Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan
Surabaya - KoPi | Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ring 1 Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi hari ini (20/10). Mereka menolak rencana pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minimum.
 

"Kami menolak RPP ini sebab rencana pengesahan RPP tersebut akan membuat buruh semakin miskin, dan upah buruh semakin murah," ujar Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli, di gedung negara Grahadi.

Menurut Djazuli, rencana pengesahan RPP tentang pengupahan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV tersebut bertentangan dengan konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945. "Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar pasal 89 UU no 13 tahun 2003," katanya.

Harusnya, kata Djazuli, pengesahan RPP tersebut harus dimulai dari tingkat kota/kabupaten ke Provinsi, lalu diusulkan ke pemerintah pusat. "Harusnya melalui dari Provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih. Karena penetapan upah harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja,"ujarnya.

Ribuan buruh tersebut datang dari berbagai daerah di Jatim, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Probolinggo. Usai orasi, perwakilan buruh diterima oleh perwakilan Pemprov Jatim yaitu Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan Disnakertransduk, Shofwan. Ia berjanji akan akan menyampaikan aspirasi para buruh dan akan dilaporkan ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat.

Shofwan menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jatim berupaya memperjuangkan hak buruh seperti kesejahteraan buruh dan Kenaikan UMK kepada pemerintah pusat. Pemerintah saat ini akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan buruh di Jatim yang akan digodok oleh DPRD Jatim.

 

back to top