Menu
Narsisme Politik dan Arsitektur Kemerdekaan

Narsisme Politik dan Arsitektur Kem…

Dewasa ini, kita sering d...

Komunitas Kali Bersih Magelang: Merdekakan Sungai Dari Sampah

Komunitas Kali Bersih Magelang: Mer…

Magelang-KoPi| Komunitas ...

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

Prev Next

Daki Peradaban dalam Budaya Politik Kita

Daki Peradaban dalam Budaya Politik Kita

Sejak 17 tahun terakhir Indonesia menggulirkan sistem demokrasi, setelah puluhan tahun lamanya tersuruk di bawah sistem otoritarian. Namun demikian mengapa pergantian sistem ini tidak membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan kokoh dalam menyongsong masa depan? Keadilan dan kesejahteraan masih saja enggan bersahabat dengan sebagian besar pemilik kekayaan negeri ini? Demokrasi yang seharusnya meniscayakan kedaulatan di tangan rakyat tidak lantas membuat rakyat berdaulat atas dirinya, atas negerinya, dan atas kekayaan alam yang melimpah di dalamnya.

Politik yang seharusnya menjadi alat pengawal bagi terwujudnya cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bersama telah mengalami disfungsi –untuk tidak mengatakan gagal total sama sekali. Karena pada kenyataannya politik hanya dijadikan mata pencaharian oleh segelintir elit dan politisi negeri ini. Kepentingan sesaat yang bersifat pribadi atau golongan telah menjadi panglimanya, ia telah menyembelih sama sekali kepentingan bangsa yang lebih besar. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa politik telah absen sebagai jalan luhur bagi pemuliaan martabat manusia berserta keadaban yang mesti dibangun di dalamnya.

Demokrasi yang telah menjadi pilihan sistem politik kita dewasa ini belum mampu memenuhi tuntutan idealnya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Keberhasilan kita dalam menerapkan demokrasi baru sebatas prosedural melalui apa yang sering disebut sebagai electoral democracy (demokrasi melalui pemilihan umum). Sepanjang yang kita cermati melalui tiga kali pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang telah kita lalui, pemilu legislative, dan pemilu kepala daerah, sistem ini belum mampu menghasilkan sebuah kualitas demokrasi yang menjamin terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua pihak tanpa kecuali. Demokrasi semacam ini kerap disebut sebagai demokrasi prosedural yang mengabaikan substansi moralitas dan hukum. Pada akhirnya demokrasi kita berjalan tanpa dikawal oleh moral dan konstitusi.

Dalam kenyataannya, demokrasi yang bertujuan mulia untuk menciptakan kesejahteraan sosial telah disalahgunakan menjadi sistem kesengsaraan sosial di tangan para elite dan politisi yang tunawaras secara konstitusional. Demokrasi kita dimainkan dan baru sebatas melahirkan para elit dan politisi rabun ayam, tunavisi, dan tunamoral. Indikasi utamanya adalah semakin merebaknya korupsi berjamaah dan penggerogotan telanjang di depan mata publik terhadap APBN/APBD oleh berbagai oknum elit, birokrasi dan politisi kita demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Politik Uang sebagai Daki Peradaban

Demokrasi prosedural melalui ritual politik pemilihan (electoral) baik berupa Pemilu maupun Pilkada rentan mengalami penyimpangan tanpa panduan moral dan konstitusi. Salah satu penyimpangan utama yang sudah terdengar umum di telinga kita dalam proses Pemilu atau Pilkada yang sudah berlangsung selama ini adalah permainan politik uang (Money Politics) yang sangat merebak terjadi menjelang perhelatan “pesta demokrasi” lima tahunan itu. Senyatanya politik uang bukan hanya sekedar penyimpangan, lebih jauh ia adalah daki peradaban dalam kekumuhan budaya politik kita dewasa ini. Ia adalah parasit demokrasi yang mengoyak tatanan moral dan konstitusi yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Dan bila penyimpangan itu dibiarkan menjadi mentalitas bangsa ini, proses demokratisasi lambat laun akan tersungkur, meruntuhkan tatanan kebangsaan yang lebih luas.

Anehnya seringkali antara elit politisi dengan kelompok pemilih di tingkat akar rumput keduanya sama-sama telah terlibat menjadi pelanggeng dari melekatnya daki peradaban ini. Himpitan ekonomi dan kesejahteraan yang tak kunjung tiba menjadi alasan utama bagi sebagian rakyat kita untuk turut melanggengkan praktek kumuh ini. Hal ini diperkuat dengan mentalitas para politisi kita yang tak pernah mau naik kelas menjadi negarawan, mempertahankan kualitas mereka yang tunamoral dan tunavisi bagi kelangsungan bangsa ini di masa mendatang.

Setelah perhelatan pemilu 2014 yang lalu, kini kita dihadapkan pada Pemilukada serentak di penghujung 2015 yang diselenggarakan secara merata di seantero nusantara. Lagi-lagi perhelatan ini akan menjadi batu ujian bagi bangsa ini, apakah bangsa ini dapat berhasil menciptakan sebuah sistem demokrasi yang berkualitas –dengan meminimalisir semaksimal mungkin praktek-praktek pengebirian moral dalam bentuk politik uang, yang dengannya diharapkan dapat melahirkan para pemimpin daerah visioner yang bekerja demi kesejahteraan bangsa dan rakyatnya? Ataukah hanya stagnan sebagai perhelatan prosedural tanpa menghasilkan perubahan apapun dan bahkan melanggengkan kualitas rendah dan kumuh dalam dunia perpolitikan kita?

Buku ini berisi kumpulan tulisan kritis dari berbagai kalangan pegiat anti politik uang. Sebuah kampanye dan gerakan literasi kritis untuk menyerukan pada publik tentang busuk dan bahayanya politik uang bagi bangunan demokratisasi yang tengah kita bangun. Di dalamnya mengandung pesan kuat untuk melawan budaya kumuh dalam kehidupan politik kita yang berbentuk “transaksi politik uang”. Tentu kita berharap keberadaan buku ini dapat menjadi salah satu media pendidikan publik agar semua kita secara sadar dapat menghalau sejauh mungkin praktek kumuh tersebut dari budaya politik dan peradaban Indonesia di masa kini dan mendatang. Selamat Membaca!


Yogyakarta, 20 Oktober 2015

-Tulisan ini merupakan pengantar Buku "Gotong-Royong Melawan Politik Uang"

back to top