Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Pemerintah sudah pro ASI, tapi...

Pemerintah sudah pro ASI, tapi...
Surabaya - KoPi | World Healt Organization (WHO)  telah memberikan regulasi terhadap kebijakan para ibu untuk memberi ASI. Kebijakan yang dikenal sebagai The international code of marketing breastmilk substitutes ini telah ada sejak tahun 1981. Didalamnya terdapat beberapa kode etik mengenai susu formula yang merupakan subtitusi pengganti ASI.

Di dalam kode WHO tersebut, perusahaan susu formula dilarang menampilkan iklan kepada masayarakat. Dilarang memberikan sampel gratis. Staf perusahaan kesehatan dilarang untuk terlibat dalam promosi susus formula kepada para ibu. Dan terakhir, penjelasan mengenai penggunaan susu formula hanya diperbolehkan untuk beberapa ibu yang membutuhkan.

Regulasi ini tidak dijalankan semestinya di Indonesia. Padahal, Indonesia menurut UNICEF merupakan negara yang angka pemberian ASI esklusifnya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan merebaknya susu formula bagi para anak dibawah enam bulan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah megeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghimbau masyarakat untuk memberikan ASI esklusif. Pada UU no 36/2009 tentang kesehatan misalnya, pada pasal 128 ayat dua menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.  Hal ini dikuatkan dengan PP Nomor 33 Tahun 2012 mengenai program Asi esklusif.

Namun, masih saja banyak perusahaan yang melangar kode etik perdagangan seperti yang WHO telah berikan. Iklan susu formula misalnya, jika dilihat saat ini masih memiliki waktu tayang di televisi. Di beberapa instansi kesehatan, produk susu formula menjadi brand di beberapa sudut ruang. Banner, tempat tisu, atau dibeberapa sudut yang memamerkan produk-produk susu formula.

Sayangnya regulasi yang diberikan pemerintah mengenai kebijakan ASI dan pelarangan susu formula tidak ditetapkan dengan bijaksana. Belum ada sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan kebijakan international tersebut.

Sehingga tidak ada bentuk sinkronitas antara  kebijakan WHO dengan kebijakan pemerintah di Indonesia. Karena sanksi yang diberikan di Indonesia bersifat nihil, atau tidak ada.

Padahal, jika susus formula musnah dari Indonesia, sama saja dengan menyelamatkan 200.000 bayi setiap tahunnya dari kematian. Sebab, kematian bayi pada umumnya diakibatkan oleh kekurangan gizi dandaya tahan tubuhnya. Hal ini diakibatkan oleh susu formua yang diminumnya tidak mengandung zat-zat yang ada dalam ASI. 

back to top