Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Dishub Jatim turunkan tarif AKDP hingga Rp 1.500

Dishub Jatim turunkan tarif AKDP hingga Rp 1.500
Surabaya-KoPi| Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menurunkan tarif angkutan bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), mengikuti penurunan harga BBM. Penurunan tarif sebesar Rp 1.500 ini didasari pada kesepakatan antara pengusaha bus dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
 

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Sumarsono mengatakan, penurunan tersebut melebihi anjuran pemerintah, yang menetapkan penurunan tarif angkutan sebesar 3 persen. Jika ada pengusaha atau PO bus yang tidak mematuhi kesepakatan, pihaknya siap menindak perusahaan tersebut. Sumarsono mengatakan, ia akan menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur secepatnya agar penurunan tarif ini mempunyai payung hukum.

"Kalau sekarang ini sudah diputuskan dan disepakati semua pengusaha atau Organda dan YLKI, maka besok akan kami serahkan ke Gubenur Jatim. Kemungkinan besok lusa Pergub tarif bus baru sudah turun dan akan dilaksanakan seluruh PO bus AKDP di Jatim," ungkap Sumarsono kepada KoPi, Selasa (5/5).

Sumarsono menyebutkan, kewenangan penentuan tarif angkutan ada di tiga level pemerintahan. Wewenang penurunan tarif Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) ada di Kementerian Perhubungan, sedangkan angkutan AKDP ada di tangan gubernur. Untuk tarif angkutan kota kewenangan ada di bupati/walikota.

Saat ini, lanjut Sumarsono, Dishub dan LLAJ Jatim masih menunggu SK Menteri Perhubungan terkait tarif baru pasca penurunan harga premium 1 April lalu. Menurutnya, penentuan penurunan tarif tidak hanya dilihat dari harga premium, tetapi juga harga suku cadang, biaya perawatan, ban, serta gaji sopir dan kondektur.

"Jadi harga premium meski turun, tetap kita harus lihat masukan dari pemilik bus, kira-kira penurunan tarif idealnya berapa," terangnya.

back to top