Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Dana abadi beasiswa LPDP

Dana abadi beasiswa LPDP

Oleh: Rio F. Rachman


Pada Februari lalu, website kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) merilis berita tentang rencana pengadaan beasiswa dana abadi. Kabar itu dilansir bersamaan acara temu penerima beasiswa Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Berprestasi (Bidik Misi) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan presiden. Kedua beasiswa tersebut sama-sama dijalankan Kemendikbud.

Bedanya, LPDP tidak menggunakan APBN secara langsung seperti Bidik Misi. LPDP berangkat dari dana abadi yang sudah mulai dikelola sejak 2010 lalu. Lembaga yang dipelopori oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini tidak dijalankan Kemendikbud seorang diri. Pionir beasiswa ini adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang seiring berjalannya waktu bersinergi dengan Kemendikbud serta Kementerian Agama (Kemenag). 
Jika kemudian Kemendikbud ingin menangani dana abadi khusus beasiswa sendirian, khasanah mekanisme pembiayaan pendidikan di tanah air akan lebih kaya. Apalagi jika terdapat lembaga independen yang mengelola dana itu.
   
The Assosiation of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA) meluncurkan press rilis yang ditandatangani presidennya, Prayudhi Azwar. Rilis bertanggal 11 September 2014 itu memberi masukan pada Kemendikbud tentang bagaimana sistem pengelolaan beasiswa--khususnya beasiswa kuliah di luar negeri. Salah satu yang menjadi pangkal keluhan AIPSSA adalah saluran dana dari Kemendikbud dari Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) yang kerap telat masuk ke rekening awardee. Kondisi ini mempengaruhi konsentrasi para mahasiswa di negeri seberang.

Disebutkan bahwa pengelolaan oleh badan independen akan memudahkan dan meringankan kerja Kemendikbud. Sebab, instansi yang berkantor di bilangan Senayan itu sudah repot disibukkan oleh pengurusan kenaikan pangkat, penyetaraan ijazah, akreditasi kampus, dan lain sebagainya.
   
Ada yang menarik dari beasiswa dana abadi yang dikelola lembaga independen seperti LPDP. Misalnya, pencairannya bisa sewaktu-waktu. Pencairan beasiswa ini tidak perlu melalui hiruk pikuk pengesahan APBN tiap tahun dan birokrasi lintas meja eksekutif-legislatif yang rumit. Seandainya anggaran kementerian induk kena "bintang" di meja dewan, penerima beasiswa tidak perlu was-was memikirkan apakah dana mereka tertunda gara-gara bintang tersebut.
   
Beasiswa dana abadi dapat dibilang merupakan upaya kementerian mengelola uang celengan APBN dengan diinvestasikan. Hasilnya, digunakan untuk pembangunan di bidang pendidikan. Tak hanya untuk menyekolahkan anak bangsa. Tapi juga untuk pembangunan infrastruktur, mendukung riset, dan lain sebagainya.
   
LPDP sendiri baru fokus untuk pembiayaan beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejak tahun 2013. Sebelumnya, lembaga ini turut melakukan revitalisasi infrastruktur pendidikan dan pendanaan riset aplikatif mahasiswa dan dosen. Sejatinya, usulan agar lembaga ini juga menyalurkan beasiswa S1 sempat muncul. Namun, saran itu masih dipertimbangkan. Salah satu pertimbangannya, kekuatiran terjadi over laping dengan beasiswa S1 lain yang dikelola pemerintah.
   
Intinya, beasiswa dana abadi mesti diartikan secara luas bermuara pada optimalisasi pendidikan. Bukan hanya soal menguliahkan putra-putri bangsa. Efek yang ingin dihasilkan dari adanya lembaga pengelola dana abadi seperti ini kompleks. Tidak hanya terkait menciptakan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja “berbasis otak” yang melebihi tenaga kerja “berbasis otot”. Namun juga, membuat atmosfer belajar yang baik karena sarana memadai. Dan, menciptakan kemandirian melalui terobosan dan karya brilian para penemu dalam negeri.
   
Selain itu, dana abadi pada suatu titik di masa datang akan menjadi sumber pendanaan pendidikan yang bersifat massive dan mandiri. Anggaran pendidikan dapat berdiri sendiri bertumpu pada dana abadi tersebut. Sehingga, beban APBN untuk bidang pendidikan bisa berkurang. Lantas, bisa dialihkan ke sektor lain seperti kesehatan dan sosial.

Jangan dijegal
   
Dalam pembahasan APBN 2015 di meja DPR RI pertengahan September lalu, sejumlah legislator menyoroti permintaan penambahan anggaran di LPDP sebagai pengelola dana abadi pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa DPR “menyemprit” eksekutif dan lembaga independen di bawah tiga kementerian itu.
   
