Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Bijak memilih pemimpin pengaruhi kesejahteraan

Bijak memilih pemimpin pengaruhi kesejahteraan
Surabaya-KoPi| Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan, seringkali naiknya anggaran tidak berjalan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis.
 

"Memang, pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan politik anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, data CLSA Asia Pacific Market menunjukkan Indonesia memiliki skor terendah untuk rules and regulation, yaitu 4,5. Seharusnya, harus ada korelasi antara kebijakan politik anggaran dengan peningkatan kesejahteraan," tukas Harry saat menjadi pembicara dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Permasalahan saat ini, tata kelola anggaran belum mampu menggambarkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Kesejahteraan rakyat juga tidak tergambar dalam pengelolaan keuangan negara, seperti APBN dan APBD. Selain itu, masih banyak persoalan dalam implementasi anggaran.

"Misalnya, banyak tipu daya dalam penetapan anggaran. Saat saya menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, banyak itu hal-hal tidak etis dan tipu daya yang dilakukan dalam penetapan anggaran," ungkapnya.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 menunjukkan, dari 504 LKPD, hanya 49,80 persen yang dinyatakan Wajar Tanpa Perkecualian (WTP). Sedangkan 45,64 persen dinyatakan Wajar Dengan Perkecualian (WDP). Hal yang sama juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang hanya mendapat cap WDP. Artinya LKPP dan LKDP 2014 tidak mencapai target opini WTP sepertu yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Karena yang bertanggungjawab menyusun anggaran adalah pemangku kekuasaan, masyarakat harus aktif dan bijak dalam memilih pemimpin mereka. Jika dirunut dari awal, maka pemilu adalah embrio awal dari perumusan kesejahteraan masayarakat. Siapapun yang menjadi kepala negara atau kepala daerah, ialah yang akan menentukan anggaran dan kesejahteraan masyarakat. 

back to top