Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Pencabutan subsidi TDL semakin beratkan masyarakat

Pencabutan subsidi TDL semakin beratkan masyarakat
Surabaya-KoPi| Rencana pemerintah pusat untuk menarik subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan 450 watt dan 900 watt ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Pasalnya, saat ini nilai tukar rupiah masih melemah sehingga dikhawatirkan akan semakin membebani masyarakat dan menambah angka kemiskinan.
 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, Rabu (9/9) mengatakan, rencana pemerintah menaikkan TDL pada tahun 2016 sangatlah tidak tepat. Apalagi saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih terpuruk, yang ditandai tingginya harga sembako dan kebutuhan lainnya. 

"Kondisi ini tentunya diakibatkan tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Harga kebutuhan ikut merangkak naik dan ini seharusnya perlu dipahami oleh pemerintah. Jangan justru membuat kebijakan tanpa melihat kondisi yang ada," katanya.

Menurut Agus, pembiayaan atau pengeluaran untuk masyarakat kecil harus diproteksi, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah harus menindak tegas mereka yang menyalahgunakan subsidi, karena subsidi sudah jelas peruntukanya. Pemerintah memiliki data jelas masyarakat mana saja yang berhak memperoleh subsidi. 

"Yang disubsidi tersebut bukan listriknya, tetapi pelanggannya. Pemerintah harus memahami konsep awal subsidi, yaitu dipergunakan untuk masyarakat kecil," tutur Agus.

Agus menambahkan, pengguna daya 450 watt dan 900 watt tentunya dapat menghemat cadangan listrik negara, karena tidak boros listrik. Daya listrik di rumah mereka tidak akan mampu menggunakan alat elektronik yang menyedot banyak beban listrik. Hal itu berbeda dengan masyarakat menengah ke atas yang memiliki daya 1.300 watt ke atas. Mereka bisa lebih boros menggunakan listrik, karena tidak memiliki batasan.

back to top