Menu
Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

First Travel Jakarta yang bermasalah belum ditemukan di Yogyakarta

First Travel Jakarta yang bermasala…

Jogja-KoPi|Kementrian Aga...

674 Warga binaan Lapas DIY mendapat remisi Umum HUT RI 2017

674 Warga binaan Lapas DIY mendapat…

Jogja-KoPi|Kementrian Huk...

Prev Next

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Sleman-KoPi|Guru besar Ekonomi Pertanian UGM,Prof. Dr.Dwidjono Hadi Darwanto mengatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM)belum siap dijalankan.

Prof Hadi menuturkan ketaksiapan pemerintah ini berdasarkan evaluasi uji coba kemarin di beberapa wilayah. Dari uji coba tersebut ditemukan permasalahan seperti ketidak siapan E-warung, keterlambatan distribusi dan data KPM yang belum tepat.

"Pemerintah belum siap menjalankan BPNT,seharusnya progam ini dijalankan bertahap agar persiapan lebih matang dan tidak main start,"katanya saat dijumpai di UC UGM,Selasa (6/6).

Bercermin dari raskin, Prof Hadi mengatakan BPNT juga berpotensi memiliki permasalahan yang sama. Dalam raskin terdapat masalah seperti distribusi bantuan kepada keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat.

KPM yang seharusnya menerima bantuan 15 kilogram beras per bulan hanya menerima 6-7 kilogram. Prof Hadi melihat permasalahan ini karena kesalahan pelaksana pada tingkat distribusi di desa kurang memverifikasi KPM sehingga yang bukan KPM juga dapat menerima bantuan.

Mmengatasi permasalahan pelaksanaan inilah yang menurutnya harus menjadi fokus utama sebelum menjalankan Program BPNT.

"Sehingga jika ingin menerapkan program baru BPNT ,masalah ini perlu diperbaiki terkait cara pelaksanaan distribusinya,jangan mengganti programnya,"lanjutnya.

Setelah perbaikan pelaksanaan,ia juga menghimbau agar pemerintah mengawasi progam BPNT. Tujuannya adalah untuk menghindari permainan dalam distribusi bantuan.

Terlepas dari semua itu, BPNT direncanakan akan dimulai di 44 kota di Jawa dan Luar jawa pada bulan Juli 2017. Namun demikian ,Prof Hadi belum melihat adanya kesiapan matang dari pemerintah baik itu dari segi pengawasan dan persiapaan pelaksanaan distribusi tingkat desa.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top