Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi
Surabaya-KoPi| Meskipun batas waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 semakin dekat, hingga kini masih banyak pengusaha angkot Surabaya yang enggan bergabung dengan koperasi. Mereka khawatir jika bergabung dengan koperasi maka aset mereka akan berpindah tangan ke koperasi atau badan hukum lain.
 

Berdasarkan PP Nomor 74, angkutan kota (angkot) harus bergabung dalam badan hukum selambatnya 1 Maret 2016. "Tapi sampai sekarang masih banyak pengusaha angkot yang belum mau bergabung dengan koperasi atau mendirikan lembaga berbadan hukum," ungkap Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Surabaya, Tunjung Iswandaru.

Ia mengakui alasan pengusaha angkot enggan bergabung dengan koperasi atau badan hukum lain adalah kekhawatiran kendaraan mereka diambil alih oleh koperasi. Karena itu, ia menyarankan agar pengusaha angkot berkonsultasi dengan dinas koperasi yang membawahi sistem organisasi koperasi.

"Jadi agar jelas, apakah status asetnya didaftarkan dan diatasnamakan pada koperasi tergolong sebagai simpanan pokok atau jenis lain," jelasnya. Ia mengingatkan pengusaha angkot bahwa batas waktu PP No 74 semakin dekat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur telah setuju menunda pelaksanaan PP No 74 di Jawa Timur dan memberikan pembebasan BBN2 pada sopir angkot. Namun aturan tersebut berakhir pada 23 Desember 2015 lalu karena pemerintah tidak juga mempertimbangkan kembali PP No 74atau mengeluarkan kebijakan baru. Pemprov Jatim menyebutkan tak bisa berbuat apa-apa karena pelaksanaan PP No 74 merupakan wewenang pusat.

back to top