Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Soal JHT, ABY buruh Jogja siap mogok

baju merah : Kirnadi baju merah : Kirnadi

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja. untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko sosial dan ekonomi bag tenaga kerja. Namun agaknya dengan perubahan PP No 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) membawa dampak buruk bagi nasib tenaga kerja.

Jogjakarta-KoPi| Mulai 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. Namun buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyambut kecewa pemberlakuan produk kesejahteraan ini.

Para buruh menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengubah aturan pencairan jaminan hari tua (JHT) dari 5 tahun 1 bulan menjadi minimal 10 tahun tidak mensejahterakan buruh.  Pasalnya jangka waktu mendapatkan JHT ( Jaminan Hari Tua) terlalu lama bagi buruh pensiun.

Menurut Sekretaris Jenderal ABY Kirnadi jaminan dan JHT dalam prosesnya tidak melibatkan aliansi buruh untuk memberikan aspirasinya. Presiden Joko Widodo lebih banyak menampung aspirasi pengusaha dalam merumuskannya.

Alpanya kehadiran aliansi buruh berimbas pada kebijakan yang tidak memihak kaum buruh. Hal itu nampak dari perhitungan JHT hanya 3%, perhitungan total selama 15-20 tahun dengan upah rata-rata gaji 2-3 juta, buruh hanya mendapat JHT sebesaR Rp 300.000- Rp 400. 000.

“Buruh mengusulkan iuran itu minimal 8% hingga bisa naik 15 %, kalau naik ini teman-tmean buruh ini akan sejahtera. Kalau kita bandingkan JHT kita ini paling rendah daripada negara-negara ASEAN lainnya”, papar Kirnadi saat konferensi pers di kantor DPRD DIY pukul 10.00.

Kirnadi juga menyatakan siap aksi mogok bila pemerintah tidak memberikan respon positif terhadap tuntutan buruh.
|Winda Efanur FS|

back to top