Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK
Surabaya-KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemprov supaya segera mencari solusi tengah terkait kenaikan upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diminta buruh. Pasalnya, jika solusi tak kunjung ditemukan, dikhawatirkan akan merugikan buruh dan perusahaan.
 

"Memang upah layak harus diperjuangkan. Tapi momentum saat ini yang kurang bagus. Jangan sampai teriakan ini menjadi jurang dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar di DPRD Jatim, Selasa (22/9).

Ahmad meminta agar jangan sampai kebijakan yang diambil nanti malah mengarah pada PHK. "Ini yang harus dihindari betul dan harus disikapi dengan bijak," tegasnya.

Lebih lanjut, sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah menjadi hak buruh. "Kan ada jaminan kesehatan dan lainnya. Itu yang harusnya dimaksimalkan," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan merupakan kewajiban perusahàn. Di sinilah posisi Pemprov, yaitu mendorong pengusaha untuk memberi hak para buruh.

"Ini solusi yang diharapkan bisa tercapai. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidak bertutup," ujarnya.

Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar buruh tidak menuntut menaikan UMK, khususnya di ring satu. Alasannya, pelemahan rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap biaya produksi yang makin tinggi. Jika buruh memaksa, dikhawatirkan justrru akan terjadi PHK massal dari perusahaan. Soekarwo juga berharap semua pihak menahan diri, termasuk perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap buruh. 

back to top