Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan
Surabaya - KoPi | Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Timur menyesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan. MK menolak menaikkan usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
 

"Padahal dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah manusia  yg berusia di bawah 18 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang HAM dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia," tukas Sekretaris KPI Wilayah Jatim Wiwik Afifah.

Wiwik mengatakan MK menggunakan pertimbangan sosial budaya dan UU lain dalam penolakan uji materi tersebut. Namun hal yang disayangkan KPI adalah konvensi hak anak dan UU Perlindungan Anak tidak mampu mengubah pandangan para hakim MK.

Wiwik mengatakan anak masih belum cakap dan belum memiliki kematangan psikologis dan fisik. Mereka masih tumbuh secara fisik dan mentalnya masih belum stabil, karenanya perlu mendapat perlakuan spesifik.

KPI Jawa Timur menagih janji pemerintah untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak perempuan. Dalam pernyataan sikapnya, KPI Jatim meminta DPR RI untuk merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera merumuskan kebijakan strategis untuk menghentikan laju pernikahan anak di Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan reproduksi bagi remaja. 

back to top