Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Negara masih andalkan kekerasan dalam kelola konflik

Negara masih andalkan kekerasan dalam kelola konflik
Surabaya-KoPi | Manusia tak pernah lepas dari konflik. Sejak dari awal mulanya peradaban, konflik menjadi sahabat manusia. Ia menjadi pembangun sekaligus yang menyebabkan penurunan peradaban. Lalu, bagaimana negara Indonesia membangun kelola konflik agar mencapai kualitas perdamaian?
 

Pakar konflik Universitas Airlangga Novri Susan menyebutkan, dalam sejarahnya, Indonesia memiliki berbagai upaya untuk mengelola konflik yang timbul. Pada era Orde Baru, kerentanan konflik dikelola dengan pendekatan keamanan tradisional. Itu dilakukan dengan mengutamakan kekerasan negara melalui birokrasi, militer, dan aparat kepolisian.

"Konsekuensinya, kepentingan-kepentingan terhadap sumber daya material dan non-material seperti sumber daya alam, identitas, dan eksistensi kelompok tidak bisa diperjuangkan melalui mekanisme yang disediakan negara, karena negara mengelola konflik dengan kekerasan. Akibatnya masyarakat pada level permukaan sosial menunjukkan ketaatan dan kepatuhan agar selamat dari kekerasan negara," tukas Novri saat menyampaikan orasi ilmiah "Negara dan Kelola Konflik" dalam Sidang Universitas Airlangga dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-61 Universitas Airlangga (10/10).

Yang terjadi, perdamaian yang tercipta pada era Orde Baru bersifat semu. Hal itu terlihat dari rendahnya ekspresi tindakan konflik namun tingginya kasus ketidakadilan sosial dan hukum.

Novri mengatakan, akumulasi kepentingan yang tidak dimanifestasikan melalui mekanisme komunikasi akan menjadi ledakan besar dalam bentuk mobilisasi kekerasan. Hal itulah yang terjadi pada saat pergeseran kekuasaan Orde Baru ke era Reformasi yang lebih demokratis.

"Fenomena awal demokrasi adalah tersedianya kebebasan besar di arena sosial, namun kelembagaan tata kelola konflik masih lemah. Itu terjadi karena krisis fungsi lembaga-lembaga keamanan, birokrasi, dan belum terbentuknya kerangka legal baru demokrasi," ujar penulis buku Sosiologi Konflik tersebut.

Karena itu, pada periode 1999-2003, muncul berbagai konflik kekerasan dengan isu etno-religius di Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. 

Novri menyebutkan, fase awal demokrasi tersebut butuh waktu panjang untuk menghentikan kekerasan dan menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat. Lemahnya kelola konflik sosial oleh negara mendorong peran masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik. Mereka berperan dalam mereduksi mobilisasi kekerasan antar kelompok berkonflik, menyelamatkan pengungsi, serta menyediakan bantuan kemanusiaan.

Fokus negara pada masa awal Reformasi adalah mendesain kelembagaan pemilihan umum, otonomi daerah, pemisahan TNI-Polri, serta reformasi birokrasi. Namun hal ini baru fase awal kelembagaan kelola konflik yang demokratis. Fase kedua adalah pembenahan kerangka legal yang mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.

Fase kedua ini ditandai oleh amandemen undang-undang yang dianggap sebagai representasi kepentingan kekuasaan Orde Baru, serta pembuatan undang-undang baru. Idenya adalah menggagas prinsip-prinsip nirkekerasan, kesetaraan, pelembagaan dialoog-negosiasi, dan keadilan sosial dan hukum.

Namun yang terjadi, sejak periode 2004 hingga sekarang, muncul konflik baru yang menggantikan konflik etno-religius. Konflik agraria yang melibatkan kepentingan ekonomi bisnis, negara, dan komunitas lokal, menjadi lebih intens. Melalui studinya, Novri menemukan bahwa kelola konflik agraria masih menggunakan kekerasan negara.

"Hingga saat in, kelola konflik agraria masih menggunakan kekerasan negara. Padahal konteks demokrasi mensyaratkan nirkekerasan. Namun nyatanya kelola konflik masih menggunakan kekerasan, bukan negosiasi dan dialog," tukas Novri.

Hal itu, lanjut Novri, memperlihatkan bahwa pemerintah pada tingkat pusat dan lokal dibajak oleh jejaring elit ekonomi politik. Kerangka legal yang berdasarkan hukum didesain untuk memberi kekuatan lebih pada kepentingan jejaring ekonomi daripada kepentingan umum.

Menurut Novri, Indonesia masih belum mampu membangun desain kelembagaan kelola konflik sosial yang kuat. Negara masih kesulitan menangani konflik sosial yang ada, sehingga menggunakan kekerasan karena dianggap sebagai pilihan termudah.

Seharusnya, ada dimensi kelembagaan kelola konflik yang perlu dibangun. Pertama adalah kerangka legal dengan dua lapis, yaitu lapisan umum dan lapisan khusus. Lapisan umum merupakan kerangka legal yang bisa digunakan sebagai basis legitimasi pengelolaan konflik. Sedangkan lapisan khusus merupakan kerangka legal yang menangani sektor-sektor tertentu, seperti kehutanan, pertanahan, dan perindustrian.

Kedua, lembaga pemerintahan memiliki kapasitas responsif terhadap konflik yang muncul dalam masyarakat. Menurut Novri, selama ini terjadi collective fallacy bahwa konflik sosial hanya ditangani oleh departemen sosial. 

"Padahal setiap lembaga pemerintahan seharusnya memiliki kapasitas responsif terhadap konflik sosial. Pemimpin tidak tinggal diam, aktif dan turun ke permasalahan masyarakat," ungkap Novri.

Ketiga, menjadikan praktik imparsialisme politik sebagai kebiasaan dalam kepemimpinan lembaha pemerintah dan negara. Indonesia masih menghadapi lemahnya imparsialisme politik dan diskriminasi ekonomi serta hukum.marjinalisasi sistematis. Imparsialisme tidak akan menciptakan kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dan kelompok.

 

back to top