Logo
Print this page

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Jogjakarta-KoPi| Aliansi perempuan mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS). Aliansi terdiri dari BPPM DIY, PLU SATU HATI, Komnas Perempuan, PERWARI DIY, dan PKBI DIY.

Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dr. Budi Wahyuni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat berperan melindungi perempuan. Dalam RUU tersebut terdapat 15 jenis kekerasan yang kerap dilakukan kepada perempuan.

"(Perempuan menjadi objek kekerasan) dari pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan aborsi, di dalam RUU KS akan melindungi perempuan, terutama tindakan pemerkosaan," jelas Dr. Budi Wahyuni saat diskusi publik Dukungsn RUU KS di rumah makan De Nanny pada Sabtu tanggal 12 Desember 2015.

Saat ini RUU masuk dalam Prolegnas 2016, bersama RUU KUHP yang diajukan oleh Kemenkumham. Meskipun bersama-sama masuk dalam pembshasan Prolegnas. Komnas Perempuan menandang beberapa pasal RUU KUHP justru berseberangan dengan semangat Komnas Perempuan melindungi perempuan.

Seperti Pasal-pasal yang dianggap mengkriminalkan warga negara secara seksual. Pada pasal 470-479 tentang pornografi, pasal 478 tentang pencegahan kehamilan.

"Dalam hal ini Komnas Perempuan, melakukan koreksional sistem, pada Kebijakan yang tidak tepat," tambah Dr. Budi Wahyuni.

Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan terdapat 2750 kasus kekerasan pada tahun 2014, dengan 58% di antaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

Related items

© 2016 www.koranopini.com (PT Proyeksi Indonesia Grup). All rights reserved.