Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember
Surabaya - KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyatakan, tidak ada perubahan kebijakan atas pemberian keringanan kepada sopir angkot. Sejak pertemuan pada Mei lalu, Dispenda dan Samsat Jawa Timur telah menunda pelaksanaan PP No 74 tahun 2014 dan Permendagri No 101 tahun 2014.
 

"Setelah pertemuan dengan SPTI pada Mei lalu, kami telah melakukan tindak lanjut. Pak Sekda telah mengirim surat kepada Mendagri untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan PP No 74," ungkapnya pada wartawan di Gedung Negara Grahadi (19/11).

"Gubernur juga telah memberi pembebasan BBN2 kepada sopir angkot sebagai bentuk apresiasi terhadap angkutan umum di Jatim lewat Pergub. Aturan itu berlaku sampai tanggal 23 Desember nanti. Makanya, aspirasi yang ada sebenarnya telah kami tangkap," tambahnya.

Menurutnya PP No 74 dan Permendagri No 101 merupakan wewenang pusat, dan Gubernur telah melakukan sesuai kapasitasnya. Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu tanggapan dari pusat apakah ada kebijakan baru mengenai PP No 74 dan Permendagri No 101 tersebut.

"Kalau ternyata tidak ada kebijakan baru, maka kewenangan Gubernur akan berakhir pada akhir Desember 2015," jelasnya.

back to top