Menu
Teroris mencoba mengebom Masjidil Haram

Teroris mencoba mengebom Masjidil H…

Makkah-KoPi| Aksi teroris...

Segera daftarkan kompetisi usaha kreatif  SOPREMA sebelum tutup 9 Juli 2017

Segera daftarkan kompetisi usaha kr…

Jogja–KoPi| Ratusan peser...

Mosul segera akan dibebaskan dari cengkeraman ISIS

Mosul segera akan dibebaskan dari c…

Baghdad-KoPi| Pembebasan ...

Instagram desainer muslimah Jogja kena hack

Instagram desainer muslimah Jogja k…

Yogyakarta-KoPi | Akun me...

Basarnas minta masayarakat cepat hubungi lewat Call Center 115 bila ada masalah

Basarnas minta masayarakat cepat hu…

Bantul-KoPi|Plt Kepala Ba...

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI MILITER

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI M…

Akmil – Kepala Staf Angka...

Basarnas siagakan anggotanya mengawal liburan Idul Fitri1438

Basarnas siagakan anggotanya mengaw…

Bantul-KoPi|Badan SAR Nas...

PLN janjikan tak ada pemadaman listrik selama lebaran di Jateng dan DIY

PLN janjikan tak ada pemadaman list…

Jogja-KoPI|PLN Jawa Tenga...

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsid…

Jogja-KoPi| Audi Damal, M...

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 UMY

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 …

Bantul-KoPi| Wakil Rektor...

Prev Next

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Sleman-KoPi|Guru besar Ekonomi Pertanian UGM,Prof. Dr.Dwidjono Hadi Darwanto mengatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM)belum siap dijalankan.

Prof Hadi menuturkan ketaksiapan pemerintah ini berdasarkan evaluasi uji coba kemarin di beberapa wilayah. Dari uji coba tersebut ditemukan permasalahan seperti ketidak siapan E-warung, keterlambatan distribusi dan data KPM yang belum tepat.

"Pemerintah belum siap menjalankan BPNT,seharusnya progam ini dijalankan bertahap agar persiapan lebih matang dan tidak main start,"katanya saat dijumpai di UC UGM,Selasa (6/6).

Bercermin dari raskin, Prof Hadi mengatakan BPNT juga berpotensi memiliki permasalahan yang sama. Dalam raskin terdapat masalah seperti distribusi bantuan kepada keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat.

KPM yang seharusnya menerima bantuan 15 kilogram beras per bulan hanya menerima 6-7 kilogram. Prof Hadi melihat permasalahan ini karena kesalahan pelaksana pada tingkat distribusi di desa kurang memverifikasi KPM sehingga yang bukan KPM juga dapat menerima bantuan.

Mmengatasi permasalahan pelaksanaan inilah yang menurutnya harus menjadi fokus utama sebelum menjalankan Program BPNT.

"Sehingga jika ingin menerapkan program baru BPNT ,masalah ini perlu diperbaiki terkait cara pelaksanaan distribusinya,jangan mengganti programnya,"lanjutnya.

Setelah perbaikan pelaksanaan,ia juga menghimbau agar pemerintah mengawasi progam BPNT. Tujuannya adalah untuk menghindari permainan dalam distribusi bantuan.

Terlepas dari semua itu, BPNT direncanakan akan dimulai di 44 kota di Jawa dan Luar jawa pada bulan Juli 2017. Namun demikian ,Prof Hadi belum melihat adanya kesiapan matang dari pemerintah baik itu dari segi pengawasan dan persiapaan pelaksanaan distribusi tingkat desa.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top