Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK
Surabaya-KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemprov supaya segera mencari solusi tengah terkait kenaikan upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diminta buruh. Pasalnya, jika solusi tak kunjung ditemukan, dikhawatirkan akan merugikan buruh dan perusahaan.
 

"Memang upah layak harus diperjuangkan. Tapi momentum saat ini yang kurang bagus. Jangan sampai teriakan ini menjadi jurang dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar di DPRD Jatim, Selasa (22/9).

Ahmad meminta agar jangan sampai kebijakan yang diambil nanti malah mengarah pada PHK. "Ini yang harus dihindari betul dan harus disikapi dengan bijak," tegasnya.

Lebih lanjut, sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah menjadi hak buruh. "Kan ada jaminan kesehatan dan lainnya. Itu yang harusnya dimaksimalkan," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan merupakan kewajiban perusahàn. Di sinilah posisi Pemprov, yaitu mendorong pengusaha untuk memberi hak para buruh.

"Ini solusi yang diharapkan bisa tercapai. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidak bertutup," ujarnya.

Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar buruh tidak menuntut menaikan UMK, khususnya di ring satu. Alasannya, pelemahan rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap biaya produksi yang makin tinggi. Jika buruh memaksa, dikhawatirkan justrru akan terjadi PHK massal dari perusahaan. Soekarwo juga berharap semua pihak menahan diri, termasuk perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap buruh. 

back to top