Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK
Surabaya-KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemprov supaya segera mencari solusi tengah terkait kenaikan upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diminta buruh. Pasalnya, jika solusi tak kunjung ditemukan, dikhawatirkan akan merugikan buruh dan perusahaan.
 

"Memang upah layak harus diperjuangkan. Tapi momentum saat ini yang kurang bagus. Jangan sampai teriakan ini menjadi jurang dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar di DPRD Jatim, Selasa (22/9).

Ahmad meminta agar jangan sampai kebijakan yang diambil nanti malah mengarah pada PHK. "Ini yang harus dihindari betul dan harus disikapi dengan bijak," tegasnya.

Lebih lanjut, sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah menjadi hak buruh. "Kan ada jaminan kesehatan dan lainnya. Itu yang harusnya dimaksimalkan," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan merupakan kewajiban perusahàn. Di sinilah posisi Pemprov, yaitu mendorong pengusaha untuk memberi hak para buruh.

"Ini solusi yang diharapkan bisa tercapai. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidak bertutup," ujarnya.

Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar buruh tidak menuntut menaikan UMK, khususnya di ring satu. Alasannya, pelemahan rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap biaya produksi yang makin tinggi. Jika buruh memaksa, dikhawatirkan justrru akan terjadi PHK massal dari perusahaan. Soekarwo juga berharap semua pihak menahan diri, termasuk perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap buruh. 

back to top