Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember
Surabaya - KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyatakan, tidak ada perubahan kebijakan atas pemberian keringanan kepada sopir angkot. Sejak pertemuan pada Mei lalu, Dispenda dan Samsat Jawa Timur telah menunda pelaksanaan PP No 74 tahun 2014 dan Permendagri No 101 tahun 2014.
 

"Setelah pertemuan dengan SPTI pada Mei lalu, kami telah melakukan tindak lanjut. Pak Sekda telah mengirim surat kepada Mendagri untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan PP No 74," ungkapnya pada wartawan di Gedung Negara Grahadi (19/11).

"Gubernur juga telah memberi pembebasan BBN2 kepada sopir angkot sebagai bentuk apresiasi terhadap angkutan umum di Jatim lewat Pergub. Aturan itu berlaku sampai tanggal 23 Desember nanti. Makanya, aspirasi yang ada sebenarnya telah kami tangkap," tambahnya.

Menurutnya PP No 74 dan Permendagri No 101 merupakan wewenang pusat, dan Gubernur telah melakukan sesuai kapasitasnya. Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu tanggapan dari pusat apakah ada kebijakan baru mengenai PP No 74 dan Permendagri No 101 tersebut.

"Kalau ternyata tidak ada kebijakan baru, maka kewenangan Gubernur akan berakhir pada akhir Desember 2015," jelasnya.

back to top