Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Bijak memilih pemimpin pengaruhi kesejahteraan

Bijak memilih pemimpin pengaruhi kesejahteraan
Surabaya-KoPi| Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan, seringkali naiknya anggaran tidak berjalan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis.
 

"Memang, pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan politik anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, data CLSA Asia Pacific Market menunjukkan Indonesia memiliki skor terendah untuk rules and regulation, yaitu 4,5. Seharusnya, harus ada korelasi antara kebijakan politik anggaran dengan peningkatan kesejahteraan," tukas Harry saat menjadi pembicara dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Permasalahan saat ini, tata kelola anggaran belum mampu menggambarkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Kesejahteraan rakyat juga tidak tergambar dalam pengelolaan keuangan negara, seperti APBN dan APBD. Selain itu, masih banyak persoalan dalam implementasi anggaran.

"Misalnya, banyak tipu daya dalam penetapan anggaran. Saat saya menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, banyak itu hal-hal tidak etis dan tipu daya yang dilakukan dalam penetapan anggaran," ungkapnya.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 menunjukkan, dari 504 LKPD, hanya 49,80 persen yang dinyatakan Wajar Tanpa Perkecualian (WTP). Sedangkan 45,64 persen dinyatakan Wajar Dengan Perkecualian (WDP). Hal yang sama juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang hanya mendapat cap WDP. Artinya LKPP dan LKDP 2014 tidak mencapai target opini WTP sepertu yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Karena yang bertanggungjawab menyusun anggaran adalah pemangku kekuasaan, masyarakat harus aktif dan bijak dalam memilih pemimpin mereka. Jika dirunut dari awal, maka pemilu adalah embrio awal dari perumusan kesejahteraan masayarakat. Siapapun yang menjadi kepala negara atau kepala daerah, ialah yang akan menentukan anggaran dan kesejahteraan masyarakat. 

back to top