Menu
Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Muhammadiyah menyatakan sikap terkait bencana lingkungan

Muhammadiyah menyatakan sikap terka…

Bantul-KoPi| Majelis Li...

Mendikbud meresmikan Museum dan Galeri Tino Sidin

Mendikbud meresmikan Museum dan Gal…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Para orangtua harus pahami kebutuhan anak difabel

Para orangtua harus pahami kebutuha…

Bantul-KoPi|Pola asuh ana...

Prev Next

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Sleman-KoPi|Guru besar Ekonomi Pertanian UGM,Prof. Dr.Dwidjono Hadi Darwanto mengatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM)belum siap dijalankan.

Prof Hadi menuturkan ketaksiapan pemerintah ini berdasarkan evaluasi uji coba kemarin di beberapa wilayah. Dari uji coba tersebut ditemukan permasalahan seperti ketidak siapan E-warung, keterlambatan distribusi dan data KPM yang belum tepat.

"Pemerintah belum siap menjalankan BPNT,seharusnya progam ini dijalankan bertahap agar persiapan lebih matang dan tidak main start,"katanya saat dijumpai di UC UGM,Selasa (6/6).

Bercermin dari raskin, Prof Hadi mengatakan BPNT juga berpotensi memiliki permasalahan yang sama. Dalam raskin terdapat masalah seperti distribusi bantuan kepada keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat.

KPM yang seharusnya menerima bantuan 15 kilogram beras per bulan hanya menerima 6-7 kilogram. Prof Hadi melihat permasalahan ini karena kesalahan pelaksana pada tingkat distribusi di desa kurang memverifikasi KPM sehingga yang bukan KPM juga dapat menerima bantuan.

Mmengatasi permasalahan pelaksanaan inilah yang menurutnya harus menjadi fokus utama sebelum menjalankan Program BPNT.

"Sehingga jika ingin menerapkan program baru BPNT ,masalah ini perlu diperbaiki terkait cara pelaksanaan distribusinya,jangan mengganti programnya,"lanjutnya.

Setelah perbaikan pelaksanaan,ia juga menghimbau agar pemerintah mengawasi progam BPNT. Tujuannya adalah untuk menghindari permainan dalam distribusi bantuan.

Terlepas dari semua itu, BPNT direncanakan akan dimulai di 44 kota di Jawa dan Luar jawa pada bulan Juli 2017. Namun demikian ,Prof Hadi belum melihat adanya kesiapan matang dari pemerintah baik itu dari segi pengawasan dan persiapaan pelaksanaan distribusi tingkat desa.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top