Antara lain, pertama, permintaan anggaran yang jumlahnya triliunan ada baiknya dialihkan untuk program yang lebih nyata semisal kartu Indonesia Pintar, atau program di bidang kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Bukan diinvestasikan di dana abadi. Kedua, masih adanya kabar kalau beasiswa LPDP dinikmati oleh orang-orang mampu. Salah satu pengandaian yang muncul di laman berita internet adalah seorang yang bermukim di kawasan elite Pondok Indah ternyata mendapat beasiswa itu (thejakartapost.com, 19/9/2014).
   
Baik legislatif, eksekutif, maupun lembaga independen pengelola dana abadi pasti memiliki maksud yang baik terkait pemanfaatan anggaran triliunan. Namun, ada beberapa catatan yang hendaknya patut diamati bersama.
   
LPDP dan lembaga independen pengelola dana abadi yang mungkin bakal bertumbuhan setelah ini, janganlah dijegal sebelum berkembang. Sejauh ini, tidak ada kasus atau persoalan berarti yang terjadi. Kecuali, di ranah yang solusinya adalah evaluasi. Bukan penjegalan, pembatasan peran, apalagi sampai penutupan.
   
Konsep LPDP adalah cermin bahwa Indonesia bisa memiliki lembaga pengelola dana abadi. Suatu saat, mungkin pengelolaan dengan tujuan pendidikan ini dapat lahir dari kementerian lain. Semisal, secara khusus dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama yang punya banyak rupiah dana abadi, dan kementerian lainnya. Pembiayaan pendidikan yang sifatnya baru dan visioner seperti pengelolaan dana abadi sudah semestinya didukung dan bukan dimandulkan pelan-pelan.
   
Adapun evaluasi yang mesti dilakukan mesti memiliki semangat konstruktif. Misalnya, terkait dua poin yang sempat disebutkan di atas. Pertama, sehubungan dengan permintaan anggaran triliunan rupiah. Menurut kabar yang dilansir merdeka.com tertanggal 18 September 2014, Kemenkeu meminta tambahan dana untuk LPDP sebesar Rp 10 triliun. Mungkin bagi anggota dewan jumlah ini kelewat fantastis. Sehingga, angka tersebut dapat dikurangi, bukan dihilangkan sama sekali.

Toh, berdasar informasi di website resminya tertanggal 30 April 2014, LPDP saat ini memiliki aset sekitar Rp 16 triliun. Dari jumlah itu sudah lebih dari seribu beasiswa S2 dan S3 direalisasikan selama kira-kira satu tahun belakangan ini. Di sinilah kepiawaian orang-orang Kemenkeu dan LPDP dalam beradu argumentasi diuji. Bagaimana mereka meyakinkan pada dewan bahwa tambahan dana untuk percepatan pencetakan bibit-bibit baru harapan bangsa memang diperlukan. Termasuk, merasionalkan angka yang dianggap legislator tidak masuk akal. Kehebatan mengelola uang juga turut dituntut dalam rangka optimalisasi anggaran.
   
Adapun problem kedua, soal mahasiswa yang dinilai mampu tapi terjaring beasiswa, ini sepenuhnya persoalan teknis. Yang harus dipahami terlebih dahulu, perspektif mampu di Indonesia, tidak kongruen dengan sudut pandang mampu untuk bersekolah di luar negeri. Bisa saja, seseorang sanggup membiayai pendidikannya di Indonesia. Namun, belum tentu dia mampu membiayai pendidikannya di luar negeri. Jarak pembiayaan pendidikan di dalam dan luar negeri ini bisa mencapai sepuluh kali lipat!
   
Meski demikian, persoalan ini juga mesti disikapi objektif. Misalnya, dari segi perekrutan calon penerima beasiswa. Penjaringannya mesti benar-benar cermat. Sehingga, misalnya, saat ada dua orang bersaing mencari satu kursi beasiswa luar negeri dan kepandaian mereka setara, maka dilihatlah aspek-aspek lain. Contohnya, aspek semangat, kemampuan finansial, dan lain sebagainya.

Sebagai analogi, seandainya seorang yang lebih mampu secara finansial tidak mendapat beasiswa ke luar negeri itu, dia pasti tetap kuliah di kampus bergengsi di tanah air. Sedangkan jika yang tidak mampu secara finansial gagal dapat beasiswa ke luar negeri, maka dia tidak akan kuliah bahkan di dalam negeri. Pertimbangan teliti semacam ini merupakan analisa yang konstruktif. Wallahua’lam.

back to top