Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Jogjakarta-KoPi| Aliansi perempuan mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS). Aliansi terdiri dari BPPM DIY, PLU SATU HATI, Komnas Perempuan, PERWARI DIY, dan PKBI DIY.

Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dr. Budi Wahyuni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat berperan melindungi perempuan. Dalam RUU tersebut terdapat 15 jenis kekerasan yang kerap dilakukan kepada perempuan.

"(Perempuan menjadi objek kekerasan) dari pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan aborsi, di dalam RUU KS akan melindungi perempuan, terutama tindakan pemerkosaan," jelas Dr. Budi Wahyuni saat diskusi publik Dukungsn RUU KS di rumah makan De Nanny pada Sabtu tanggal 12 Desember 2015.

Saat ini RUU masuk dalam Prolegnas 2016, bersama RUU KUHP yang diajukan oleh Kemenkumham. Meskipun bersama-sama masuk dalam pembshasan Prolegnas. Komnas Perempuan menandang beberapa pasal RUU KUHP justru berseberangan dengan semangat Komnas Perempuan melindungi perempuan.

Seperti Pasal-pasal yang dianggap mengkriminalkan warga negara secara seksual. Pada pasal 470-479 tentang pornografi, pasal 478 tentang pencegahan kehamilan.

"Dalam hal ini Komnas Perempuan, melakukan koreksional sistem, pada Kebijakan yang tidak tepat," tambah Dr. Budi Wahyuni.

Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan terdapat 2750 kasus kekerasan pada tahun 2014, dengan 58% di antaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top