto (2006) juga sedikit memberikan gambaran sektor informal dalam industri kecil garmen pada dasarnya mengalami masa paceklik dan puncak pada waktu-waktu tertentu. Dalam konteks tersebut negara harus hadir dan melakukan intervensi dalam masa-masa sulit yang dialami sektor informal. Variabel yang harus diintervensi oleh pemerintah pusat seharusnya memberikan dampak secara langsung bagi sektor informal agar mereka dapat bertahan, tidak hanya memberikan dampak jangka panjang yang seringkali membuat sektor informal lelah untuk menunggu yang berakibat pada jebakan lingkaran kemiskinan.

Related items

© 2016 www.koranopini.com (PT Proyeksi Indonesia Grup). All rights reserved.