Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Jogjakarta-KoPi| Aliansi perempuan mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS). Aliansi terdiri dari BPPM DIY, PLU SATU HATI, Komnas Perempuan, PERWARI DIY, dan PKBI DIY.

Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dr. Budi Wahyuni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat berperan melindungi perempuan. Dalam RUU tersebut terdapat 15 jenis kekerasan yang kerap dilakukan kepada perempuan.

"(Perempuan menjadi objek kekerasan) dari pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan aborsi, di dalam RUU KS akan melindungi perempuan, terutama tindakan pemerkosaan," jelas Dr. Budi Wahyuni saat diskusi publik Dukungsn RUU KS di rumah makan De Nanny pada Sabtu tanggal 12 Desember 2015.

Saat ini RUU masuk dalam Prolegnas 2016, bersama RUU KUHP yang diajukan oleh Kemenkumham. Meskipun bersama-sama masuk dalam pembshasan Prolegnas. Komnas Perempuan menandang beberapa pasal RUU KUHP justru berseberangan dengan semangat Komnas Perempuan melindungi perempuan.

Seperti Pasal-pasal yang dianggap mengkriminalkan warga negara secara seksual. Pada pasal 470-479 tentang pornografi, pasal 478 tentang pencegahan kehamilan.

"Dalam hal ini Komnas Perempuan, melakukan koreksional sistem, pada Kebijakan yang tidak tepat," tambah Dr. Budi Wahyuni.

Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan terdapat 2750 kasus kekerasan pada tahun 2014, dengan 58% di antaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top