Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Dipaksa alihkan hak kepemilikan kendaraan, sopir angkot tak bisa bayar pajak

Dipaksa alihkan hak kepemilikan kendaraan, sopir angkot tak bisa bayar pajak
Surabaya – KoPi | Selain aturan pergantian kepemlikan kendaraan, para sopir angkot juga diresahkan oleh salah satu syarat pembayaran pajak kendaraan mereka pada tahun ini. Untuk bisa membayar pajak pada tahun ini, para sopir lyn diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan berbadan hukum.
 

Surat pernyataan tersebut dianggap memaksa mereka menyetujui perubahan kepemilikan kendaraan mereka. Padahal sampai saat ini para sopir angkot di Surabaya belum bersepakat mengenai bentuk badan hukum yang membawahi mereka.

“Sekarang ini kami mau bayar pajak kendaraan kami, tapi disuruh tandatangan pernyataan supaya berada di bawah koperasi atau PT. Sekarang sudah Mei, batas waktu bayar pajak tinggal 3 bulan. Mana bisa mendirikan badan hukum dalam waktu 3 bulan? Bikin badan hukum itu kan bisa habis jutaan,” sergah Hamdani, perwakilan para sopir angkot ketika bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Hamdani berharap pemerintah memberi keringanan untuk membayar pajak terlebih dulu, baru kemudian mengurus persyaratan lain. Menurutnya saat ini para sopir angkot sedang berembug untuk menyusun pranata dan persyaratan lain. “Kami ini siap ditata, tapi jangan diberantas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur Bobby Soemarsono mengatakan masalah aturan badan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan peraturan pemerintah pusat, sehingga tidak bisa mengutak-atik aturan dari pusat. Namun ia berjanji akan membuat surat edaran agar sopir angkutan penumpang tidak lagi diminta menandatangani  surat pernyataan. 

Janji tersebut disambut kelegaan para sopir angkot. Dengan janji tersebut mereka bisa kembali beroperasi kembali. Karena jika pajak mereka belum terbayar, mereka khawatir akan ditangkap petugas.

“Selama ini kami belum mau bayar pajak karena khawatir dengan surat pernyataan kesanggupan jadi koperasi itu. Kalau kami belum bayar pajak, kami jadi tak bisa beroperasi,” ungkap Subekti, Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI).

Baru setelah mendapat janji dari Kepala Dispenda tersebut, para sopir baru bersedia membubarkan diri. 

 

back to top