Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Sopir angkot Jatim kembali tolak PP No 74

Sopir angkot Jatim kembali tolak PP No 74
Surabaya - KoPi | Upaya Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan angkutan umum perkotaan (angkot) masih mengalami kendala. Aturan PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dinilai tak memperhatikan hak kemilikan pribadi atas kendaraan.
 

Hari ini (19/11), Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Jawa Timur kembali menggelar demonstrasi menuntut dicabutnya PP No 74. Pasalnya PP yang mewajibkan angkutan umum di seluruh Indonesia untuk berbadan hukum tersebut dinilai menghilangkan hak-hak sopir angkot.

Ketua SPTI Subekti mengatakan, PP tersebut membuat para sopir angkot tak bisa memperpanjang surat-surat kendaraan mereka. Petugas di Samsat menolak memberikan layanan administrasi kepada sopir angkot yang tidak tergabung dalam badan hukum.

"Sopir-sopir angkot dipersulit ketika mau melakukan uji KIR, melakukan balik nama, membayar pajak, perpanjangan STNK, dan sebagainya. Kami ini maunya tertib, bayar pajak untuk negara, tapi jangan dipersulit begini," tukasnya.

Mei lalu telah ada pertemuan antara SPTI dengan jajaran Pemprov Jatim dan Dispenda Jatim. Dari hasil pertemuan tersebut Dispenda telah setuju memberi keringanan kepada sopir angkot yang ingin mengurus administrasi kendaraan. Sopir yang ingin mengurus administrasi kendaraan tak perlu menjadi anggota badan hukum. Gubernur Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung keringanan tersebut, yang berlaku hingga 31 Desember 2015.

Selain itu, Pemprov telah mengirim surat kepada Mendagri untuk meninjau kembali PP tersebut, karena pembentukan badan hukum untuk angkutan kota dinilai masih sulit dilaksanakan. Namun, hingga sekarang Mendagri masih belum memberi jawaban atas surat tersebut.

Namun, Subekti menyatakan, di lapangan masih terjadi pemaksaan agar sopir angkot bergabung dengan badan hukum. "Maksanya itu halus. Kami disodori form kesediaan untuk bergabung dengan badan hukum. Kalau tak mau tandatangan, kami tak bisa mengurus administrasi," ucapnya dengan jengkel.

back to top