Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Komnas perempuan desak pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Jogjakarta-KoPi| Aliansi perempuan mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS). Aliansi terdiri dari BPPM DIY, PLU SATU HATI, Komnas Perempuan, PERWARI DIY, dan PKBI DIY.

Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dr. Budi Wahyuni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat berperan melindungi perempuan. Dalam RUU tersebut terdapat 15 jenis kekerasan yang kerap dilakukan kepada perempuan.

"(Perempuan menjadi objek kekerasan) dari pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan aborsi, di dalam RUU KS akan melindungi perempuan, terutama tindakan pemerkosaan," jelas Dr. Budi Wahyuni saat diskusi publik Dukungsn RUU KS di rumah makan De Nanny pada Sabtu tanggal 12 Desember 2015.

Saat ini RUU masuk dalam Prolegnas 2016, bersama RUU KUHP yang diajukan oleh Kemenkumham. Meskipun bersama-sama masuk dalam pembshasan Prolegnas. Komnas Perempuan menandang beberapa pasal RUU KUHP justru berseberangan dengan semangat Komnas Perempuan melindungi perempuan.

Seperti Pasal-pasal yang dianggap mengkriminalkan warga negara secara seksual. Pada pasal 470-479 tentang pornografi, pasal 478 tentang pencegahan kehamilan.

"Dalam hal ini Komnas Perempuan, melakukan koreksional sistem, pada Kebijakan yang tidak tepat," tambah Dr. Budi Wahyuni.

Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan terdapat 2750 kasus kekerasan pada tahun 2014, dengan 58% di antaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top