Menu
Narsisme Politik dan Arsitektur Kemerdekaan

Narsisme Politik dan Arsitektur Kem…

Dewasa ini, kita sering d...

Komunitas Kali Bersih Magelang: Merdekakan Sungai Dari Sampah

Komunitas Kali Bersih Magelang: Mer…

Magelang-KoPi| Komunitas ...

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

Prev Next

Asap: Mengulang Double Jeopardy

www.nbcphiladelphia.com www.nbcphiladelphia.com

Soal asap memang sulit untuk diatasi, itu realita nyata tak terbantahkan akan tetapi justru perulangan ini yang sangat menyakitkan. Tentu masih ingat kita semua soal kasus besar bank Century yang tak lain seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola negara sebesar dan dengan diversitas ekstrim seperti Indonesia.

Pertama swasta gagal mengatasi dirinya sendiri dalam pasar alias bangkrut sistemis, kedua negara berusaha menyelamatkan akan tetapi juga gagal mempertanggungjawabkan upaya melalui mekanisme akuntabilitas yang jelas, inilah double jeopardy.

Dua kegagalan ganda. Ketika pasar gagal sekaligus negara gagal lalu masyarakat tertampar akibatnya sangatlah jelas lempar-melempar tanggung jawab, kalau sudah begini siapa yang mau bertanggung jawab ? menunggu bantuan Tuhan, tentu negara terlalu amat ringkih jika mengulangi kesalahan yang sama. Negara yang mapan dan negara yang menjadi pembelajar seharusnya perlu dikedepankan.

Soal asap pun kini kembali terulang, lalu bagaimana sekarang? swasta tak dapat dipercaya dan negara kalang kabut mengatasi bencana asap, lagi-lagi pola kegagalan yang sama, swasta gagal menghadapi eksternalitasnya sendiri sementara negara terbatas sumber dayanya untuk melawan kuasa alam yang sebenarnya dapat diatasi jika negara so strong dalam kebijakannya.

Masyarakat kembali menjadi bulan-bulan, entah kerugian yang semakin menjadi-menjadi dapat diambil alih negara, atau swasta pun kini lebih banyak bungkam. Aksi boikot para aktivis pada produk kaum partikelir gigantik yang disinyalir berperan membakar hutan pun bertebaran di dunia maya, banyak meme pun sudah menjadi bahan kritik tajam, donasi terus mengalir akan tetapi masyarakat tetap menderita.

Negara sudah benar hadir dalam situasi genting seperti ini akan tetapi tentu secara struktural ini terlalu lambat, ekonomi politik para rent-seeker lebih berhasil dahulu untuk mengeruk keuntungan dan kemudian membebankan kepada negara untuk segala kerusakan. Tentu tidak perlu membabi buta menyalahkan pemimpin negara yang justru pergi ke benua Amerika untuk praktek penarikan investasi, tetapi kritiklah secara proporsional sehingga ada wacana solusi komprehensif agar asap tak kembali terulang tahun depan.

Setidaknya dalam kasus asap yang sudah terjadi puluhan tahun dan terus berulang, maka satu hal yang dapat kita tarik bahwa jangan mempercayai 100% sektor privat dalam konsesi pengelolaan sumber daya alam, jangan mengandalkan kontrak sebagai instrumen utama karena jelas tidak mampu menjamin tiadanya permasalahan di lain hari.

Kegagalan sektor privat harus menjadi tanggung jawab sektor privat seutuhnya, termasuk akibat eskternalitasnya. Negara akan selalu hadir dalam setiap permasalahan akan tetapi bukan untuk menyelesaikan segalanya, negara harus lebih kuat dari aktor-aktor pencari kapital lainnya. Masyarakatlah yang memastikan posisi negara dalam melindungi hak-haknya, pemerintah daerah juga dilarang keras membuat aturan longgar yang beresiko pada kerusakan total alam.

Kearifan lokal bukan argumen utama untuk melonggarkan aturan yang jelas-jelas berbahaya, asap hari ini adalah akibat salah satu salah pikir dan sesat pikir aktor-aktor di daerah, bukan menyalahkan akan tetapi mari belajar dari kesalahan. Tahun-tahun berikutnya asap harus cepat diatasi dan dipastikan bukan akibat kesalahan manusia.
Jika kembali terulang tahun depan, akanlah sangat malu republik ini, kegagalan ganda alias double jeopardy menjadi catatan sejarah kelam regional. Secara internasional asap ini tengah menjadi perbincangan. Penegakan aturan akan membuat negara kuat jauh diatas sektor privat yang semena-mena.

Kita tak perlu menunggu bencana lain akibat perilaku merusak individu demi keuntungan sementara, para aktivis lingkungan selalu meneriakan you can’t eat money !! Di masa depan masyarakat berharap banyak tidak akan ada lagi asap berbulan-bulan yang merenggut korban jiwa. Soal pertambangan yang kemarin juga tidak perlu terulang kembali, negara sekali lagi harus kuat.

Double jeopardy harus dimusnahkan, jangan lagi kita dengar soal asap, pertambangan yang membunuh, banjir dan bahkan pencemaran lingkungan akibat lemahnya negara. Satu kutipan dari Angus Deaton sang pemenang nobel ekonomi tahun ini “Weak States, Poor Countries”, selama negara lemah maka negara akan tetap miskin. Semoga bencana asap segara berakhir, Pak Presiden cepat pulang dan kebijakan lanjutan sukses di masa depan.

back to top