Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pisau kecil penyandang cacat melawan diskriminasi dunia

Pisau kecil penyandang cacat melawan diskriminasi dunia Foto: Disable Motorcycle Indonesia
“Kami menganggap RUU ini sebagai pisau, senjata kami untuk lebih memperjuangkan hak-hak kami yang sering terdiskriminasi.”

Surabaya – KoPi- Ucapan tersebut menggema di rumah kecil di kawasan Kalidami. Syakur, ketua Disable Motorcycle Indonesia sekaligus penyandang tuna daksa, merasa lega setelah RUU Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akhirnya berada di tangan Balegnas DPR RI. Ia mendapat kabar bahwa RUU menjadi prioritas DPR baru dan paling cepat disahkan awal tahun 2015.

Syakur pantas merasa lega. Ia dan sesama penyandang disabilitas lain telah memperjuangkan hak mereka bertahun-tahun. UU yang lama, UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibuat sejak jaman Orde Baru dianggap tidak mewakili suara mereka. UU tersebut hanya berisi tentang kesejahteraan dan bantuan sosial, tidak bicara masalah hak dan kewajiban penyandang disabilitas.

“UU yang baru bukan hanya bicara soal santunan, di situ dibicarakan soal hak penyandang cacat, dan siapa yang punya wewenang,” ujarnya dalam wawancara dengan Koran Opini (2/11). Wewenang bukan lagi milik Kementerian Sosial tapi secara multisektor dan melibatkan 12 kementerian. Masing-masing kementerian juga sudah punya anggaran untuk penyandang disabilitas.

“Yang membuat teman-teman gembira sekarang pembuatan UU melibatkan teman-teman disabel. Bukan hanya dari tuna daksa saja, tapi juga tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, semuanya dilibatkan,” lanjut Syakur.

Bagi Syakur, poin paling penting dalam RUU tersebut adalah pasal mengenai pendataan. Selama ini berbagai instansi di Indonesia tidak punya data mengenai penyandang cacat. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga tidak punya. Padahal salah satu tugas Dispendukcapil adalah mendata kecacatan penduduk. Tapi fakta di lapangan pertanyaan mengenai kecacatan sering dilewati.

“Saya tidak tahu kenapa. Apa mungkin karena budaya sungkan masyarakat Indonesia? Padahal kami sendiri tidak masalah dengan kecacatan ini. Tim pendataan tidak boleh tidak enak dengan yang didata,” tukas pengajar di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surabaya ini. 

Data tersebut, ungkap Syakur, sangat perlu. Misalnya, saat ada pemberian bantuan iuran (PBI) untuk peserta BPJS, seharusnya penyandang disabilitas juga dapat karena tergolong dalam masyarakat miskin. Tanpa data, saat ini pelaksanaannya jadi simpang siur. Di beberapa tempat ada yang meminta penyandang cacat untuk melampirkan surat keterangan tidak mampu. Padahal kasusnya berbeda. Penyandang cacat dapat PBI bukan karena miskin, tapi karena kondisi disabiitasnya.

RUU disabilitas juga mengatur soal ketenagakerjaan. Dalam RUU tersebut ditetapkan kuota untuk pekerja dari penyandang disabilitas tidak lagi 1 persen, tapi dinaikkan jadi 2 persen. Kuota itu terpisah dari rekrutmen umum, jadi penyandang disabilitas tidak bersaing dengan pelamar dari non-disabel. Dan itu berlaku baik untuk sektor swasta dan pemerintah. 

“UU yang lama dulu hanya mengikat sektor swasta saja, pemerintah malah tidak tersentuh. Untuk tahun ini saja, formasi CPNS untuk penyandang disabilitas ada 300 formasi dari berbagai kementerian,” jelas Syakur.

Selain itu dalam RUU ini juga diatur mengenai konsesi bagi penyandang disabilitas. Konsesi itu semacam diskon atau kemudahan bagi penyandang disabilitas. Misalnya diskon harga tiket seperti pada lansia, kemudahan dalam kredit, dan sebagainya. Meski beberapa kelompok menolak hal itu karena khawatir bisa membuat manja, Syakur merasa konsensi itu perlu. 

“Penyandang cacat punya kebutuhan khusus, karenanya biaya hidup yang jadi lebih besar. Jangan lupa penyandang disabilitas juga harus selalu terapi rutin. Itu yang diminta teman-teman sebagai kompensasi. Konsensi ini juga sudah dijalankan di negara maju. Malah di sana ada biaya terapi,” tukas Syakur.

Perubahan ini mungkin kecil artinya di mata orang lain yang tidak merasakan perjuangan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di dunia yang sering mendiskriminasikan mereka. Namun, seperti ucapan Syakur, penyandang disabilitas kini punya senjata untuk berjuang melawan diskriminasi yang selama ini membelenggu kemandirian mereka.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top