Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Dipaksa alihkan hak kepemilikan kendaraan, sopir angkot tak bisa bayar pajak

Dipaksa alihkan hak kepemilikan kendaraan, sopir angkot tak bisa bayar pajak
Surabaya – KoPi | Selain aturan pergantian kepemlikan kendaraan, para sopir angkot juga diresahkan oleh salah satu syarat pembayaran pajak kendaraan mereka pada tahun ini. Untuk bisa membayar pajak pada tahun ini, para sopir lyn diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan berbadan hukum.
 

Surat pernyataan tersebut dianggap memaksa mereka menyetujui perubahan kepemilikan kendaraan mereka. Padahal sampai saat ini para sopir angkot di Surabaya belum bersepakat mengenai bentuk badan hukum yang membawahi mereka.

“Sekarang ini kami mau bayar pajak kendaraan kami, tapi disuruh tandatangan pernyataan supaya berada di bawah koperasi atau PT. Sekarang sudah Mei, batas waktu bayar pajak tinggal 3 bulan. Mana bisa mendirikan badan hukum dalam waktu 3 bulan? Bikin badan hukum itu kan bisa habis jutaan,” sergah Hamdani, perwakilan para sopir angkot ketika bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Hamdani berharap pemerintah memberi keringanan untuk membayar pajak terlebih dulu, baru kemudian mengurus persyaratan lain. Menurutnya saat ini para sopir angkot sedang berembug untuk menyusun pranata dan persyaratan lain. “Kami ini siap ditata, tapi jangan diberantas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur Bobby Soemarsono mengatakan masalah aturan badan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan peraturan pemerintah pusat, sehingga tidak bisa mengutak-atik aturan dari pusat. Namun ia berjanji akan membuat surat edaran agar sopir angkutan penumpang tidak lagi diminta menandatangani  surat pernyataan. 

Janji tersebut disambut kelegaan para sopir angkot. Dengan janji tersebut mereka bisa kembali beroperasi kembali. Karena jika pajak mereka belum terbayar, mereka khawatir akan ditangkap petugas.

“Selama ini kami belum mau bayar pajak karena khawatir dengan surat pernyataan kesanggupan jadi koperasi itu. Kalau kami belum bayar pajak, kami jadi tak bisa beroperasi,” ungkap Subekti, Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI).

Baru setelah mendapat janji dari Kepala Dispenda tersebut, para sopir baru bersedia membubarkan diri. 

 

back to top