Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Sopir angkot Jatim kembali tolak PP No 74

Sopir angkot Jatim kembali tolak PP No 74
Surabaya - KoPi | Upaya Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan angkutan umum perkotaan (angkot) masih mengalami kendala. Aturan PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dinilai tak memperhatikan hak kemilikan pribadi atas kendaraan.
 

Hari ini (19/11), Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Jawa Timur kembali menggelar demonstrasi menuntut dicabutnya PP No 74. Pasalnya PP yang mewajibkan angkutan umum di seluruh Indonesia untuk berbadan hukum tersebut dinilai menghilangkan hak-hak sopir angkot.

Ketua SPTI Subekti mengatakan, PP tersebut membuat para sopir angkot tak bisa memperpanjang surat-surat kendaraan mereka. Petugas di Samsat menolak memberikan layanan administrasi kepada sopir angkot yang tidak tergabung dalam badan hukum.

"Sopir-sopir angkot dipersulit ketika mau melakukan uji KIR, melakukan balik nama, membayar pajak, perpanjangan STNK, dan sebagainya. Kami ini maunya tertib, bayar pajak untuk negara, tapi jangan dipersulit begini," tukasnya.

Mei lalu telah ada pertemuan antara SPTI dengan jajaran Pemprov Jatim dan Dispenda Jatim. Dari hasil pertemuan tersebut Dispenda telah setuju memberi keringanan kepada sopir angkot yang ingin mengurus administrasi kendaraan. Sopir yang ingin mengurus administrasi kendaraan tak perlu menjadi anggota badan hukum. Gubernur Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung keringanan tersebut, yang berlaku hingga 31 Desember 2015.

Selain itu, Pemprov telah mengirim surat kepada Mendagri untuk meninjau kembali PP tersebut, karena pembentukan badan hukum untuk angkutan kota dinilai masih sulit dilaksanakan. Namun, hingga sekarang Mendagri masih belum memberi jawaban atas surat tersebut.

Namun, Subekti menyatakan, di lapangan masih terjadi pemaksaan agar sopir angkot bergabung dengan badan hukum. "Maksanya itu halus. Kami disodori form kesediaan untuk bergabung dengan badan hukum. Kalau tak mau tandatangan, kami tak bisa mengurus administrasi," ucapnya dengan jengkel.

back to top