Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Soal JHT, ABY buruh Jogja siap mogok

baju merah : Kirnadi baju merah : Kirnadi

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja. untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko sosial dan ekonomi bag tenaga kerja. Namun agaknya dengan perubahan PP No 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) membawa dampak buruk bagi nasib tenaga kerja.

Jogjakarta-KoPi| Mulai 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. Namun buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyambut kecewa pemberlakuan produk kesejahteraan ini.

Para buruh menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengubah aturan pencairan jaminan hari tua (JHT) dari 5 tahun 1 bulan menjadi minimal 10 tahun tidak mensejahterakan buruh.  Pasalnya jangka waktu mendapatkan JHT ( Jaminan Hari Tua) terlalu lama bagi buruh pensiun.

Menurut Sekretaris Jenderal ABY Kirnadi jaminan dan JHT dalam prosesnya tidak melibatkan aliansi buruh untuk memberikan aspirasinya. Presiden Joko Widodo lebih banyak menampung aspirasi pengusaha dalam merumuskannya.

Alpanya kehadiran aliansi buruh berimbas pada kebijakan yang tidak memihak kaum buruh. Hal itu nampak dari perhitungan JHT hanya 3%, perhitungan total selama 15-20 tahun dengan upah rata-rata gaji 2-3 juta, buruh hanya mendapat JHT sebesaR Rp 300.000- Rp 400. 000.

“Buruh mengusulkan iuran itu minimal 8% hingga bisa naik 15 %, kalau naik ini teman-tmean buruh ini akan sejahtera. Kalau kita bandingkan JHT kita ini paling rendah daripada negara-negara ASEAN lainnya”, papar Kirnadi saat konferensi pers di kantor DPRD DIY pukul 10.00.

Kirnadi juga menyatakan siap aksi mogok bila pemerintah tidak memberikan respon positif terhadap tuntutan buruh.
|Winda Efanur FS|

back to top