Menu
Jogja International Street Performance 2017

Jogja International Street Performa…

Jogja-KoPi| Dinas Pariwis...

Kemenag restui pemutaran dan pembuatan film G30S/PKI

Kemenag restui pemutaran dan pembua…

Sleman-KoPi| Kementrian A...

Menag meralat makna radikalisme agama

Menag meralat makna radikalisme aga…

Sleman-KoPi|Menteri Agama...

Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, S.E. Jabat Wakil Gubernur Akmil

Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, S…

Akademi Militer (22/09/20...

Gus Ipul : Buka Pergusmad V di Lumajang

Gus Ipul : Buka Pergusmad V di Luma…

Lumajang-KoPi| Wakil Gube...

Gus Ipul Harapkan Persadin Lahirkan Seniman dan Atlet Handal Jatim

Gus Ipul Harapkan Persadin Lahirkan…

Malang-KoPi| Persadin (Pe...

Gus Ipul Apresiasi POC Promosikan Wisata Jatim

Gus Ipul Apresiasi POC Promosikan W…

Batu-Malang| Gus Ipul – s...

DPR dinilai kurang becus bahas isu nuklir

DPR dinilai kurang becus bahas isu …

Sleman-KoPi|Peneliti Inst...

Gus Ipul Ajak Siswa Jadi Generasi Unggul dengan Doa, Usaha, Ilmu dan Tawakal

Gus Ipul Ajak Siswa Jadi Generasi U…

Surabaya-KoPi| Wakil Gube...

Gubernur Jatim Ingatkan Tentang Integritas

Gubernur Jatim Ingatkan Tentang Int…

Surabaya-KoPi| Para pejab...

Prev Next

Aliran sesa(a)t di Madura

Aliran sesa(a)t di Madura

Kali ini, Madura digemparkan dengan wacana praktik aliran 'sesat'. Melalui MUI dan Kemenag Pamekasan, pihak pelapor dan yang terduga 'sesat' dipertemukan untuk duduk bersama. Untuk mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Tapi, sebagai pihak yang juga hadir di acara itu sebagai bagian dari pihak akademisi setempat, saya merasa ada banyak pertanyaan besar dari sudut pandang nalar ilmu pengetahuan sosial dan kultural.

Bagaimana tidak, seorang yang mendalami pengobatan alternatif (yang diduga) beraliran 'sesat' dengan tujuan menyelamatkan kejiwaan seseorang yang notabene tidak stabil secara emosional (karena terindikasi pengaruh sesuatu di luar akal sehat), justru menjadi pihak yang tersubordinat oleh 'rezim kebenaran' setempat.

Pada saat musyawarah dilangsungkan, justru ada pihak yang mendominasi perbincangan forum yang katanya mengatasnamakan demi kebaikan 'sesama keluarga' Madura. Bahkan, standar mekanisme forum formal tampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya lantas bertanya, bagaimana mungkin mengatasnamakan 'keluarga' jika forum yang dibuka malah melalui prosedur formal institusional ?

Bahkan, saat forum sedang berlangsung, ada pihak yang memotong jalannya musyawarah tanpa melalui mekanisme forum formal sebagaimana layaknya tata cara keorganisasian. Terkesan kasus ini mengandung desakan kepentingan sesaat pihak tertentu. Setahu saya, sebagai seorang tokoh dan pemimpin agama, idealya memberikan kesejukan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan argumentasinya. Tidak langsung 'memaksa' orang yang masih terduga untuk 'menerima' apapun yang masih dalam proses pencarian akar masalahnya. Sehingga, meredakan tensi dialog yang sempat memanas dan mendamaikan kedua belah pihak yang sedang mencari jalan keluar.

Di sisi lain, pada saat acara konferensi pers dilakukan untuk menyampaikan hasil musyawarah internal yang sifatnya tertutup untuk umum, justru belakangan telah mengeluarkan butir-butir kesepakatan yang salah satu isinya meminta pihak terduga menutup dan menghentikan praktik pengobatan. Termasuk komunitas sosial yang dianggap berkaitan dengannya. Atau, yang diduga sama-sama 'sesat'.
Itu artinya, forum kekeluargaan, persahabatan, dan silaturahmi untuk berbagi ilmu pengetahuan, suka-duka, meminta masukan secara sosio-kultural, tidak layak lagi dilangsungkan. Secara kultural, ada prinsip madura yang sering saya dengar dari para sesepuh madura: "jangan membunuh hak asasi dan nasib sesama sodaranya" (ja' ngakan tolang taretan dibi').

