Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi
Surabaya-KoPi| Meskipun batas waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 semakin dekat, hingga kini masih banyak pengusaha angkot Surabaya yang enggan bergabung dengan koperasi. Mereka khawatir jika bergabung dengan koperasi maka aset mereka akan berpindah tangan ke koperasi atau badan hukum lain.
 

Berdasarkan PP Nomor 74, angkutan kota (angkot) harus bergabung dalam badan hukum selambatnya 1 Maret 2016. "Tapi sampai sekarang masih banyak pengusaha angkot yang belum mau bergabung dengan koperasi atau mendirikan lembaga berbadan hukum," ungkap Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Surabaya, Tunjung Iswandaru.

Ia mengakui alasan pengusaha angkot enggan bergabung dengan koperasi atau badan hukum lain adalah kekhawatiran kendaraan mereka diambil alih oleh koperasi. Karena itu, ia menyarankan agar pengusaha angkot berkonsultasi dengan dinas koperasi yang membawahi sistem organisasi koperasi.

"Jadi agar jelas, apakah status asetnya didaftarkan dan diatasnamakan pada koperasi tergolong sebagai simpanan pokok atau jenis lain," jelasnya. Ia mengingatkan pengusaha angkot bahwa batas waktu PP No 74 semakin dekat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur telah setuju menunda pelaksanaan PP No 74 di Jawa Timur dan memberikan pembebasan BBN2 pada sopir angkot. Namun aturan tersebut berakhir pada 23 Desember 2015 lalu karena pemerintah tidak juga mempertimbangkan kembali PP No 74atau mengeluarkan kebijakan baru. Pemprov Jatim menyebutkan tak bisa berbuat apa-apa karena pelaksanaan PP No 74 merupakan wewenang pusat.

back to top