Menu
Fatma Saifullah Yusuf Raih Penghargaan Certified Public Speaker Kehormatan

Fatma Saifullah Yusuf Raih Pengharg…

Surabaya-KoPi| Istri Waki...

Dari yang tersimpan

Dari yang tersimpan

Catatan Ugo Untoro atas P...

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut panik

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut pani…

Tuban-KoPi| Wakil Gubernu...

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses peneg…

Jogja-KoPi|Ketua umum PP ...

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Peneliti : Mayoritas usaha persusua…

Jogja-KoPi| Peneliti Bida...

Gus Ipul : Industri pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai

Gus Ipul : Industri pariwisata meme…

Surabaya-KoPi| Pembanguna...

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 2017

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 20…

Jogja-KoPi| Bayu Prihanto...

Australia kabulkan gugatan Petani Rumput Laut

Australia kabulkan gugatan Petani R…

Kupang-KoPi|Pengadilan Fe...

Sektor pekerja informal tantangan terbesar target BPJS Kesehatan di 2019

Sektor pekerja informal tantangan t…

Jogja-KoPi|Pakar Jaminan ...

Prev Next

Apotik rakyat harus ditutup, mengapa?

Apotik rakyat harus ditutup, mengapa?

Ini pertanyaan yang konyol. Karena jawabannya telah muncul di berbagai media bahwa faktanya di banyak apotik rakyat telah terjadi penjualan obat kadaluwarsa secara masif.

Kesalahan ditudingkan antara lain kepada para apoteker yang sering tidak hadir di apotik rakyat bahkan ada yang hanya mencantumkan nama apoteker.

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) tidak mengawasi mobilitas anggotanya. Pembiaran oleh Kementerian Kesehatan terjadi bahkan kelalaian mengawasi kong kalingkong dengan oknum rumah sakit juga terjadi. Paling parah Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) yang dijadikan kambing hitam.

Vaksin palsu dan obat palsu, menambah buruknya gambaran pelayanan kesehatan yang sudah carut marut. Ketika persoalan pelayanan muncul di hilir, biaya pelayanan kesehatan menjadi lebih mahal.

Berbagai pihak harus terlibat dengan berbagai cara dan strategi untuk mengatasinya. Misalnya, IAI akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang melanggar dan BPOM akan membentuk Satgas.

Dibentuk pengawasan obat dan makanan perlu melibatkan unsur terkait seperti BPOM, kemenkes, bareskrim dan kejaksaan. Menkes diminta memperkuat preventif dan promotif.

Dalam mengedukasi dan mensosialisasikan hal memperoleh obat, Komisi IX DPR RI mesti meminta Menkes merevisi Permenkes No. 30, 35 dan 58 th 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, di Apotik dan di Rumah Sakit.

Persoalan jual beli obat kadaluwarsa yang terjadi di hilir ini sejatinya tak perlu terjadi, apabila sistem manajemen data dan informasi pembelian serta distribusi obat-obatan diatur melalui perencanaan yang matang dan profesional.

Tanpa perencanaan yang matang,hal tersebut hanyalah harapan semu untuk melakukan pelayanan bersifat prefentif dan promotif yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah.

Lemahnya sistem administrasi dalam pendataan dan informasi memberi peluang tumbuhnya mafia dan aktor-aktor yang melanggar hak-hak dasar kemanusiaan. Dan yang paling parah terkena dampaknya adalah mereka yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah, terutama kaum marginal. Akibatnya, beban Kemensos menjadi lebih berat, dan hanya bisa berperan sebagai “pemadam kebakaran” bagi pasien-pasien yang bertambah sakit dan tidak bisa produktif secara ekonomi.

Mimpi untuk memberi pelayanan promotif dan preventif harus dimulai dengan pembenahan sistem manajemen pendataan dan informasi dari hulu.

Sumber data dan informasi tidak bisa tidak harus bermuara pada dokumen medik (medical record). Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini pemahaman tentang peran dan manfaat dokumen medik masih sangat lemah, baik dari masyarakat umum maupun kalangan petugas kesehatan, terutama para dokter. Upaya untuk mengenalkan bidang ini juga banyak terkendala.

Data dan informasi yang terdapat dalam dokumen medik berperan antara lain untuk mengatur logistik. Salah satunya pada waktu menyusun perencanaan dalam pengadaan obat, menurut jenis dan kuantitas yang diperlukan.

Siapa yang menciptakan data dan informasi yang terdapat dalam dokumen medik ini tidak lain adalah para dokter dan tenaga kesehatan lain yang terlibat langsung pada waktu pasien berobat.

Data yang dihasilkan sifatnya valid karena harus ditandatangani langsung oleh para petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada pasien.

Produk akhir yang akan menjadi sumber menyusun perencanaan terkait dengan pengadaan obat adalah ketika tertera secara jelas DIAGNOSIS AKHIR dalam dokumen medik.

Valid tidaknya data diagnosis akhir ini tergantung dari terbacanya secara kronologis riwayat penyakit pasien. Mulai dari keluhan, yang berdasarkan diagnosis akhir inilah pasien akan mendapat pengobatan yang tepat.

Berbagai diagnosis akhir yang diakumulasi dan yang dikumpulkan dari seluruh instansi pelayanan kesehatan dapat dijadikan dasar untuk menghitung secara akurat jenis dan kuantitas obat yang diperlukan.

Untuk mengolah data dan informasi secara profesional memerlukan berbagai elemen, seperti minimal profesi MRA (Medical Record Administrator), Medical Record Committee, dan Medical Audit Committee.

Selama dokumen medik tidak diatur secara profesional dan masih dianggap sepele, maka, carut marut pelayanan kesehatan dan adanya obat kadaluarsa terjadi.

back to top