Jika begini adanya, saya lalu mencoba mempertanyakan ikatan persaudaraan sesama orang Madura, bahkan sesama umat seagama yang harusnya dijaga dan dirawat secara penuh kearifan. Haruskah demikian yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap pihak yang termarjinalkan secara kultural?

Saya tidak akan masuk lebih jauh ke arena aqidah yang bukan bidang kepakaran saya. Karena kasusnya yang menjadi sorotan adalah praktik hipnoterapi yang dilakukan untuk mengobati pasiennya. Secara psikologis, ini terkait dengan bagaimana memotivasi dan menyelesaikan masalah alam bawah sadar seseorang yang sedang terganggu. Mirip praktik psikoanalisis Freudian.

Hanya saja, sang pengobat tadi tidak memiliki ijasah formal atau sertifikat yang legal. Karena itu persoalan menerapi melalui energi tenaga dalam dengan media yang tradisonal seperti bekam, termasuk penggunaan bahasa sugestif secara tatap muka yang sifatnya kedekatan personal, dianggap 'menyimpang'.

Saya bertanya, bukankah iklan atau film yang sering dilihat penontonnya juga mengandung kekuatan bahasa sugestif ? Bahkan, setiap bulan ramadhan dan lebaran, tidak sedikit bahasa iklan yang membengkokkan pikiran pemirsanya yang awam agar mereka menerimanya sebagai kebutuhan palsu yang harus dikonsumsi ? Bukankah bagi kebanyakan orang tua madura sering 'mensugesti' anaknya agar selalu berserah diri pada tuhan atas berbagai persoalan yang menimpanya ? Ini mirip-mirip dalam salah satu perspektif kajian budaya dan media yang saya pelajari di doktoral UGM tentang teori Mclluhan: "medium is message".

Kalau demikian halnya, harusnya semua bahasa yang terindikasi sugestif atau yang terkait dengan pengobatan alternatif, khususnya hipnoterapi, sebaiknya dilarang di Madura, termasuk di Indonesia. Saya juga perlu mempertanyakan amalan dzikir almarhum kakek saya yang 'santrinya' kebanyakan tokoh agama di sana. Karena, sejak kecil saya diajari untuk berdzikir karena di dalamnya mengandung kekuatan 'sugestif' (minimal bagi diri sendiri) untuk selalu mengingat pertolongan dan kasih sayang tuhan (coba tengok makna terdalam dalam bacaan Basmalah).

Menurut Weber, ritual demikian memiliki nilai kesadaran yang dapat memperkuat keyakinan teologis. Setidaknya, ritual itu hadir dalam dunia kehidupan sehari-hari umatnya (omni present) agar mendekatkan diri pada sang Mahakuasa. Dalam pandangan Foucauldian, ritual seperti itu bagian dari waskat (pengawasan melekat) dan pendisiplinan tubuh secara teologis. Coba bayangkan efeknya yang lebih besar jika semua umat Islam mengingat tuhannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada saat sakit mental dan membutuhkan peran orang lain untuk kesembuhannya?

Sejak tulisan ini disusun, pihak MUI dan Kemenag setempat akan mendiskusikannya lebih jauh apakah praktik pengobatan alternatif di atas layak difatwakan sesat atau tidak. Tetapi, dari kesepakatan yang sudah beredar di media melalui jumpa pers di aula Kemenag, secara tidak langsung melabeli pihak terduga melakukan praktik 'kesesatan'. Dengan melarang (tanpa ada kata sementara) semua aktivitas dan perkumpulannya.

Butir lainnya, sang terduga 'sesat' diwajibkan untuk bersilaturahmi dengan ulama setempat untuk diluruskan ajaran dan praktiknya. Itu artinya, pihak terduga dinilai melanggar etika sosial terhadap tokoh agama di sana. Sesatnya dimana ? Jangan-jangan ini persoalan kultural dan salam paham atau salah tafsir diantara kedua belah pihak yang kemudian diseret-seret ke ranah agama ?

Atau, bisa jadi ada krisis kultur kepemimpinan demokratis di sana, sehingga kasus yang diketengahkan untuk sekedar menunjukkan siapa pihak yang paling otoritatif menentukan 'sesat' tidaknya orang lain? Saya sendiri masih bertanya-tanya. Entah sampai kapan motif sebenarnya itu akan terungkap. Biarlah tuhan yang akan menjawabnya. Amien.

back to top