Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan
Surabaya - KoPi | Masuknya daging celeng atau babi hutan ke beberapa pasar di Jawa timur membuat DPRD Provinsi Jawa Timur jengah. Karenanya Komisi B DPRD Jatim akan memanggil Dinas Peternakan Jatim, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Disperindag dan dinas terkait. Hal itu sebagai tindak lanjut atas masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya.
 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, Selasa (30/6) mengatakan pemanggilan dinas dilakukan untuk mencari informasi terkait masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya. “Temuan ini daging celeng ini sangat memprihatinkan. Apalagi ini sudah berjalan hampir dua tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang bertanggung jawab dalam pengawasan. Tetapi Dinas Peternakan dan Disperindag juga tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bukti bahwa ada celah pada distribusi komoditas pangan. Karenanya, Agus meminta Dinas Peternakan dan Disperindag Jatim untuk segera berkoordinasi dengan BPOM. “Mereka tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Temuan ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama-sama,” katanya.

DPRD Jatim sampai saat ini tidak mendapatkan informasi mengenai langkah dan Standar Operasi Prosedur (SOP) pemerintah dalam menghadapi beredarnya daging celeng atau barang ilegal lain. Pengawasan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang legal.

Agus menegaskan, pemerintaah perlu menambah wewenang di pos-pos pengawasan di perbatasan Jawa Timur. Hal itu berlaku tidak hanya untuk hewan ternak saja, tapi juga terhadap komoditas lainnya. Hal itu juga agar instansi tidak saling lempar wewenang dan tanggungjawa.

"Pos karantina atau pos pengawasan di perbatasan itu harus dilebarkan wewenangnya. Pemerintah perlu menggandeng kepolisian, karena bisa menghentikan dan men-filter yang akan ke Jatim," ujarnya.

Sedangkan barang yang sudah beredar di pasaran, perlu dilakukan pengawasan mutlak oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu perlu dilakukan untuk memegari distribusi peredaran daging celeng. 

"Kalau di pasar, saya yakin bisa diminimalisir. Yang susah kalau di luar pasar. Mungkin kami akan memanggil mulai BPOM, dinas peternakan, dinas perdagangan dan dinas lainnya," tutur Agus.

back to top