Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Pembangunan stagnan, DPRD Jatim ingin Jembatan Suramadu gratis

Pembangunan stagnan, DPRD Jatim ingin Jembatan Suramadu gratis
Surabaya - KoPi | Tidak hanya Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur saja yang direncanakan akan digratiskan. DPRD Provinsi Jawa Timur ingin agar seluruh kendaraan yang melewati Jembatan Suramadu digratiskan. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Madura.
 

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong agar Jembatan Suramadu dibebaskan dari retribusi. Halim menyatakan sudah menyampaikan rencana tersebut ke BPWS maupun Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Madura. Meski demikian pihaknya masih menunggu keseriusan dari BPWS demi meningkatnya perekonomian masyarakat Madura. Sementara Komisi V DPR RI telah menyetujui usulan DPRD Jatim tersebut.

"Intinya penggratisan jembatan Suramadu, demi mendorong perekonomian masyarakat Madura lebih meningkat. Mengingat dengan berdirinya Jembatan Suramadu sejak lima tahun lalu sampai saat ini tidak sedikitpun membawa perubahan bagi perekonomian di Pulau Madura," tegas Abdul Halim politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.

Menurutnya, pada 2014 pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp 600 miliar . Namun hanya terserap 25 persen saja, atau Rp 150 miliar, sedang sisanya masuk ke Kasda. 

"Itu artinya BPWS tidak bekerja sama sekali. Dan ini dibuktikan dengan sisi Jembatan Suramadu  tidak ada pembangunan sama sekali alias stagnan. Padahal bulan puasa seperti ini pembangunan rest area sangat dibutuhkan bagi pengendara untuk beristirahat. Termasuk disana juga harus dibangun SPBU," tukas Halim.

back to top