Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan
Surabaya - KoPi | Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ring 1 Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi hari ini (20/10). Mereka menolak rencana pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minimum.
 

"Kami menolak RPP ini sebab rencana pengesahan RPP tersebut akan membuat buruh semakin miskin, dan upah buruh semakin murah," ujar Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli, di gedung negara Grahadi.

Menurut Djazuli, rencana pengesahan RPP tentang pengupahan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV tersebut bertentangan dengan konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945. "Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar pasal 89 UU no 13 tahun 2003," katanya.

Harusnya, kata Djazuli, pengesahan RPP tersebut harus dimulai dari tingkat kota/kabupaten ke Provinsi, lalu diusulkan ke pemerintah pusat. "Harusnya melalui dari Provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih. Karena penetapan upah harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja,"ujarnya.

Ribuan buruh tersebut datang dari berbagai daerah di Jatim, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Probolinggo. Usai orasi, perwakilan buruh diterima oleh perwakilan Pemprov Jatim yaitu Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan Disnakertransduk, Shofwan. Ia berjanji akan akan menyampaikan aspirasi para buruh dan akan dilaporkan ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat.

Shofwan menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jatim berupaya memperjuangkan hak buruh seperti kesejahteraan buruh dan Kenaikan UMK kepada pemerintah pusat. Pemerintah saat ini akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan buruh di Jatim yang akan digodok oleh DPRD Jatim.

 

back to top