Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan
Surabaya - KoPi | Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Timur menyesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan. MK menolak menaikkan usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
 

"Padahal dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah manusia  yg berusia di bawah 18 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang HAM dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia," tukas Sekretaris KPI Wilayah Jatim Wiwik Afifah.

Wiwik mengatakan MK menggunakan pertimbangan sosial budaya dan UU lain dalam penolakan uji materi tersebut. Namun hal yang disayangkan KPI adalah konvensi hak anak dan UU Perlindungan Anak tidak mampu mengubah pandangan para hakim MK.

Wiwik mengatakan anak masih belum cakap dan belum memiliki kematangan psikologis dan fisik. Mereka masih tumbuh secara fisik dan mentalnya masih belum stabil, karenanya perlu mendapat perlakuan spesifik.

KPI Jawa Timur menagih janji pemerintah untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak perempuan. Dalam pernyataan sikapnya, KPI Jatim meminta DPR RI untuk merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera merumuskan kebijakan strategis untuk menghentikan laju pernikahan anak di Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan reproduksi bagi remaja. 

back to top