Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi
Surabaya-KoPi| Meskipun batas waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 semakin dekat, hingga kini masih banyak pengusaha angkot Surabaya yang enggan bergabung dengan koperasi. Mereka khawatir jika bergabung dengan koperasi maka aset mereka akan berpindah tangan ke koperasi atau badan hukum lain.
 

Berdasarkan PP Nomor 74, angkutan kota (angkot) harus bergabung dalam badan hukum selambatnya 1 Maret 2016. "Tapi sampai sekarang masih banyak pengusaha angkot yang belum mau bergabung dengan koperasi atau mendirikan lembaga berbadan hukum," ungkap Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Surabaya, Tunjung Iswandaru.

Ia mengakui alasan pengusaha angkot enggan bergabung dengan koperasi atau badan hukum lain adalah kekhawatiran kendaraan mereka diambil alih oleh koperasi. Karena itu, ia menyarankan agar pengusaha angkot berkonsultasi dengan dinas koperasi yang membawahi sistem organisasi koperasi.

"Jadi agar jelas, apakah status asetnya didaftarkan dan diatasnamakan pada koperasi tergolong sebagai simpanan pokok atau jenis lain," jelasnya. Ia mengingatkan pengusaha angkot bahwa batas waktu PP No 74 semakin dekat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur telah setuju menunda pelaksanaan PP No 74 di Jawa Timur dan memberikan pembebasan BBN2 pada sopir angkot. Namun aturan tersebut berakhir pada 23 Desember 2015 lalu karena pemerintah tidak juga mempertimbangkan kembali PP No 74atau mengeluarkan kebijakan baru. Pemprov Jatim menyebutkan tak bisa berbuat apa-apa karena pelaksanaan PP No 74 merupakan wewenang pusat.

back to top