Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK

DPRD Jatim minta Pemprov siapkan solusi tengah soal UMK
Surabaya-KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemprov supaya segera mencari solusi tengah terkait kenaikan upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diminta buruh. Pasalnya, jika solusi tak kunjung ditemukan, dikhawatirkan akan merugikan buruh dan perusahaan.
 

"Memang upah layak harus diperjuangkan. Tapi momentum saat ini yang kurang bagus. Jangan sampai teriakan ini menjadi jurang dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar di DPRD Jatim, Selasa (22/9).

Ahmad meminta agar jangan sampai kebijakan yang diambil nanti malah mengarah pada PHK. "Ini yang harus dihindari betul dan harus disikapi dengan bijak," tegasnya.

Lebih lanjut, sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah menjadi hak buruh. "Kan ada jaminan kesehatan dan lainnya. Itu yang harusnya dimaksimalkan," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan merupakan kewajiban perusahàn. Di sinilah posisi Pemprov, yaitu mendorong pengusaha untuk memberi hak para buruh.

"Ini solusi yang diharapkan bisa tercapai. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidak bertutup," ujarnya.

Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar buruh tidak menuntut menaikan UMK, khususnya di ring satu. Alasannya, pelemahan rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap biaya produksi yang makin tinggi. Jika buruh memaksa, dikhawatirkan justrru akan terjadi PHK massal dari perusahaan. Soekarwo juga berharap semua pihak menahan diri, termasuk perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap buruh. 

back to top