Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember
Surabaya - KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyatakan, tidak ada perubahan kebijakan atas pemberian keringanan kepada sopir angkot. Sejak pertemuan pada Mei lalu, Dispenda dan Samsat Jawa Timur telah menunda pelaksanaan PP No 74 tahun 2014 dan Permendagri No 101 tahun 2014.
 

"Setelah pertemuan dengan SPTI pada Mei lalu, kami telah melakukan tindak lanjut. Pak Sekda telah mengirim surat kepada Mendagri untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan PP No 74," ungkapnya pada wartawan di Gedung Negara Grahadi (19/11).

"Gubernur juga telah memberi pembebasan BBN2 kepada sopir angkot sebagai bentuk apresiasi terhadap angkutan umum di Jatim lewat Pergub. Aturan itu berlaku sampai tanggal 23 Desember nanti. Makanya, aspirasi yang ada sebenarnya telah kami tangkap," tambahnya.

Menurutnya PP No 74 dan Permendagri No 101 merupakan wewenang pusat, dan Gubernur telah melakukan sesuai kapasitasnya. Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu tanggapan dari pusat apakah ada kebijakan baru mengenai PP No 74 dan Permendagri No 101 tersebut.

"Kalau ternyata tidak ada kebijakan baru, maka kewenangan Gubernur akan berakhir pada akhir Desember 2015," jelasnya.

back to top