Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember
Surabaya - KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyatakan, tidak ada perubahan kebijakan atas pemberian keringanan kepada sopir angkot. Sejak pertemuan pada Mei lalu, Dispenda dan Samsat Jawa Timur telah menunda pelaksanaan PP No 74 tahun 2014 dan Permendagri No 101 tahun 2014.
 

"Setelah pertemuan dengan SPTI pada Mei lalu, kami telah melakukan tindak lanjut. Pak Sekda telah mengirim surat kepada Mendagri untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan PP No 74," ungkapnya pada wartawan di Gedung Negara Grahadi (19/11).

"Gubernur juga telah memberi pembebasan BBN2 kepada sopir angkot sebagai bentuk apresiasi terhadap angkutan umum di Jatim lewat Pergub. Aturan itu berlaku sampai tanggal 23 Desember nanti. Makanya, aspirasi yang ada sebenarnya telah kami tangkap," tambahnya.

Menurutnya PP No 74 dan Permendagri No 101 merupakan wewenang pusat, dan Gubernur telah melakukan sesuai kapasitasnya. Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu tanggapan dari pusat apakah ada kebijakan baru mengenai PP No 74 dan Permendagri No 101 tersebut.

"Kalau ternyata tidak ada kebijakan baru, maka kewenangan Gubernur akan berakhir pada akhir Desember 2015," jelasnya.

back to top