Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

UMK 2015 belum akomodasi buruh perempuan

Ilustrasi buruh perempuan Ilustrasi buruh perempuan
Surabaya –KoPi. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) sebesar Rp 2.710.000. Angka tersebut dianggap sudah cukup mewakili keperluan buruh. Namun di sisi lain, kepentingan buruh perempuan masih belum terakomodasi dengan baik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa timur Wiwik Afifah.
 

Wiwik menyebutkan, keperluan buruh perempuan biasanya justru lebih besar daripada buruh laki-laki. Selama ini Kualitas Hidup Layak (KHL) yang menjadi patokan penetapan UMK selalu menggunakan ukuran kebutuhan buruh laki-laki. Padahal, buruh perempuan memiliki kebutuhan sendiri yang tidak sama dengan laki-laki.

“Misalnya kita bisa melihat biaya transportasi buruh perempuan. Biasanya buruh perempuan menggunakan transportasi umum, sedangkan yang laki-laki menggunakan motor sendiri sambil mengantar anak,” jelas Wiwik.

Selama ini, lanjut Wiwik, asumsi yang ada di masyarakat adalah laki-laki yang harus bekerja dan mencari nafkah, sedangkan perempuan hanya dianggap membantu. “Karena itu ada anggapan bahwa tidak apa-apa buruh perempuan dapat gaji di bawah UMR, asalkan suaminya dapat gaji UMR. Nah itu kan merugikan buruh perempuan,” ujarnya. 

Wiwik berharap penetapan item-item di KHL lebih memperhatikan kebutuhan buruh perempuan. Ada pengeluaran rutin perempuan yang tidak diperhatikan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk pembalut, biaya perawatan anak, serta pengeluaran untuk memeriksakan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan kanker serviks dan pemeriksaan kanker payudara. 

“Nah, biaya memeriksakan ke dokter dan biaya merawat anak kan tidak pernah masuk ke KHL. Padahal itu kan dibutuhkan perempuan secara berkala, setidaknya satu tahun sekali,” tegas Wiwik.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top