Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next
M. Rizki Pratama

M. Rizki Pratama

Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Awardee BPI-LPDP & Pemerhati Pelayanan Publik

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

Deregulasi, MEA dan Sektor Informal

Pemerintah pusat hingga desember 2015 telah menerbitkan VIII paket kebijakan guna mengantisipasi perlambatan ekonomi dunia. Fokus kebijakan merupakan kombinasi untuk menghasilkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum target group kebijakan adalah ekonomi dalam skala makro yang dianggap memiliki kontribusi maksimal dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Asap: Mengulang Double Jeopardy

Soal asap memang sulit untuk diatasi, itu realita nyata tak terbantahkan akan tetapi justru perulangan ini yang sangat menyakitkan. Tentu masih ingat kita semua soal kasus besar bank Century yang tak lain seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola negara sebesar dan dengan diversitas ekstrim seperti Indonesia.

Menakar kesenjangan tanpa ekonomi

Perlambatan ekonomi dunia menjadi perbincangan panas terutama sangkut paut dengan ekonomi makro-kebijakan negara untuk dapat survive menghindari depresi dan resesi ekonomi. Selain itu krisis Eropa akibat gagal bayar Yunani membuka mata dunia bahwa interdependesi antar negara semakin tinggi bahkan impossible bagi suatu negara untuk membuat policy tanpa memperhatikan determinan di luar negara dan negara lain. 

Mengunci bonus demografi dengan Public Service

Pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami tahapan krusial bernama bonus demografi. Artinya jumlah penduduk usia produktif mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk. Pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan bonus demografi ini dengan baik. Dalam diskursus terakhir, perbincangan bonus demografi diarahkan pada mem-boost keuntungan pada tahun-tahun mendatang terutama keuntungan ekonomi dari banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang produktif.

Subscribe to this RSS feed