Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Sleman-KoPi|Guru besar Ekonomi Pertanian UGM,Prof. Dr.Dwidjono Hadi Darwanto mengatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM)belum siap dijalankan.

Prof Hadi menuturkan ketaksiapan pemerintah ini berdasarkan evaluasi uji coba kemarin di beberapa wilayah. Dari uji coba tersebut ditemukan permasalahan seperti ketidak siapan E-warung, keterlambatan distribusi dan data KPM yang belum tepat.

"Pemerintah belum siap menjalankan BPNT,seharusnya progam ini dijalankan bertahap agar persiapan lebih matang dan tidak main start,"katanya saat dijumpai di UC UGM,Selasa (6/6).

Bercermin dari raskin, Prof Hadi mengatakan BPNT juga berpotensi memiliki permasalahan yang sama. Dalam raskin terdapat masalah seperti distribusi bantuan kepada keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat.

KPM yang seharusnya menerima bantuan 15 kilogram beras per bulan hanya menerima 6-7 kilogram. Prof Hadi melihat permasalahan ini karena kesalahan pelaksana pada tingkat distribusi di desa kurang memverifikasi KPM sehingga yang bukan KPM juga dapat menerima bantuan.

Mmengatasi permasalahan pelaksanaan inilah yang menurutnya harus menjadi fokus utama sebelum menjalankan Program BPNT.

"Sehingga jika ingin menerapkan program baru BPNT ,masalah ini perlu diperbaiki terkait cara pelaksanaan distribusinya,jangan mengganti programnya,"lanjutnya.

Setelah perbaikan pelaksanaan,ia juga menghimbau agar pemerintah mengawasi progam BPNT. Tujuannya adalah untuk menghindari permainan dalam distribusi bantuan.

Terlepas dari semua itu, BPNT direncanakan akan dimulai di 44 kota di Jawa dan Luar jawa pada bulan Juli 2017. Namun demikian ,Prof Hadi belum melihat adanya kesiapan matang dari pemerintah baik itu dari segi pengawasan dan persiapaan pelaksanaan distribusi tingkat desa.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top