Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan

KPI sesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan
Surabaya - KoPi | Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Timur menyesalkan penolakan MK atas uji materi UU Perkawinan. MK menolak menaikkan usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
 

"Padahal dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah manusia  yg berusia di bawah 18 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang HAM dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia," tukas Sekretaris KPI Wilayah Jatim Wiwik Afifah.

Wiwik mengatakan MK menggunakan pertimbangan sosial budaya dan UU lain dalam penolakan uji materi tersebut. Namun hal yang disayangkan KPI adalah konvensi hak anak dan UU Perlindungan Anak tidak mampu mengubah pandangan para hakim MK.

Wiwik mengatakan anak masih belum cakap dan belum memiliki kematangan psikologis dan fisik. Mereka masih tumbuh secara fisik dan mentalnya masih belum stabil, karenanya perlu mendapat perlakuan spesifik.

KPI Jawa Timur menagih janji pemerintah untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak perempuan. Dalam pernyataan sikapnya, KPI Jatim meminta DPR RI untuk merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera merumuskan kebijakan strategis untuk menghentikan laju pernikahan anak di Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan reproduksi bagi remaja. 

back to top