Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan
Surabaya - KoPi | Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Timur menyesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan. MK menolak menaikkan usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
 

"Padahal dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah manusia  yg berusia di bawah 18 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang HAM dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia," tukas Sekretaris KPI Wilayah Jatim Wiwik Afifah.

Wiwik mengatakan MK menggunakan pertimbangan sosial budaya dan UU lain dalam penolakan uji materi tersebut. Namun hal yang disayangkan KPI adalah konvensi hak anak dan UU Perlindungan Anak tidak mampu mengubah pandangan para hakim MK.

Wiwik mengatakan anak masih belum cakap dan belum memiliki kematangan psikologis dan fisik. Mereka masih tumbuh secara fisik dan mentalnya masih belum stabil, karenanya perlu mendapat perlakuan spesifik.

KPI Jawa Timur menagih janji pemerintah untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak perempuan. Dalam pernyataan sikapnya, KPI Jatim meminta DPR RI untuk merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera merumuskan kebijakan strategis untuk menghentikan laju pernikahan anak di Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan reproduksi bagi remaja. 

back to top