Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK
Surabaya-KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemprov supaya segera mencari solusi tengah terkait kenaikan upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diminta buruh. Pasalnya, jika solusi tak kunjung ditemukan, dikhawatirkan akan merugikan buruh dan perusahaan.
 

"Memang upah layak harus diperjuangkan. Tapi momentum saat ini yang kurang bagus. Jangan sampai teriakan ini menjadi jurang dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar di DPRD Jatim, Selasa (22/9).

Ahmad meminta agar jangan sampai kebijakan yang diambil nanti malah mengarah pada PHK. "Ini yang harus dihindari betul dan harus disikapi dengan bijak," tegasnya.

Lebih lanjut, sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah menjadi hak buruh. "Kan ada jaminan kesehatan dan lainnya. Itu yang harusnya dimaksimalkan," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan merupakan kewajiban perusahàn. Di sinilah posisi Pemprov, yaitu mendorong pengusaha untuk memberi hak para buruh.

"Ini solusi yang diharapkan bisa tercapai. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidak bertutup," ujarnya.

Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar buruh tidak menuntut menaikan UMK, khususnya di ring satu. Alasannya, pelemahan rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap biaya produksi yang makin tinggi. Jika buruh memaksa, dikhawatirkan justrru akan terjadi PHK massal dari perusahaan. Soekarwo juga berharap semua pihak menahan diri, termasuk perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap buruh. 

back to top